Hukum 1/3

Sebelumnya Selanjutnya
text

Tak Sama di Kaki Tiga

Petinggi kepolisian terbelah dalam penanganan sengketa merek larutan penyegar Cap Kaki Tiga. Temuan penyimpangan penyidikan terkesan diabaikan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan.

i

TERSANGKUT perkara yang sama, nasib dua saudara itu jauh berbeda. Haryanto Sanusi bisa bernapas lega setelah Pengadilan Tinggi Pontianak membebaskannya dari jerat hukum pada 29 April lalu. Putusan itu membatalkan vonis tiga bulan penjara yang sebelumnya diketuk pengadilan tingkat pertama.

Majelis hakim menyebutkan Direktur PT Tri Havian Sejahtera ini tidak terbukti memperdagangkan dan memproduksi barang merek orang lain seperti dakwaan jaksa. Pengadilan Negeri Pontianak, yang menyidangkan perkara ini, dinilai tidak adil memutus perkara sehingga perlu dilakukan pemeriksaan ulang. 'Saya sudah mulai lagi bekerja sebagai orang bebas,' kata Haryanto kepada Tempo, Selasa pekan lalu. Lelaki yang biasa dipanggil A Huat ini mengaku sejak semula yakin lepas dari kasus itu. "Karena saya dizalimi," ujarnya.

Nasib berbeda dialami Harry Sanusi, kakak kandung A Huat. Dilaporkan orang yang sama, perkara Direktur Utama PT Kinocare Era Kosmetindo ini masih menggantung di Direktorat II Ekonomi Khusus Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI. Menurut Wakil Direktur Ekonomi Khusus Komisaris Besar Rokhmad Sunanto, kasus ini masih dalam penyelidikan.


Menurut sumber Tempo, dalam penanganan perkara itu, sempat muncul rekomendasi dari tim penyelidik Direktorat II Ekonomi Khusus agar kasus tersebut dihentikan. Alasannya, delik yang dituduhkan kepada terlapor merupakan perkara perdata, bukan pidana. "Namun rekomendasi itu ditolak karena ada permintaan dari seorang perwira tinggi," kata sumber itu.

162406116482

Kepada Tempo, Rokhmad menyangkal adanya intervensi tersebut. Menurut dia, penyelidikan "perkara Kaki Tiga" tetap akan dilanjutkan sambil menunggu perkara perdata selesai. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Sutarman juga menegaskan tidak ada yang salah dalam proses hukum sengketa merek tersebut. "Kami menunggu perkara perdata," ujarnya. "Tidak mungkin perkara itu dihentikan karena sudah masuk."

Pendapat berbeda dilontarkan Arief Nugroho, penasihat hukum Tjioe Budi Yuwono, pemilik PT Sinde Budi Sentosa. Menurut dia, pelaporan kasus pidana bos Kinocare itu tak sama dengan perkara perdata yang kini tengah bergulir. "Fokus laporan kami, mereka memperdagangkan dan mendistribusikan merek orang lain," katanya.

Kasus ini merupakan buntut sengketa merek minuman larutan penyegar Cap Kaki Tiga antara Wen Ken Drug Ltd (Singapura) dan Budi Yuwono. Wen Ken Drug, pemilik lisensi minuman tersebut, membatalkan kerja sama dengan Budi yang sudah terjalin selama 30 tahun. Semua hak eksklusif memproduksi dan menjual minuman larutan penyegar di Indonesia dialihkan ke PT Kinocare Era Kosmetindo, yang dimiliki Harry Sanusi.

Diputus di tengah jalan, Budi meradang. Berbekal putusan Mahkamah Agung yang memenangkan gugatannya sebagai pemilik lambang "lukisan badak", dia melaporkan Fu Siang Jeen, Chief Executive Officer Wen Ken Drug, dan Harry Sanusi ke Badan Reserse Kriminal Polri dengan tuduhan pelanggaran merek. Budi juga melaporkan para distributor larutan penyegar Cap Kaki Tiga di 12 provinsi sepanjang 24 Februari-1 Agustus 2012 (majalah Tempo, 4-10 Maret 2013, "Berebut Badak, Bersikut Pasar").

Namun, dari puluhan kasus, perkara Har­yanto Sanusi yang paling janggal. Sebagai distributor Cap Kaki Tiga wilayah Kalimantan Barat, Budi menuduh Haryanto menjual produk merek orang lain tanpa izin. Dia dilaporkan ke Kepolisian Resor Kota Pontianak pada 13 Maret 2012. Pada hari yang sama, tokonya digeledah. Sepekan kemudian, statusnya naik menjadi tersangka. "Prosesnya superkilat dan sangat janggal," kata Yosef Badoeda, kuasa hukum Haryanto. Proses hukum Haryanto terus bergulir ke kejaksaan. Pada 20 Desember 2012, Pengadilan Negeri Pontianak menghukum Haryanto tiga bulan penjara.

Berbekal sejumlah bukti kejanggalan saat diproses di kepolisian, Haryanto melaporkan penyidik Polres Pontianak ke Divisi Profesi dan Pengamanan, 1 Maret lalu. Dalam laporannya, Haryanto menyatakan polisi melakukan pelanggaran hukum karena memeriksa perkaranya dengan "tidak profesional".

Tiga hari kemudian, terbit Surat Perintah Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Nomor Sprin/160/III/2013 tentang Penyelidikan dan Pemeriksaan kepada Kepala Polres Pontianak Komisaris Besar Muharom, Kepala Satuan Reserse Kriminal Komisaris Puji Prayitno, dan sejumlah penyidik. Dalam dokumen yang salinannya diperoleh Tempo, penyelidikan perkara itu dipimpin Kepala Biro Provos Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Brigadir Jenderal Endang Sunjaya.

Kepala Polri Jenderal Timur Pradopo membenarkan soal adanya tim Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri yang meneliti pelanggaran etik ini. "Proses pemeriksaan akan dilakukan dan jika terdapat tindakan kriminal akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku," ujar Timur kepada wartawan seusai rapat dengan Tim Pengawas Kasus Bank Century Dewan Perwakilan Rakyat pada 13 Maret lalu.

Pemeriksaan itu ternyata sudah dilakukan. Dalam dokumen hasil pemeriksaan tertanggal 22 Maret 2013 yang dilihat Tempo, terungkap disimpulkan "telah ditemukan cukup bukti secara sah dan meyakinkan pelanggaran disiplin oleh penyidik". Temuan tim pemeriksa ini ditindaklanjuti Brigjen Endang Sunjaya dengan menerbitkan nota dinas Nomor R/ND-139/III/2013/Roprov kepada Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal ­Syafruddin.

Dalam surat tertanggal 22 Maret 2013 yang salinannya diperoleh Tempo, disebutkan di situ kesimpulan yang menyatakan telah cukup bukti terjadinya pelanggaran disiplin oleh Komisaris Puji Prayitno. Surat itu juga menyebutkan perlu pemeriksaan lebih mendalam kepada Komisaris Besar Muharom, mantan Kepala Polres Pontianak, yang diduga melakukan pelanggaran kode etik.

Tidak hanya di Pontianak, tim provos juga turun memeriksa penyidik Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang menangani perkara Johan Sanusi alias Sie Kim Tjuan, yang juga dituduh melakukan penjualan Kaki Tiga secara tidak sah. Dalam dokumen hasil pemeriksaan juga ditemukan cukup bukti pelanggaran disiplin oleh penyidik Direktorat Kriminal Khusus yang menangani perkara Johan.

Sengkarut proses hukum pada polisi di dua wilayah itu juga terungkap dalam surat Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Marwan Effendi. Dalam surat bernomor R/H/Hkp.3/04/2013, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat meminta dilakukan sidang etik terhadap Deddy Koerniawan, jaksa penuntut umum perkara Haryanto. Dasarnya: adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Deddy.

Surat yang sama dilayangkan Marwan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan pada 17 April lalu. Dalam surat nomor R-692/H/Hpt.1/2013 bersifat rahasia tersebut, Marwan meminta dilakukan penghentian penuntutan perkara dan pemeriksaan terhadap jaksa yang menuntut Johan Sanusi.

Marwan membenarkan perihal dua surat itu. Menurut dia, yang memeriksa dugaan pelanggaran itu inspektur pengawasan. "Saya hanya menindaklanjuti temuan mereka," katanya. Perihal surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, dia mengatakan pihaknya hanya meminta menundanya sampai perkara serupa di Pontianak inkracht alias berkekuatan hukum tetap.

Tapi sejumlah kejanggalan yang muncul itu, ujar sumber Tempo, hingga saat ini tak kunjung ditindaklanjuti. Menurut dia, yang terjadi justru sebaliknya: anggota Provos Polri yang turun memeriksa dua perkara itu dimutasi. "Tidak jelas alasannya," katanya.

Saat dimintai konfirmasi soal ini, dua jawaban berbeda terlontar dari Irjen Syaf­ruddin. Ditemui Rabu dua pekan lalu, dia membantah ada tim pemeriksa Provos Polri yang turun ke Pontianak. "Tidak ada surat nota dinas dari Kepala Biro Provos Polri ke saya," ucapnya.

Tapi, sehari kemudian, Syafruddin me­ralat pernyataannya. Dia membenarkan adanya tim pemeriksa dan surat nota dinas itu. Namun Syafruddin memastikan pemeriksaan itu tidak sah. "Begitu juga nota dinasnya," ujarnya. Adapun tentang anggota tim pemeriksa yang dipindahtugaskan, dia menyatakan tidak tahu. "Saya belum mendapat laporan."

Setri Yasra, Anton Aprianto, Ninis Chairunnisa, Ismi Damayanti


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=162406116482



Hukum 1/3

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.