Pertanahan
Kepentingan Umum yang Diragukan
Terbitnya Peraturan Presiden tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum terus menuai protes. Dinilai lebih represif.
arsip tempo : 171407913053.
ENAM meja di sebuah ruang di lantai tiga kantor Wali Kota Jakarta Selatan itu disusun membentuk huruf U. Di depannya, 17 keluarga duduk santai. Tangan mereka masing-masing terlihat memegang secarik dokumen. Itulah dokumen tanah mereka, yang Selasa pekan lalu diperiksa oleh para petugas Badan Pertanahan Nasional.
Para warga itu tinggal di RW 08, Kelurahan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Tanah mereka terkena proyek Banjir Kanal Timur, sebua
...
Berlangganan untuk lanjutkan membaca.
Kami mengemas berita, dengan cerita.
Manfaat berlangganan Tempo Digital? Lihat Disini
