Membangun Industri Listrik Berbasis Energi Surya - Financial Times - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Financial Times 1/2

Sebelumnya Selanjutnya
text

Mengejar Masa Depan di Matahari

Indonesia sudah semestinya gencar mempromosikan teknologi tenaga surya mengingat dukungan letak geografis yang beririsan dengan katulistiwa dan pasokan sinar matahari berlimpah dibandingkan negara-negara lain.

i Pengunjung miniatur panel surya dalam Pameran Inovator Inovasi Indonesia Expo (I3E) 2019 di Jakarta Convention Center, 3 Oktober lalu.
Pengunjung miniatur panel surya dalam Pameran Inovator Inovasi Indonesia Expo (I3E) 2019 di Jakarta Convention Center, 3 Oktober lalu.

Indonesia sudah semestinya gencar mempromosikan teknologi tenaga surya mengingat dukungan letak geografis negeri ini yang beririsan dengan garis katulistiwa, ditambah lagi  pasokan sinar matahari berlimpah dibandingkan negara-negara lain.

Nyatanya, regulasi yang dihasilkan pemerintah seakan membawa potensi tersebut ke arah berlawanan yang berimbas pada perusahaan rintisan teknologi tenaga surya hanya dapat bergantung pada permintaan kecil dari sektor korporasi dan rumahan.

Pasar energi tenaga surya di Indonesia mencakup porsi yang insignifikan dan diperparah dengan rumusan regulasi listrik ke depan yang akan menjadikan investasi teknologi tenaga surya kurang menggairahkan. Target penggunaan tenaga terbarukan dalam skala nasional dikhawatirkan tidak akan tercapai. 


Pemerintah Indonesia menargetkan energi terbarukan akan menyuplai 23 persen konsumsi listrik negara ini sebelum 2025. Namun hingga penghujung 2018 lalu, listrik terbarukan hanya berkontribusi 12,4 persen pada total pasokan listrik nasional. Mayoritas berasal dari pembangkit-pembangkit listrik tenaga air dan panas bumi (geothermal). 

W251bGwsIjIwMjAtMTItMDIgMDc6MDQ6NTYiXQ

Jumlah instalasi tenaga terbarukan Indonesia termasuk yang terkecil di Asia Tenggara apabila dihitung per kapita.

Total produksi listrik tenaga surya 90 megawatt pada 2018 hanya mencakup satu persen dari potensi yang dapat dihasilkan pembangkit listrik terbarukan. Padahal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan bahwa penggunaan tenaga surya berpotensi menghasilkan 207,8 gigawatt melalui instalasi panel-panel tenaga surya rumahan. Cara tersebut dapat menghasilkan kapasitas listrik yang jauh melampaui sumber energi terbarukan lainnya.

Perusahaan-perusahaan rintisan energi surya sedang mengambil keuntungan dari bertumbuhnya permintaan dari korporasi-korporasi raksasa yang sudah mulai gencar  mengurangi jejak karbon mereka. Salah satu contoh adalah Astra International yang berniat memasang panel-panel tenaga surya di kantor pusat Toyota Astra Motor dan United Tractors yang akan dipasok oleh LEIN Power. Korporasi raksasa Indonesia tersebut juga berniat membangun pembangkit tenaga surya skala masif untuk salah satu tambang batu bara mereka.

Sama halnya dengan Pertamina yang berniat mengadopsi teknologi serupa dari LEIN beserta perusahaan lokal lainnya ATW Solar Sejahtera pada sektor hulu dan salah satu kilang minyak mereka di Jawa Barat. 

ATW Solar Sejahtera sendiri pernah mengerjakan proyek untuk Coca-Cola Indonesia dan Unilever Indonesia.

Salah satu pabrikan sel tenaga surya dalam negeri , Sky Energi Indonesia, baru-baru ini menekan kontrak dengan Fujisaki Electric guna meningkatkan kapasitas produksinya dengan harapan menjadi penyuplai kurang lebih 1.600 perusahaan-perusahaan Jepang yang bermarkas di Indonesia. 

Hal ini mulai menggaet ketertarikan dari modal ventura. Dilansir oleh DealStreetAsia, startup dalam negeri yang bergerak dalam penyewaan panel tenaga surya perkantoran , Xurya, menerima pendanaan awal dari East Ventures yang berbasis di Tokyo dan Agaeti Venture Capital yang berkantor di Jakarta. 

Tabir di Industri Tenaga Surya

Sinyal-sinyal positif energi terbarukan tersebut berpotensi terkubur oleh perubahan regulasi. Seperti yang dilakukan pemerintah indonesia pada November 2018 dengan memangkas jumlah yang harus dibayarkan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk panel-panel surya jaringan listrik nasional 

PLN sebagai satu-satunya konsumen di pasar tersebut diwajibkan untuk hanya melunasi 65 persen dari tarif yang berlaku, bukan 100 persen seperti rencana awal. 

Pada Juli 2018, Presiden Joko Widodo secara mengejutkan mengambil pendekatan “laissez-faire” terhadap energi terbarukan. Pemimpin yang dikenal progresif tersebut menyatakan bahwa sektor korporasi tidak lagi membutuhkan insentif untuk penggunaan energi terbarukan.

“Situasi ini memburuk dua tahun belakangan yang didorong oleh peraturan-peraturan yang memihak pada kepentingan PLN, dan gagal terciptanya kondisi yang dibutuhkan untuk memobilisasi aset privat,” sebut Fabby Tumiwa, Kepala Institute for Essential Services Reform.

Survey PwC di tahun 2018 menyatakan hanya 39 persen responden setuju regulasi pemerintah mendukung aset privat di bidang pembangkit listrik. Hasil ini kontras dengan hasil survey yang sama pada tahun 2017.

Di 2017, sektor energi terbarukan sebenarnya sudah dihadapkan sebuah tantangan saat pemerintah mengganti mekanisme tarif yang didasari insentif dengan formula pembiayaan yang mengacu pada rata-rata biaya produksi listrik PLN yang bervariasi di setiap wilayah. 

Peraturan ini dikritisi oleh perusahaan energi terbarukan karena memaksa mereka untuk berkompetisi dengan produksi listrik batubara yang jauh lebih murah dan mencakup 60 persen pembangkit listrik di Indonesia. 

Baker McKenzie mengatakan bahwa pengeluaran produksi listrik tenaga surya di bawah peraturan baru ini terpaksa harus ditekan mengingat bahwa PLN tetap membeli energi dari batubara dengan harga sangat rendah, US 4 - 7 sen untuk setiap kilowatt per jam. Situasi tersebut beresiko menjadikan pengerjaan proyek energi tenaga surya tidak ekonomis, meskipun sudah terus ditekan pada angka US 6 - 11 sen. 

Manajer Perencanaan PLN Suroso Isnandar bersikukuh bahwa investasi energi surya tetap menjanjikan. Ia mengatakan pada scoutAsia bahwa perusahaan-perusahaan tenaga surya dapat memaksimalkan pendapatan di bawah formula tarif khusus untuk pembangkit listrik independen (Independent Power Producer / IPP). 

IPP dapat menagih 100 persen formula tarif PLN untuk proyek-proyek yang berlokasi di wilayah yang pengeluaran pembangkitnya masih di bawah atau sama rata dengan rata-rata nasional. IPP juga dapat menagih hingga 85 persen di wilayah-wilayah yang berpengeluaran di atas rata-rata nasional. 

Beberapa analis berpendapat bahwa mengalah pada permintaan harga PLN sebetulnya dapat mendorong adopsi tenaga surya, mengingat rekam jejak BUMN tersebut menolak mengabulkan proyek-proyek tenaga surya di  bawah peraturan harga sebelumnya yang lebih tinggi. 

Akan tetapi, industri surya tetap diliputi keraguan dan ketidakpercayaan yang didasarkan pada sinyal-sinyal pemerintah dalam mengurangi insentif penggunaan energy terbarukan dalam negeri.

Serapan penggunaan energi tenaga surya untuk sementara waktu masih hanya akan didorong oleh isu kepedulian lingkungan dari sektor perumahan dan korporasi, bukannya  mengejar hasil investasi. Indonesia terancam gagal mencapai target energi terbarukan tanpa adanya perubahan signifikan. 

FINANCIAL TIMES



Selalu ada yang tersembunyi di balik peristiwa. Investigasi Tempo menembus batas untuk mengungkapkannya buat Anda.
Silakan register untuk mendapatkan akses 4 artikel gratis, atau langsung berlangganan dan nikmati sajian informasi berkualitas khusus untuk Anda.

2020-12-02 07:04:56

energi terbarukan energi surya PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)

Financial Times 1/2

Sebelumnya Selanjutnya

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB