Ekonomi dan Bisnis 1/2

Sebelumnya Selanjutnya
text

"Anggaran Memicu Pertumbuhan? Nonsense!"

i
PUASA Iwan Jaya Azis telah terbayar lunas. Setelah bertahun-tahun tak mau berbicara tentang perekonomian Indonesia, doktor ekonomi dari Universitas Cornell, Amerika Serikat, ini akhirnya mau juga buka mulut. Iwan, salah seorang jenius dalam khazanah ilmu ekonomi di Indonesia, berbicara tentang tantangan perekonomian yang dihadapi pemerintahan Gus Dur.

Iwan, tentu saja, bukan ekonom kemarin sore. Guru besar ekonomi Universitas Indonesia ini sempat dijagokan sebagai calon kuat menteri keuangan ketika pemerintahan baru terbentuk akhir bulan lalu. Sebagai ahli ekonomi regional, Iwan dinilai paling tepat menjawab persoalan Indonesia saat ini—ketika ancaman lalu-lintas modal makin sulit diperkirakan dan ketika tuntutan otonomi makin besar.

Untuk mengetahui magnitude persoalan perekonomian kita, Agus Hidayat dari TEMPO mewawancarai dosen tamu Universitas Cornell ini melalui sambungan telepon internasional. Petikannya:


Anggaran pemerintah agaknya mulai terjebak utang luar negeri. Apa yang harus dilakukan?

Perekonomian kita butuh dana. Karena itu, lupakan anggaran yang normal. Hanya dua sumber dana yang masih bisa diharapkan: obligasi dan masuknya modal asing yang membeli perusahaan-perusahaan kita yang kesulitan keuangan. Setelah itu, sisa defisitnya bisa diperoleh dari bantuan bilateral, misalnya dari Jepang.

Mengapa obligasi menjadi pilihan?

Berbeda dengan pencetakan uang, obligasi tak memicu inflasi. Betul, obligasi sama saja dengan utang, tapi utang ke dalam negeri. Lagi pula, kemampuan kita membayarnya harus dilihat dalam satu kurun waktu, bukan tahun ini saja. Makin hari kita harap kemampuan membayar makin besar. Begitu juga kemungkinan kita memperoleh tambahan dana.

Tapi pasar obligasi sedang jatuh. Lagi pula rating kita buruk….

Pasar obligasi memang sedang jelek, terutama sejak Rusia kena default tahun lalu. Tapi pilihannya terbatas. Peringkat kita juga buruk. Karena itu, obligasi ini harus dijamin pihak luar, seperti Jepang. Ini akan tergantung kepiawaian pemerintah.

Bagaimana dengan alternatif pendapatan lainnya seperti menggenjot pajak atau menjual BUMN?

Saya tak begitu optimistis. Itu semua tergantung kondisi ekonomi. Dan saya tak yakin perekonomian akan tumbuh tinggi.

Kalaupun sumber dana anggarannya ada, bukankah penyalurannya juga menjadi soal karena daya serap perekonomian masih rendah?

Pertanyaannya memang apakah kita percaya bahwa menggenjot perekonomian melalui pemerintah akan lebih efektif ketimbang dari sektor swasta. Menurut saya, sampai tiga tahun ke depan, anggaran pemerintah bukan mendorong pertumbuhan, tapi menjaga stabilitas perekonomian. Untuk saat ini, nonsense anggaran bisa memacu pertumbuhan ekonomi.

Tapi swasta juga belum bisa diharapkan mendorong perekonomian….

Selama ini, ada semacam lingkaran setan: sektor swasta tak bisa bergerak karena sistem perbankan macet, perbankan macet karena rekapitalisasinya belum selesai, rekapitalisasi belum jalan karena pertumbuhan ekonomi rendah, dan sebaliknya, pertumbuhan ekonomi rendah karena swasta tak bergerak. Pertanyaannya: bagaimana memutus lingkaran setan ini? Saya yakin, tak ada pilihan mengurainya selain rekapitalisasi perbankan. Sulit mengharapkan sektor swasta tumbuh tanpa kredit bank. Yang masih bisa diharapkan adalah kembalinya modal yang diparkir di luar negeri.

Tak lama lagi akan diterapkan peraturan perimbangan keuangan pusat-daerah. Persoalan apa yang kira-kira akan muncul?

Saya tak tahu persis. Beritanya simpang-siur. Ada yang bilang komposisinya 85 : 15, ada lagi 60 : 40. Jadi, tak ada kejelasan persentase yang dipakai. Kalau porsi anggaran daerah lebih besar, pasti penerimaan pusat merosot. Tapi ini bisa diatur. Ada dua kemungkinan: penerimaan masuk pusat tapi pengeluarannya dijamin lebih banyak ke daerah, atau penerimaan langsung ke daerah. Sampai kini, masih belum jelas pola mana yang dipilih.

Antisipasi apa yang bisa dilakukan sebelum aturan ini diterapkan?

Dalam otonomi, uang hanya salah satu faktor. Faktor non-uang juga banyak: personalia, sistem alokasi karyawan, atau sarana perkantoran. Itu langsung menjadi tanggung jawab daerah atau pusat? Banyak sekali persiapan yang harus dilakukan.

Apa yang terjadi bila otonomi, khususnya perimbangan keuangan, tak mulus?

Tekanan politik untuk otonomi begitu kuat. Pelimpahan wewenang pusat ke daerah akan berjalan lebih cepat. Karena itu, dalam lima tahun pertama, akan banyak kekacauan. Pembukuan, pembagian tugas, dan alokasi anggaran akan amburadul. Tapi ini wajar. Namanya juga sistem baru. Kalau langsung berharap sempurna, itu mimpi.


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161836511535



Ekonomi dan Bisnis 1/2

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.