Ekonomi dan Bisnis 2/2

Sebelumnya Selanjutnya
text

Tegangan PLN-Paiton Meninggi

PLN dan Paiton kembali menemui jalan buntu. Jalan hukum memang tak terhindarkan lagi. PLN maju terus?

i
KORSLETING hubungan PLN dan Paiton Energy Corporation tidak terhindarkan. Sampai menjelang tenggat, awal pekan ini, belum ada tanda-tanda kedua pihak mencapai sepakat soal proyek pembangkit listrik tenaga uap 1.230 MW di Situbondo, Jawa Timur itu. Titik temu tentang besarnya investasi tak dapat dicapai, kesepakatan harga jual Paiton kepada pabrik setrum negara itu juga tidak ketemu. Pengadilan kelihatannya menjadi pilihan terakhir bagi penyelesaian proyek senilai US$ 2,2 miliar itu. PLN sudah ancang-ancang untuk meneruskan gugatannya terhadap Paiton di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bagi PLN, perundingan yang putus-sambung ini hanya akan membebani pabrik setrum itu. "Sudah lebih dari lima bulan, kemajuannya cuma sedikit," kata seorang sumber TEMPO. Paiton tak kalah gertak. Diam-diam, perusahaan patungan Edison Mission, Mitsui, General Electric, dan Konsorsium Batu Hitam Perkasa (milik Hashim Djojohadikusumo) ini sudah mengadukan PLN ke lembaga arbitrase internasional di Stockholm, Swedia, Rabu pekan lalu. Mereka mengadukan pelanggaran kontrak kerja oleh pihak PLN. Sedangkan PLN menjelaskan bahwa kontrak yang dibuat di masa pemerintahan Soeharto itu penuh "tekanan" dan angka-angka tak masuk akal. Sebelum maju ke jalur hukum, PLN dan Paiton sudah mencoba duduk berunding. Kasus ini hampir beres tatkala Paiton menawarkan harga jual listriknya ke PLN US$ 0,033 per kWh untuk dua tahun ke depan. Harga ini jauh lebih murah ketimbang harga sebelumnya, yang sampai US$ 0,0847. Ini bisa terjadi setelah Paiton menurunkan harga batu baranya. Lo, kok bisa? Tentu saja. Sebab, salah satu pemegang saham Paiton, PT Adaro, yang menjadi pemasok batu bara, adalah perusahaan milik Hashim Djojohadikusumo juga. Selain itu Paiton juga bersedia memakai patokan kurs Rp 2.450 dan menjual listrik sesuai kebutuhan yang disepakati dan bukan kapasitas terpasangnya. Walaupun, menurut sumber di Paiton, dengan tawaran ini pihaknya "harus kehilangan beberapa sen (dolar) selama dua tahun ke depan." Itu bukan berarti mengurangi beban PLN. Di mata PLN, tawaran manis Paiton itu tak akan menolong kas PLN. Sebab, ujung-ujungnya, PLN tetap harus membeli seluruh produksi listrik Paiton. Artinya, yang berubah cuma kurs dolarnya, sementara harga jual awalnya dan beban listrik yang harus dibeli PLN tetap seperti sebelumnya. "Kalau ini dilakukan, ada pembangkit PLN yang harus dihentikan, padahal ongkos produksinya lebih murah," kata sumber TEMPO itu. Permintaan PLN jelas: Paiton harus menurunkan nilai investasi proyek Situbondo itu, sama dengan yang dilakukan PLTU Tanjung Jati B. "Dengan cara itu, harga akan turun dengan sendirinya," kata sumber PLN tadi. Ketika kasus Tanjung Jati B disebut-sebut, Paiton mencak-mencak. "Tanjung Jati B bisa begitu karena belum selesai dibangun, sementara Paiton sudah selesai semuanya," kata sumber TEMPO. Lagi pula, menurut dia, PLN-lah yang mewajibkan Paiton membangun berbagai fasilitas yang dipakai bersama perusahaan lain, termasuk oleh PLN sendiri. Di antaranya fasilitas desulfurisasi untuk membersihkan asap yang dikeluarkan dua pembangkit tersebut. Sumber itu mengungkapkan, nilai investasi tambahan tersebut mencapai US$ 400 juta. "Ini yang menyebabkan harga bertambah US$ 0,0075 per kWh," katanya. PLN tetap tak mau berkompromi. Sumber TEMPO di PLN mengungkapkan, yang membangun berbagai fasilitas penunjang bukan cuma Paiton I. "Kalau yang lain bisa turun, mengapa Paiton tidak?" Karena itu, jalan yang akan ditempuh PLN sudah jelas: maju ke pengadilan dan membuktikan bahwa proyek Paiton pekat dengan aroma korupsi. Kalau cara ini gol, PLN akan terbebas dari kewajibannya membeli listrik dengan harga selangit—tak peduli apakah listrik Paiton itu dipakai atau tidak. Belum lagi investasi yang digolongkan "termahal" di dunia. Dengan investasi US$ 2,2 miliar, Paiton jauh di atas pembangkit sekelasnya, seperti PLTU Ho-Ping di Taiwan, yang cuma menelan US$ 1 miliar, atau Tanjung Jati B, yang hanya US$ 1,15 miliar. Mark-up besar di Paiton? Itu harus dibuktikan dulu. Tapi, dalam waktu dekat ini, PLN belum bebas dari "setruman" Paiton. Kabarnya, sejumlah pengusaha Amerika akan mempertanyakan soal ini kepada Presiden Abdurrahman Wahid yang tengah berada di sana. Rupanya, semua jalur dipakai Hashim dan para kompanyonnya untuk menekan PLN. "Ada upaya Paiton untuk membawa pemerintah ke dalam proses negosiasi agar juga bertanggung jawab atas kontrak," kata sumber TEMPO. Sementara ini, PLN bertahan di jalur hukum, sembari mencari bukti soal mark-up tadi. Alasan lain yang bisa dipakai PLN: kontrak yang buruk itu terpaksa diterima karena PLN berada dalam "tekanan" kroni Soeharto. Syaratnya, pemerintahan baru ini harus melakukan tindakan hukum terhadap si penekan. Soalnya, maukah pemerintahan Gus Dur melakukannya? M. Taufiqurohman dan Dewi Rina Cahyani

Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161836253816



Ekonomi dan Bisnis 2/2

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.