Ekonomi dan Bisnis 1/3

Sebelumnya Selanjutnya
text

Demi Memperlancar Dana Segar

Ratusan pegadaian swasta belum mengantongi izin operasi. Otoritas Jasa Keuangan memperketat pengawasan agar konsumen terlindungi.

i Suasana kantor Pusat Gadai Indonesia di Jalan Palmerah di Jakarta./Tempo/Ratih Purnama
Suasana kantor Pusat Gadai Indonesia di Jalan Palmerah di Jakarta./Tempo/Ratih Purnama

 

Hari menjelang petang. Namun gerai PT Pusat Gadai di Jalan Palmerah Barat, Jakarta Selatan, masih ramai pengunjung pada Kamis, 23 Mei lalu. Enam orang menunggu dipanggil oleh pelayan loket untuk menyelesaikan transaksi. Salah satunya Anisa Soraya, 41 tahun, yang menanti telepon seluler pintarnya kembali setelah digadaikan selama dua pekan.

Perempuan warga Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, itu akan melunasi pinjaman dengan bunga 5 persen untuk tenor dua pekan. Awal Mei lalu, Anisa membutuhkan dana segar untuk membayar uang sekolah anaknya. Padahal gaji sang suami baru dibayarkan akhir bulan ini. “Karena tunjangan hari raya sudah cair duluan, saya bisa tebus lebih cepat,” kata Anisa.


Ibu rumah tangga itu menerima pinjaman sebesar Rp 1,5 juta dari hasil gadai ponsel pintarnya yang berkemasan lengkap. Anisa puas karena nilai taksiran ponselnya cukup tinggi dan sesuai dengan pinjaman yang ia butuhkan. Sebelumnya, Anisa membandingkan harga barang jaminan di berbagai gerai gadai, termasuk di perusahaan pelat merah PT Pegadaian (Persero). “Di sana harga barangnya jadi sangat rendah.”

161477633677

Di gerai gadai swasta lain, bunga lebih tinggi dan persyaratan barang jaminan seabrek. Nilai pinjaman pun kadang lebih kecil dari yang diharapkan Anisa.

Harianto Widodo/Tempo/Tony Hartawan

Dalam setahun, Anisa bisa tiga kali menggadaikan barang. Kebutuhan mendesak untuk pembayaran uang sekolah membuatnya kerap meminjam uang dengan menyerahkan harta tanggungan. Dari satu gerai ke gerai lain, Anisa berharap mendapatkan uang segar dengan cepat tanpa harus menjual asetnya.

Selain Pusat Gadai, gerai usaha gadai tumbuh di sepanjang Jalan Palmerah Barat. PT Super Gadai Indonesia, misalnya, memiliki lebih dari satu kios di Palmerah. Gerainya kecil diapit rumah makan. Super Gadai memampang plang toko besar dengan kelir kuning dan merah, tak kalah dibanding papan nama Pusat Gadai.

Mengacu pada riset awal Otoritas Jasa Keuangan pada 2015, terdapat 585 usaha gadai yang beroperasi di Indonesia. Bentuknya bermacam-macam, dari usaha milik perorangan, perusahaan terbatas, persekutuan komanditer (CV), hingga koperasi. “Lebih banyak punya perorangan. Dulu biasa disebut ‘gadai tiang listrik’,” ucap Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus Otoritas Jasa Keuangan Supriyono saat ditemui di kantornya, Senin, 21 Mei lalu.

Istilah “gadai tiang listrik” muncul pada sekitar 2000, ketika iklan usaha pegadaian swasta ramai muncul. Iklan dipasang pada selembar kertas yang ditempel di tiang listrik. Isinya menawarkan layanan gadai barang elektronik dengan pinjaman tinggi dan bunga rendah.

Menurut Supriyono, praktik “gadai tiang listrik” tumbuh di tengah keterbatasan Pegadaian dalam menyalurkan pembiayaan dan pinjaman. Dengan jumlah cabang Pegadaian yang terbatas, masyarakat kemudian mencari alternatif pendanaan ke perusahaan swasta. Pegadaian swasta dianggap lebih fleksibel dalam hal jam pelayanan. Persyaratan barang jaminan, penaksir-an harga, serta ketentuan pelunasan pun lebih mudah dibanding Pegadaian. Di Pegadaian, tenor pinjaman berkisar satu-empat bulan, sementara di gerai gadai swasta bisa 15 hari hingga satu bulan saja. “Gadai swasta lebih mendekat ke pasar dan buka sampai malam sehingga orang yang butuh uang dadakan bisa langsung terlayani,” tutur Supriyono.

Ketua Umum Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia Harianto Widodo menengarai jumlah pegadaian swasta yang beroperasi saat ini lebih dari 585 usaha. Ia mengungkapkan, banyak usaha gadai swasta yang belum terdata oleh regulator. Sebab, meskipun kios gadai swasta terlihat tumbuh di beberapa kota, jumlah penyaluran pembiayaan yang disalurkan perusahaan itu per Maret 2019 berdasarkan data OJK baru Rp 291 miliar. “Usaha mereka kecil-kecil, banyak yang tidak melaporkan keuangannya atau memilih praktik gadai gelap,” ucap Harianto.

Jumlah itu menyusut dibanding pembiayaan dan pinjaman yang tersalurkan pada Maret 2018 yang sebesar Rp 530 miliar. Menurut Harianto, penurunan itu antara lain disebabkan oleh terbitnya peraturan OJK yang mewajibkan pegadaian swasta berbentuk perseroan terbatas atau koperasi.

Suasana kantor Pusat Pegadaian di Kramat, Jakarta, Selasa pekan lalu./Tempo/Tony Hartawan

Tiga tahun lalu, OJK menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian. Di dalamnya terdapat persyaratan bagi pegadaian swasta agar terdaftar dan mengajukan permohonan izin operasi kepada OJK. Otoritas memberikan tenggat pendaftaran sampai 29 Juli 2018. Sejak saat itu hingga 29 Juli 2019, setiap perusahaan pegadaian yang telah terdaftar atau yang ingin mendirikan usaha baru wajib memohon izin operasi.

Saat ini, sebanyak 72 perusahaan pegadaian telah terdaftar. Dua puluh enam lainnya sudah mengantongi izin operasi. Masih terdapat 487 usaha gadai swasta yang belum mendapat stempel terdaftar ataupun izin dari OJK.

BEBERAPA bulan terakhir, Supriyono bersama timnya makin sering berkeliling ke daerah untuk memantau seberapa banyak pegadaian swasta yang hendak mengajukan permohonan izin usaha. Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan PT Pegadaian memfasilitasi pelatihan dan sertifikasi juru taksir barang sebagai syarat pengurusan izin usaha. Beberapa bulan lalu, 30 juru taksir di Yogyakarta berhasil mendapatkan sertifikat.

Dalam Peraturan OJK Nomor 31 Tahun 2016 disebutkan bahwa satu badan usaha pegadaian swasta minimal memiliki satu penaksir yang tersertifikasi. Setelah ketentuan ini dipenuhi, Otoritas akan meminta setiap badan usaha memiliki juru taksir di setiap gerai yang dimiliki. “Kami dorong mereka agar lebih profesional. Ini kebutuhan utama,” kata Direktur Pengawasan Lembaga Keuangan Khusus OJK tersebut.

Selain itu, Otoritas meminta perusahaan-perusahaan gadai yang dimiliki perorangan berkongsi membentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi. Setiap badan usaha juga diminta memenuhi ketentuan setoran modal awal senilai Rp 500 juta untuk wilayah operasi setingkat kabupaten atau kota dan Rp 2,5 miliar untuk tingkat provinsi. Nilai ini jauh lebih tinggi dibanding ketentuan modal dasar pendirian perusahaan terbatas yang pernah ditetapkan pemerintah, yaitu Rp 50 juta—sejak 2016, pemerintah menghapus syarat modal ini.

OJK menyatakan syarat minimal setoran modal pegadaian swasta ditetapkan untuk kelancaran arus kas dan pembiayaan serta perlindungan barang jaminan. OJK juga menyeleksi direksi dan komisaris pegadaian serta menelusuri asal-muasal modal. “Orang yang mendirikan harus benar-benar punya modal, dan siap pakai. Ini untuk perlindungan konsumen,” ucap Supriyono.

Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia menerima banyak keluhan dari pelaku usaha mengenai syarat setoran modal ini. Harianto Widodo mengatakan sejumlah pemilik kios gadai menganggap nilai tersebut terlalu tinggi bagi pegadaian yang dibangun dari bisnis perorangan. “Sepertinya banyak yang mundur. Butuh waktu untuk mengedukasi mereka,” ujar Harianto.

Menurut Direktur PT Sarana Gadai Prioritas, Tulus Widodo, syarat terberat dalam permohonan izin usaha sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 31 bukanlah soal modal, melainkan ketentuan ruang penyimpanan dan prosedur lelang barang jaminan. Sejak didirikan, Sarana Gadai Prioritas memang dibuka khusus untuk segmen nasabah kelas atas. Rata-rata pinjaman yang disalurkan di atas Rp 250 juta. Barang gadai berupa kapal pesiar, pesawat jet pribadi, berlian dan permata, jam tangan hingga miliaran rupiah, dan mobil sekelas Rolls-Royce.


“Dengan adanya pegadaian swasta, berarti makin banyak likuiditas untuk masyarakat.”

Tulus Widodo/Tony Hartawan

Berdasarkan peraturan tersebut, perusahaan pegadaian wajib memiliki ruang penyimpanan khusus untuk berbagai jenis barang gadai. Pegadaian tidak dibolehkan menyimpan barang jaminan di tempat milik nasabah. “Karena keterbatasan lahan, dulu kami bisa menguasai barang gadai tapi penyimpanan tetap di tempat nasabah. Sekarang tidak bisa,” kata Tulus. Untuk sementara, Sarana Gadai Prioritas menyetop gadai kapal pesiar dan jet pribadi. “Kami hanya punya penyimpanan untuk mobil mewah.”

OJK juga mensyaratkan asuransi barang jaminan dan prosedur lelang. Pegadaian wajib mengasuransikan barang jaminan. Apabila barang tidak ditebus sampai batas waktu, perusahaan wajib melelangnya melalui balai lelang.

Penerimaan permohonan izin operasi pegadaian swasta akan ditutup pada 29 Juli nanti. Setelah lewat tenggat, OJK akan menutup sementara perusahaan-perusahaan yang tak memenuhi ketentuan. “Berhenti dulu sambil kami dorong mereka agar segera berizin,” tutur Supriyono.

Di tengah pertumbuhan pegadaian swasta, PT Pegadaian justru makin terpacu untuk mengembangkan jenis pelayanannya. Harianto, yang juga menjabat Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk Pegadaian, menilai usaha gadai swasta bukanlah pesaing perusahaannya. “Dengan adanya pegadaian swasta, berarti makin banyak likuiditas untuk masyarakat,” ujarnya.

Bagi ibu rumah tangga seperti Anisa Soraya, keberadaan gerai gadai swasta cukup berarti. Dengan menggadaikan ponsel atau laptop, Anisa bisa mendapatkan uang segar untuk kebutuhan mendesak rumah tangga. “Saya butuh yang tenor pinjamannya pendek saja, tidak perlu ke bank.”

PUTRI ADITYOWATI

Selalu ada yang tersembunyi di balik peristiwa. Investigasi Tempo menembus batas untuk mengungkapkannya buat Anda.
Silakan register untuk mendapatkan akses 4 artikel gratis, atau langsung berlangganan dan nikmati sajian informasi berkualitas khusus untuk Anda.

Reporter Putri Adityowati - profile - https://majalah.tempo.co/profile/putri-adityowati?putri-adityowati=161477633677



Ekonomi dan Bisnis 1/3

Sebelumnya Selanjutnya

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB