Ekonomi dan Bisnis 1/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

Momen

Penerbangan
Airbus-Dirgantara Produksi Pesawat

Airbus Military dan PT Dirgantara Indonesia meneken kontrak kerja sama dalam peluncuran versi upgrade pesawat Airbus Military C212-400, yaitu seri NC212. "Kami mengembangkan versi baru dari NC212 karena pasarnya potensial dan terus meningkat," kata Wakil Presiden Senior Strategi Komersial dan Hubungan Industri Airbus Military kawasan Asia, Ignacio Alonso, di Jakarta, Kamis pekan lalu.

i

Penerbangan
Airbus-Dirgantara Produksi Pesawat

Airbus Military dan PT Dirgantara Indonesia meneken kontrak kerja sama dalam peluncuran versi upgrade pesawat Airbus Military C212-400, yaitu seri NC212. "Kami mengembangkan versi baru dari NC212 karena pasarnya potensial dan terus meningkat," kata Wakil Presiden Senior Strategi Komersial dan Hubungan Industri Airbus Military kawasan Asia, Ignacio Alonso, di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Presiden Direktur PT Dirgantara Budi Santoso menjelaskan, nilai investasi proyek ini US$ 14-15 juta dengan target produksi per tahun 5-6 unit. Pembagian keuntungan 50-50. Produksi akan dimulai pada Desember 2012 dengan kebutuhan 18 bulan per pesawat.


Ignacio menuturkan pasar versi baru NC212 mencapai 400-450 pesawat dalam 10 tahun mendatang serta bisa digunakan untuk segmen militer dan sipil. "Di Asia Tenggara, kami mengharapkan bisa meraih 30 persen," ucapnya. Versi baru NC212 antara lain menggunakan sistem avionik digital dan autopilot mutakhir.

161833151725

Bursa Efek
Jam Perdagangan Bursa Dimajukan

Manajemen PT Bursa Efek Indonesia akan memajukan jam perdagangan bursa 30 menit lebih awal mulai Januari 2013. "Supaya selaras dengan bursa regional lain, terutama Hong Kong dan Singapura," kata Direktur Utama PT Bursa Ito Warsito, Rabu pekan lalu.

Ito menjelaskan, jadwal bursa saat ini sangat mudah dipengaruhi oleh bursa regional. Jika indeks bursa regional lain jatuh, perdagangan Bursa Efek Indonesia bakal jatuh pula. Jam perdagangan yang dimajukan juga diyakini akan mendorong manajer keuangan global memasukkan Indonesia dalam prioritas perdagangan.

Membuka bursa lebih awal, menurut dia, bisa menghindari risiko jatuhnya indeks sejak awal perdagangan. Artinya, indeks bursa Hong Kong dan Singapura tidak akan terlalu mempengaruhi perdagangan di BEI. "Jika akhirnya ada konvergensi, itu terjadi di tengah perdagangan, bukan sejak awal," ujar Ito.

Manufaktur
Ban Indonesiake Arab

Salah satu produsen ban dengan pertumbuhan tercepat di dunia, Hankook Tire, akan memasarkan dua produk unggulannya ke Arab Saudi dan Timur Tengah dari pabrik di Indonesia.

Ban tipe Optimo ME02 dan ME04 Optimo itu semula diproduksi di Daejeon dan Geumsan, Korea Selatan. Mulai tahun depan, keduanya dibuat di Cikarang, Jawa Barat. Pabrik baru ini memiliki empat fasilitas produksi utama seluas 60 hektare dengan menerapkan teknologi terbaru. "Kami sangat senang pelanggan Arab Saudi menikmati produk unggulan kami," kata Wakil Presiden Departemen Penjualan Global Kwang-Jin Chi, seperti dikutip Saudi ­Gazette, Rabu pekan lalu.

Indonesia menjadi tempat produksi Hankook selain Korea Selatan, Hungaria, dan Cina. Hankook mengucurkan modal US$ 1,1 miliar untuk membangun pabrik-pabrik baru hingga 2018.

BUMN
Dahlan Iskan Hadapi DPR

Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan berjanji menjelaskan penyebab pemborosan di PT PLN (Persero) kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa pekan ini. "Saya harus hadir. Ini kewajiban saya," katanya di kantornya, Kamis pekan lalu.

Dahlan mengatakan penggunaan gas untuk pembangkit dilakukan untuk menghindari pemadaman selama sembilan bulan. Bahkan kerugian bisa sembilan kali lebih besar daripada temuan Badan Pemeriksa Keuangan. "Kalau gasnya tidak ada, mau bagaimana lagi?" ujarnya.

Komisi Energi DPR dua kali mengundang, tapi Direktur Utama PLN periode 23 Desember 2009-19 Oktober 2011 itu mangkir. BPK menemukan inefisiensi di PLN sebesar Rp 37,6 triliun sepanjang 2009-2010 akibat tak tersedianya gas untuk pembangkit listrik.

Tenaga Kerja
"Buruh-Pengusaha Jangan Saling Ancam"

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar meminta buruh dan pengusaha tidak saling mengancam. Dia juga mengaku terus meminta buruh supaya menghentikan sweeping ke pabrik. "Agar tidak saling merugikan," katanya di Jakarta, Kamis pekan lalu. Muhaimin menyatakan bakal memperbaiki aturan, seperti merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan membuat undang-undang yang baru.

Sebelumnya, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Pengusaha Indonesia Sofjan Wanandi mengancam mogok produksi jika tidak ada kepastian hukum ketenagakerjaan. "Sedang kami rapatkan," katanya. Menurut Sofjan, pengusaha jengah dengan demonstrasi buruh yang anarkistis dan ketidakpastian hukum ketenagakerjaan.

Ia pun menyebutkan ada rencana perusahaan asing mengalihkan investasi ke negara lain. Namun Muhaimin membantah kabar bahwa enam perusahaan bersiap hengkang. "Cuma satu, Bata," ucapnya.

Bursa Efek
Bumi Plc Bantah Spekulasi Prabowo

Bumi Plc membantah spekulasi mengenai adanya proposal tandingan dari Natha­niel Rothschild untuk melawan Grup Bakrie di perusahaan tersebut. Dalam penjelasannya kepada otoritas Bursa Efek London, pada akhir perdagangan, Jumat sore dua pekan lalu, "Bumi mencatat pergerakan harga saham hari ini terkait dengan beberapa berita di media mengenai proposal Rothschild. Bumi Plc menegaskan bahwa kami tidak pernah menerima proposal seperti dimaksud."

Harga saham Bumi Plc sempat melonjak 12 persen menyusul kabar bahwa Rothschild akan membentuk konsorsium untuk menawar perusahaan tambang milik Bakrie. Dalam laporan beberapa media itu disebutkan Rothschild berencana menggandeng Prabowo Subianto, yang menjadi pesaing Aburizal Bakrie dalam pemilihan presiden pada 2014. "Pak Hashim membenarkan," kata orang dekat Prabowo, Fadli Zon, Jumat pekan lalu. Ia mengkonfirmasi pernyataan Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo.

Sejumlah sumber yang dikutip mengatakan konsorsium Rothschild dirancang untuk menggagalkan rencana Grup Bakrie menguasai kembali saham Bumi Plc di PT Bumi Resources Tbk dan PT Berau Coal Energy Tbk senilai US$ 2 miliar.

Migas
Pertamina Kelola Blok Mahakam

Pemerintah ingin Pertamina mengelola blok minyak dan gas Mahakam setelah kontrak bagi hasil Total di blok itu berakhir pada 2017. "Presiden meminta Pertamina menguasai hingga 50 persen lebih pengelolaan blok tersebut," kata Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Narianto Wagimin di Balikpapan, Kamis pekan lalu.

Kebijakan ini, menurut Narianto, bagian dari target kebijakan energi 2025, yakni separuh ladang minyak dan gas nasional dikelola BUMN atau perusahaan swasta nasional. Belum ada perusahaan yang mengajukan proposal bisnis untuk mengelola Blok Mahakam.

Blok Mahakam, yang meliputi tiga kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, diperkirakan masih memiliki cadangan gas 12,7 trillion cubic feet (TCF). Total telah mengeksplorasi 13,5 TCF dan menghasilkan pendapatan kotor lebih dari US$ 100 miliar. Blok Mahakam menyumbang hingga 80 persen gas untuk perusahaan Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan. l

Ekspor
Ekspor Mineral Tetap Dilarang

Pemerintah tetap melarang ekspor mineral meski Mahkamah Agung mengabulkan sebagian permohonan uji materi terhadap Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2012. "Larangan masih berlaku karena kami belum terima salinan putusan MA," kata Menteri Energi Jero Wacik di Jakarta, Selasa pekan lalu. "Tim pengacara kami sedang bekerja."

Larangan ekspor, menurut Jero, berlaku sampai pengusaha membangun smelter atau pabrik pengolahan di dalam negeri. Walau ditentang oleh pengusaha, Jero yakin aturan tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral itu akan mampu meningkatkan kualitas mineral sekaligus meningkatkan nilai tambah.

Pada 12 April 2012, Asosiasi Nikel Indonesia mengajukan uji materi karena menilai peraturan menteri itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Sekitar lima bulan kemudian, MA mengabulkan sebagian dengan membatalkan empat pasal dalam peraturan itu, yakni pasal 21, pasal 8 ayat 3, pasal 9 ayat 3, dan pasal 10 ayat 1.


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161833151725



Ekonomi dan Bisnis 1/4

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.