Ekonomi dan Bisnis 2/3

Sebelumnya Selanjutnya
text

Kemitraan
Putus Mitra Petambak Udang  

Kisruh di area tambak udang Dipasena surut. Petani memutuskan hubungan kemitraan.

i

Sejak subuh Juantho menunggu laut surut. Warga Kampung Bumi Dipasena Jaya, Kecamatan Rawajitu Timur, Lampung, itu masih saja duduk di pinggir tambak miliknya ketika Tempo berkunjung ke sana tengah hari Ahad pekan lalu. Pria 43 tahun itu siap memanen udang windu ukuran 30 ekor per kilogram. Ia sudah membayangkan, tak lama lagi, 150-an kilogram udang jumbo akan berubah menjadi duit.

Inilah panen pertama Juantho sejak kisruh antara petambak plasma dan perusahaan inti PT Aruna Wijaya Sakti—kelompok usaha CP Prima—memuncak pada awal Januari 2011. Kegiatan pertambakan morat-marit karena Aruna memutus aliran listrik tiba-tiba. Padahal keberadaan setrum itu penting bagi pemutar kincir untuk mengatur siklus air dan oksigen.

Dua bulan lalu, bapak dua anak itu nekat menebar lima ribu ekor benur (bibit udang). Ia berbudi daya secara tradisional, tanpa kincir. Tak dinyana, si bongkok tumbuh baik.


Masalah justru muncul ketika hendak panen. Air tambak tak bisa surut lantaran pompa penyedot tidak lagi berfungsi. Es pun tidak tersedia. Terik tengah hari membuat ribuan udang jumbo mengambang. Pukul dua siang, laut baru susut.

161819960183

Ribuan petambak lain di Bumi Dipasena, Kabupaten Tulang Bawang, bernasib sama. Mereka hidup tanpa penerangan listrik dan air bersih. Area seluas 16 ribu hektare itu menampung 7.519 petani udang. Kondisi sedikit berubah mulai pekan lalu, karena Kementerian Kelautan dan Perikanan mengirimkan 100 unit generator bantuan.

Masing-masing berkapasitas 1.300 watt. Setrum yang sangat terbatas itu diirit, cuma untuk menerangi fasilitas umum seperti masjid dan jalan di sekitar tambak. Sedangkan rumah warga tetap gelap-gulita. Beberapa warga yang memiliki genset pribadi menyewakan jasa penerangan Rp 6.000 semalam.

Kementerian Kelautan juga akan memberikan benur sekitar 42,8 juta ekor dengan nilai Rp 1,5 miliar. Sehingga total bantuan Rp 1,75 miliar, yang diambil dari dana pos bantuan sosial anggaran negara tahun ini. Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Ketut Sugema mengatakan Kementerian telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggunakan dana tersebut. ”Ini bantuan untuk pemberdayaan masyarakat,” katanya saat dihubungi.

Bantuan benur merupakan salah satu kesepakatan yang dihasilkan dalam mediasi pada Jumat dua pekan lalu. Pertemuan dilakukan di Hotel Sheraton, Jalan Wolter Monginsidi, Bandar Lampung. Forum itu difasilitasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang diwakili Ridha Saleh, dan dihadiri Ketut, Direktur Utama PLN Dahlan Iskan, serta Ibrahim Hasyim dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas).

Hadir pula utusan dari PT Pertamina, Pemerintah Provinsi Lampung, dan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Dua pihak yang berseteru, yaitu petambak dan manajemen Aruna, juga diundang. Tapi tak tampak petinggi ataupun perwakilan staf Aruna.

Mediasi itu menghasilkan delapan butir kesepakatan. PLN kebagian tugas menyediakan penerangan. Dalam tiga bulan ke depan, PLN akan membangun infrastruktur listrik ke area tambak udang tersebut. Setrum akan diambil dari gardu induk Menggala, sekitar lima kilometer dari lokasi tambak. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang akan memfasilitasi pembangunan infrastruktur tersebut supaya lancar, terutama menyangkut pemanfaatan jaringan listrik milik Aruna.

BPH Migas sebagai lembaga pengatur, dan Pertamina sebagai pendistribusi bensin bersubsidi, menjamin ketersediaan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas yang diperlukan petambak. Soal volume bensin yang akan dipasok, juru bicara Pertamina, Mochammad Harun, belum bisa memastikan. Sebab, pendistribusian bahan bakar bersubsidi harus berdasarkan izin atau persetujuan dari BPH Migas. ”Sampai saat ini belum ada surat dari BPH Migas untuk itu,” kata Harun. 

Anggota Komite BPH Migas, Ibrahim Hasyim, mengatakan kebutuhan bensin petambak belum diketahui pasti. Ia menjelaskan, berdasarkan prosedur, BPH Migas harus mengirim petugas ke lapangan terlebih dulu untuk melakukan verifikasi. Misalnya jenis mesin (generator) yang digunakan, kapasitas, dan jam operasi. Dari situ, dihitung volume bahan bakar yang diperlukan. ”Sampai saat ini kami belum melakukan verifikasi karena belum ada permintaan dari petambak,” ujarnya.

l l l 

PT Aruna adalah kelompok usaha PT Central Proteinaprima Tbk (CP Prima), perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode CPRO. Sejak 7 Mei 2011, Aruna menghentikan operasi perusahaan karena iklim investasi dinilai tidak kondusif.

Petambak menggelar unjuk rasa guna menuntut kerja sama yang adil dan transparan. Kisruh yang berkepanjangan antara perusahaan inti dan plasma itu menyebabkan kegiatan budi daya udang mandek.

Sebelum Aruna masuk, Bumi Dipasena dikuasai PT Dipasena Citra Darmaja, milik taipan Sjamsul Nursalim. Namun proses kepemilikan beralih setelah Sjamsul terimbas krisis moneter pada 1997, yang membuatnya berutang Rp 28,4 triliun ke negara.

Utang itu muncul lantaran Bank Dagang Nasional Indonesia miliknya mendapat dana talangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Sebagai kompensasinya, bos Gajah Tunggal ini harus menyerahkan aset-asetnya senilai Rp 28 triliun, termasuk perusahaan pengelola tambak udang raksasa Dipasena.

Dua tahun kemudian, PT Perusahaan Pengelola Aset melego aset-aset Dipasena kepada konsorsium yang di dalamnya terdapat CP Prima. Kelompok usaha Charoen Pokphand yang berbasis di Thailand ini sudah mulai berbisnis di Indonesia sejak 1971. Awalnya, melalui pabrik pakan ternak di Jakarta, kemudian berekspansi ke Surabaya dan Medan. Berkembangnya bisnis pertambakan membuat mereka membangun pabrik pakan udang pada 1988, dan terlibat dalam pengelolaan tambak.

Kisruh di Bumi Dipasena belakangan perlahan surut. Komnas HAM, diwakili Ridha Saleh, terlibat dalam penyelesaian sengketa. Sederet pertemuan digelar. Awalnya, Ridha mendengarkan laporan petambak. Kemudian Aruna dan CP Prima datang memenuhi panggilan Komnas HAM pada 27 Juni dan 20 Juli.

Manajemen diwakili Hardian Purawimala Widjonarko (Presiden Komisaris CPP), Mahar Sembiring (Presiden Direktur CPP), dan Roswantama (Direktur Utama Aruna). ”CP Prima bilang terserah, karena mereka sudah kesulitan juga,” kata Ridha.

Ridha menjelaskan CP Prima menerima bila plasma menginginkan pemutusan hubungan kemitraan, asalkan, persoalan perdata, termasuk hak-hak dan kewajiban (utang-piutang dan sisa hasil usaha), menurut perjanjian kerja sama diselesaikan terlebih dulu. ”Kalau itu sudah, baru putus hubungan,” Ridha menambahkan.

Sambil membereskan persoalan perdata, pemerintah menyusun konsep pengembangan Bumi Dipasena. Mulai 2012, Kementerian Kelautan akan menjadikan area tambak udang terbesar di Asia Tenggara itu sebagai kawasan minapolitan. Yakni, kata Ketut Sugema, kawasan yang dikembangkan dengan basis perekonomian perikanan dan kelautan. ”Dalam hal ini, produknya udang,” ujarnya.

Nantinya, setelah aliran setrum dari PLN lancar, petambak tak perlu bertambak secara tradisional lagi. Sistem budi daya berubah menjadi intensif. Bedanya, dalam pola tradisional, kepadatan udang cuma dua ekor per meter persegi area. Padahal, dengan sistem modern, kepadatan bisa mencapai 100 ekor benur per meter persegi. Sebab, pada pola modern digunakan kincir untuk mengatur siklus air dan oksigen. 

Pemerintah juga akan menawarkan kepada petambak kemungkinan menerima investor baru sebagai mitra atau akan mandiri. Bila mandiri, mereka memerlukan koperasi sebagai pengelola. ”Pengelolaannya harus profesional,” kata Ketut.

Retno Sulistyowati, Agoeng Wijaya, Nurochman Arrazie (Lampung)


Reporter Administrator - profile - https://majalah.tempo.co/profile/administrator?administrator=161819960183



Ekonomi dan Bisnis 2/3

Sebelumnya Selanjutnya

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.