Buruh, Keringat Dan Gelisah Buruh, Keringar Dan Gelisah - Daerah - majalah.tempo.co | Situs Berita Online Indonesia - majalah.tempo.co

Daerah 1/1

Sebelumnya Selanjutnya
text

Buruh, Keringat Dan Gelisah Buruh, Keringar Dan Gelisah

Tenaga kerja di proyek LNG di Blang Lancang dan Lhokseumawe, tidak puas menyangkut masalah kesempatan kerja putra daerah dan sistim pengupahan.

i
LHOKSEUMAWE di Kabupaten Aceh Utara, belakangan ini memang sering meraih perhatian. Terutama sejak di kawasan ini ada proyek LNG yang dikerjakan oleh Bechtel Inc di Blang Lancang dan Bechten Indonesia Inc di Lhokseumawe. Soalnya bukan saja karena ini proyek kerap dibanggakan, tapi juga cerita masalah tenaga kerja terus menimbulkan problem berkepanjangan. Malahan pertengahan tahun 1976 sudah begitu santer dipersoalkan perkara kegelisahan itu karena dikabarkan sudah merembet-rembet ke soal agama dan suku. Sehingga pihak Kantor Wilayah Depnakertranskop setempat buru-buru berkirim surat kepada Gubernur Muzakkir buat menjelaskan duduk perkaranya. Karena menurut surat drs. Rukmono, Kepala Kantor Wilayah Depnakertranskop Aceh waktu itu, instansi ini sudah menerima berbagai laporan dari pejabat-pejabat Kabupaten Aceh Utara, terhadap berbagai isyu. Konon pokok soalnya adalah: Kantor Task Force Tenaga Kerja Lhokseumawe yang mengkoordinir masalah tenaga kerja di proyek-proyek LNG itu main "anak tiri anak emas" dalam menerima atau memberhentikan tenaga kerja di sana. Pembedaan-pembedaan itu tentu saja antara pekerja lokal dengan yang berduyun-duyun datang dari daerah luar Aceh. Apa betul begitu? Tentu saja pihak Depnaker membantah. Kepada Gubernur Aceh Rukmono membeberkan perkara situasi penempatan tenaga kerja di sana. Baik di kedua perusahaan utama yang menggarap LNG itu, maupun para kontraktor dan sub kontraktor yang menikmati rezeki LNG di Aceh Utara. Menurut hitungan Rukmono, di Bechtel Inc di Blang Lancang saja bekerja 100 lebih tenaga asing 200 orang lebih tenaga dari luar daerah dan 1000 lebih dari Aceh sendiri. Pada perusahaan-perusahaan lain juga menunjukkan bahwa para pekerja memang berasal dati mana-mana. Lalu mengapa tenaga kerja lokal lebih banyak, dan menguasai hampir 56% dari lapangan kerja yang tersedia? Jawab Rukmono, karena di Aceh sendiri kerap dipersoalkan, bahwa selama ini "kurang dimanfaatkan tenaga kerja putera daerah Aceh". Padahal, proyek itu nongkrong di daerah itu. Makanya Rukmono melapor ke Gubernur Aceh bahwa isyu-isyu itu "tidak benar". Sistim Upah Lain lagi soal yang membebani diri para pekerja lokal yang berasal dari kawasan Lhokseumawe dan Aceh lainnya. Menurut catatan Hasyim Ks pembantu TEMPO di Aceh ternyata buruh lokal ini mengidap rasa tak puas dalam soal harga keringat yang mereka keluarkan. Meskipun jumlah mereka lebih banyak dari yang datang dari luar daetah ternyata mereka diberi upah lebih kecil dibanding yang non lokal. Di samping yang dari luar daerah itu diberi upah yang tinggi, juga "mereka mendapat posisi dan kedudukan lebih baik" begitu tutur seorang karyawan menengah di proyek LNG itu. Belum lagi perkara pemanfaatan fasilitas di perusahaan itu seperti bus-bus karyawan. Pokoknya kini di proyek-proyek itu dalam urusan ketenagakerjaan sudah ada sistim klik dan saling membangun koneksi dan tulang punggung begitu disebutkan. Makanya di proyek itu sekarang suasananya "mencekam, saling curiga dan saling fitnah". Tapi memang sulit untuk menunjukkan di mana dan apa sebenarnya yang menjadi biang kegelisahan itu. Sebab dari pengamatan yang dilakukan TEMPO, soal-soal yang menyangkut pembedaan-pembedaan itu tak seluruhnya benar. Buktinya, untuk tenaga staf di departemen-departemen Bechtel Inc, ternyata dari 10 posisi kunci semua dipegang karyawan yang dari luar daerah. Dan merelca digaji dengan tingkat Grade 21 ke atas yang per bulan bisa menerima Rp 100.000 Iebih. Dan semua ini tentu sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Contohnya Batam Akan halnya kegelisahan buruh lokal, tampaknya cuma berkisar di sekitar proyek LNG itu saja. Sebab kepada pihak Depnaker belum terbetik suatu pengaduan, baik yang menyangkut cara kerja dan pemberhentian, maupun perlakuan yang dianggap kurang wajar. Mengapa? "Kalau mengadu, pihak Bechtel menyatakan mereka tak terikat dengan PP No. 12/64". Begiu cerita sementara karyawan. Sebab konon pihak Bechtel berpegang pada suatu peraturan perburuhan yang dibuat khusus oleh pihak Pertamina yang sampai kini masih berlaku. Repotnya, entah karena rasa resah itu tak tahu ke mana mau disalurkan, atau memang pihak Depnaker setempat tak sungguh-sungguh mencoba membenahi masalah ketenaga-kerjaan ini. Yang terang kini muncul banyak surat kaleng yang beragam bunyi "ketidak puasan", malahan ke alamat Gubernur Aceh pun kabarnya surat kaleng itu sudah sampai. Kenyataan lainnya adalah, meskipun proyek LNG ke 3 Arun belum mulai beroperasi tapi Aceh Utara serta-merta mencatat problem pertambahan penduduk yang cukup cepat. Tahun 1975 lalu, tercatat sekitar 500 ribu jiwa. Tapi akhir tanun 1976 lalu sudah 600 ribu jiwa. Dan ini tentu saja tak terlepas dari bertambahnya lapangan kerja berkat si LNG. Lalu bagaimana nanti kalau ditakdirkan LNG mengalami nasib yang tak menggembirakan? Tidakkah pertambahna penduduk yang sebagian berasal dari para pemburu kerja akan merupakan masalah yang akan memusingkan kepala pihak Pemda Aceh Utara sendiri? Contohnya Batam.
2020-08-11 14:28:24


Daerah 1/1

Sebelumnya Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 4 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

4 artikel gratis setelah Register.