PDI, bak mengurus EMKL - Nasional - majalah.tempo.co ‚Äč

Nasional 6/6

Sebelumnya Selanjutnya
text

PDI, bak mengurus EMKL


Hardjanto s., 59, tidak bersedia dicalonkan lagi jadi anggota dpr. ia mengkritik kepemimpinan soerjadi yang mengelola pdi bak mengurus emkl. banyak tokoh tua yang tidak dihubungi lagi. (nas)

Administrator

Edisi : 27 September 1986
i
PENGURUS DPP PDI, setelah membikin berbagai terobosan, kini mendapat cobaan. Tak tanggung-tanggung, cobaan itu datang dari Hardjantho Sumodisastro, Wakil Ketua DPR/MPR. Tokoh DPP PDI lama ini, Senin pekan ini, menyatakan, tak bersedia dicalonkan kembali menjadi anggota DPR. Sebuah pernyataan yang menarik, jika seorang pimpinan DPR, ternyata, tak bersedia dicalonkan kembali. Terlebih, bila hal itu datang dari seorang politisi seperti Hardjantho. Apa sesungguhnya yang terjadi? Adakah ini masih ekor kongres yang ricuh tempo hari, yang mengakibatkan pemerintah memilih Soerjadi cs? Seperti diketahui, kala itu Hardjantho tergolong orang yang berambisi untuk duduk di pucuk pimpinan PDI. Maka, setelah tenang-tenang beberapa bulan ini, boleh jadi PDI di bawah pimpinan Soerjadi akan mengalami "ujian-ujian" penting. Dalam pernyataannya itu, secara eksplisit, Hardjantho, 59, mengkritik kepemimpinan Soerjadi dan kawan-kawan. Lelaki kekar dengan tinggi badan 178 cm ini menilai, PDI kini dikelola bak mengurus EMKL (ekspedisi muatan kapal laut) Yakni, "Seperti mengelola barang," katanya. Dalam hal EMKL, "Bila ada barang yang sekarang belum digunakan, ya, sudah, ditumpuk saja di gudang," tambahnya. "Tapi tidak demikian mengurus orang, mengurus partai." Seperti diketahui, DPP PDI kini memang diurus oleh beberapa orang pekerja profesional, seperti manajer dan dokter. Beberapa terobosan, memang, telah pula diputuskan DPP PDI. Misalnya, ihwal Sekjen yang tak bersedia menjadi calon anggota DPR. Tentang pembatasan keanggotaan di DPR hanya untuk dua masa jabatan. Dan, ketentuan bahwa ketua DPD dan DPC tak boleh menjadi anggota DPR setingkat di atasnya. Bahkan, dengan langkah yang sangat cepat, tak lama setelah dilantik, masalah unsur dianggap tuntas, dan tidak akan diperhitungkan lagi. "Fusi sudah 13 tahun, dan anak muda berumur 20 tahun sudah tidak tahu lagi unsur-unsur itu," kata Soerjadi, tak lama setelah dilantik sebagai ketua. Rupanya, tak semua pihak suka dengan berbagai sikap DPP PDI yang baru itu. Hardjantho, misalnya, dengan terus terang mengimbau agar DPP PDI memperhatikan masalah unsur. "Saya sudah menasihati Soerjadi, agar merawat secara baik-baik kekuatan dari tiap eks unsur itu," katanya. "Senang atau tidak senang, PDI itu sumbernya adalah lima partai. Sejarah mencatatnya. Terserah, kalau mau dilupakan," tambahnya. Menurut Hardjantho, fusi itu haruslah merupakan proses yang alami. Ia, tak bisa lewat proses yang dipaksakan. "Dan untuk itu, saya minta perasaan yang bicara," katanya. Lagi pula, faktor unsur itu masih penting dalam hal pencalonan, misalnya. Hardiantho, yang telah 16 tahun menjadi anggota DPR itu, menyebut, bagaimana cara Golkar merebut suara. "Saya dengar calon nomor satu di Sumatera Utara adalah Pak M. Panggabean," kata Hardjantho. "Mengapa PDI tidak memakai tokoh seperti Pak T.D. Pardede. Bagaimanapun, dia 'kan tokoh senior PNI, yang selama ini banyak membantu PDI," tambahnya. Dengan menggunakan tokoh berpengaruh semacam itu, maka PDI tak hanya memberikan penghargaan pada para senior setempat. Tapi juga memperhatikan faktor-faktor psikologis rakyat. "Pemilu itu 'kan masalah demokrasi. Jadi, masalah rakyat, masalah kepercayaan rakyat," ujar Hardjantho lagi. Agaknya, berbagai saran itu tak dihiraukan oleh Soerjadi dan kawan-kawan. "Tokoh-tokoh tua itu rupanya tidak pernah di-approach," kata Hardjantho. Lalu, mengapa Hardjantho sendiri tak bersedia dicalonkan kembali? Bukankah ia telah diminta oleh DPP PDI untuk mengisi formulir? Apakah ini cara mundur terhormat -- mengingat keputusan DPP -- masa menjadi anggota DPR hanya untuk dua kali periode saja? "Ndak, tidak," jawabnya, cepat. "Saya mengambil keputusan ini dari hati saya yang murni," katanya. Toh, ia mengakui, PDI telah sampai pada satu fase begitu rupa sehingga, "Daripada mengganggu, maka saya persilakan yang muda-muda." Menurut Sekjen DPP PDI Nicolous Daryanto, sesungguhnya, tak ada niat PDI mencampakkan para tokoh senior. "Daftar calon masih dalam proses. Kami justru ingin semua potensi turut berpartisipasi," katanya. Tentang tak diajaknya tokoh seperti T.D. Pardede? "Nama-nama calon itu diajukan oleh daerah. DPD Sum-Ut yang paling tahu," tambahnya. Yang jelas, demikian Daryanto, DPP PDI akan melangkah terus dengan konsep-konsep yang sudah digariskan. "Kami akan konsisten melaksanakannya," katanya. Modernisasi partai yang kini dilakukan, katanya, masih dalam proses. "Karena itu, bclum bisa diukur baik tidaknya," katanya. Tapi, dengan terus terang, ia berkata, "jika banyaknya kursi yang diperoleh yang akan dijadikan ukuran, itu terang hal yang sulit. Apa yang akan dicapai ialah, "menjadikan PDI organisasi buat masa depan," kata Daryanto. "Untuk menuju masa depan itulah, dilakukan regenerasi, serta berbagai training bagi yang muda," tambahnya. PDI dikelola seperti EMKL? "Penilaian itu dari sudut mana," jawab Daryanto, seorang anggota Dewan Direksi PT Pacific Chemical Indonesia -- sebuah perusahaan patungan Indonesia-Amerika. Ia berpendapat adalah sulit menilai apa yang terjadi di PDI kini dari luar semata. Sebab, bisa terjadi, tumbuh penilaian seperti orang melihat lampu: "Tampaknya listrik, padahal lampu minyak tanah," katanya. Belum ketahuan apakah akan ada yang mengikuti langkah Hardjantho. Sesuatu yang tak mustahil. Sebab, inilah tokoh yang "lahir" karena menengahi sengketa, dan akhirnya, mengesankan sebagai tokoh yang gemar sengketa. Ia mulai muncul di panggung politik, ketika ia sebagai tokoh muda berupaya menengahi konflik antara Ali Sastroamidjojo dan Osa-Usep di Kongres PNI (1966). Dalam konflik PDI (1977), ia di kubu Isnaeni, tapi pada 1978 memihak Sanusi. Terakhir, ia bersengketa dengan Soenawar. Dalam Kongres III PDI yang lalu, sedikit atau banyak, ia masih tampak sebagai tokoh yang memiliki pengikut. Sementara itu, kekisruhan mulai menyeruak di daerah. Di Magelang, misalnya, ada dualisme kepemimpinan baik di DPC Kota Madya maupun DPD Kabupaten. Karena itu, pekan lalu, DPP PDI mengeluarkan surat keputusan, menunjuk DPD dan DPC yang sah. "Omongan Soerjadi itu tak bisa dipegang," komentar Sunarno, Ketua DPC PDI Magelang, yang dicopot. Soalnya, Soerjadi selalu bicara, tidak akan ada pergantian kepengurusan di daerah. Itulah pula janjinya, ketika pertama kali dalam pertemuan dengan DPD dan DPC, seusai dilantik Menteri Dalam Negeri Soepardjo Rustam. Menurut Daryanto, banyak terjadi kepengurusan ganda. "Padahal, untuk menghadapi pemilu, harus tampil dengan satu. Kami sudah sangat hati-hati menyelesaikan soal Magelang itu," kata Daryanto. Soerjadi sendiri, lewat telepon, hanya bilang, "Itu soal intern. Dan sudah selesai." Saur Hutabarat, Laporan A. Luqman (Jakarta) 2020-01-21 09:08:57

Nasional 6/6

Sebelumnya Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 8 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

8 artikel gratis setelah Register.