Wawancara Khusus Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko - Wawancara - majalah.tempo.co

Wawancara 1/1

Sebelumnya Selanjutnya
text

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko: Nama Saya Ada di Mana-mana


Insiden masuknya kapal-kapal ikan dan penjaga pantai Cina ke perairan Natuna, Kepulauan Riau, sejak akhir Desember 2019 mengingatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pada sejarah Kerajaan Sriwijaya berabad-abad silam. Dulu, ketika Sriwijaya sibuk memerangi Kerajaan Mataram Kuno di Pulau Jawa, kekuasaannya di Selat Malaka lepas ke tangan Tiongkok.

Tempo

Edisi : 11 Januari 2020
i Kepala Staf Presiden Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 10 Januari 2020. TEMPO/Subekti.
Kepala Staf Presiden Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 10 Januari 2020. TEMPO/Subekti.
  • Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo mengunjungi Natuna untuk meredam gejolak publik yang emosional karena masuknya kapal-kapal Cina.
  • Kantor Staf Presiden dijadikan rumah untuk menampung aspirasi dan aduan masyarakat kepada Presiden.
  • Tidak merasa terganggu namanya dikaitkan dengan mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Hary Prasetyo, yang pernah menjadi tenaga ahli di Kantor Staf Presiden.

INSIDEN masuknya kapal-kapal ikan dan penjaga pantai Cina ke perairan Natuna, Kepulauan Riau, sejak akhir Desember 2019 mengingatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pada sejarah Kerajaan Sriwijaya berabad-abad silam. Dulu, ketika Sriwijaya sibuk memerangi Kerajaan Mataram Kuno di Pulau Jawa, kekuasaannya di Selat Malaka lepas ke tangan Tiongkok. "Belajar dari sejarah itu, kita tidak boleh lengah. Jangan kita sibuk dengan urusan dalam negeri sehingga kedaulatan terabaikan, apalagi Laut Natuna Utara begitu luas dan sering terjadi kekosongan," kata Moeldoko.

Berlayarnya puluhan kapal nelayan Cina yang dikawal pasukan penjaga pantai dan kapal fregat di wilayah perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia itu sempat memantik ketegangan antara Jakarta dan Beijing. Presiden Joko Widodo bahkan sampai kembali mendatangi Natuna. Ini kunjungan kedua Jokowi setelah ia menggelar rapat kabinet terbatas di atas kapal perang KRI Imam Bonjol di Laut Natuna Utara pada 23 Juni 2016. Kala itu rapat digelar beberapa saat setelah kapal Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut menyergap kapal Cina di perairan kaya ikan serta cadangan minyak dan gas tersebut.

Moeldoko mengatakan kedatangan Presiden ke Natuna bertujuan meredam gejolak publik yang keburu emosional karena menganggap kapal-kapal Cina telah melanggar wilayah kedaulatan Indonesia. "Padahal nelayan (Cina) itu baru masuk wilayah hak berdaulat atau ZEE," kata Moeldoko, yang mendampingi Jokowi selama satu hari kunjungan ke Kabupaten Natuna pada Rabu, 8 Januari lalu.

Sejak kembali didapuk sebagai Kepala Staf Kepresidenan, 23 Oktober 2019, Moeldoko makin sibuk. Hampir setiap hari mantan Panglima TNI ini mendampingi Jokowi bersama Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Dengan tambahan wakil kepala dan dua anggota staf khusus, pria kelahiran Kediri, Jawa Timur, 62 tahun lalu ini memanggul tugas berat memastikan puluhan janji Presiden selama masa kampanye terwujud dalam lima tahun ke depan.

Moeldoko menerima wartawan Tempo Wahyu Dhyatmika, Mahardika Satria Hadi, Aisha Shaidra, dan Retno Sulistyawati di Kantor Staf Presiden di Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Januari lalu. Selama sekitar satu jam, ia membahas insiden di Natuna, tugas barunya yang bertambah, juga isu keterkaitan dirinya dengan mantan direktur PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang terbelit skandal.

 

 

Bagaimana pemerintah Indonesia menyikapi klaim pemerintah Cina di perairan Natuna?

Kita memiliki garis pantai sepanjang 81 ribu kilometer dengan batas laut teritorial sejauh 12 mil ditambah 200 mil baru landas kontinen. Maknanya, kita memiliki zona eksklusif yang luar biasa. Kita punya hak berdaulat untuk mengelola secara eksklusif berbagai sumber daya yang ada di sana, bukan cuma ikan, tapi juga minyak dan gas. Dalam konteks Natuna, Cina menginginkan ada Nine-Dash Line (wilayah Laut Cina Selatan yang diklaim Cina sebagai hak maritim historisnya) menurut versi dia. Kita tidak bersepakat soal itu. Indonesia menganut United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Sudah final, tidak bisa dinegosiasikan lagi. Dan semua negara yang mengikuti konvensi UNCLOS harus menyepakati itu, termasuk Cina.

Pernyataan Presiden bahwa kapal Cina baru masuk Zona Ekonomi Eksklusif, belum masuk wilayah teritorial, seakan-akan mengecilkan konflik. Apa memang itu yang hendak disampaikan?

Kalau saya lihat, emosi publik keburu naik. Seolah-olah nelayan (Cina) sudah masuk ke wilayah kedaulatan, padahal belum. Nelayan (Cina) baru masuk wilayah hak berdaulat atau ZEE. Kedaulatan penuh adalah 12 mil, sedangkan 200 mil ke sana (jarak dari pulau terluar) itu hak berdaulat. Hak mengelola sumber daya di situ. Pernyataan itu disampaikan Presiden agar masyarakat juga memahami dengan baik. Bukan berarti kita kendur, tidak. Kita mengeluarkan kekuatan, mengusir nelayan di sana yang didukung coast guard mereka. Tapi Presiden juga ingin memberikan sosialisasi bahwa nelayan (Cina) itu belum mengganggu kedaulatan kita. Ini yang kadang enggak mudah dipahami masyarakat.

Bagaimana semestinya aturan bagi kapal asing yang memasuki kawasan ZEE ini?

Boleh (masuk), asalkan tidak mengambil. Kekuatan apa pun mau lewat boleh. Tapi, kalau sudah berhenti, mengambil sumber daya, melanggar. Nah, bedanya di situ. Kalau lewat, enggak apa-apa.

Jadi harus ada perjanjian jika kapal asing hendak menangkap ikan di Natuna?

UNCLOS menyatakan begitu. Harus ada perjanjian, kesepakatan dua negara. Bukan hanya Cina, negara lain yang ingin melakukan eksplorasi di situ juga enggak apa-apa. Tapi harus ada perjanjian, entah bagi hasil entah kerja sama. Contohnya ExxonMobil (perusahaan eksplorasi minyak dan gas asal Amerika Serikat).

Sebenarnya seberapa rawan perairan Natuna Utara?

Kita memaknainya jangan hanya dari sisi sumber dayanya. Sisi geopolitiknya juga penting. Dalam konteks ZEE, kita bicara laut Natuna Utara. Tapi konteks luasnya Laut Cina Selatan. Kalau dari sisi sumber daya, mungkin nilai ekonominya yang dilihat. Tapi ini juga nilai keberlangsungan sebuah negara, nilai kedaulatan, keamanan.

Bagaimana pemerintah menavigasi isu Laut Natuna saat hubungan ekonomi dengan Cina sedang baik?

Dimulai dengan pendekatan diplomasi yang soft, lalu diikuti langkah-langkah tindakan di lapangan yang terukur. Kalau tidak melakukan sesuatu, seolah-olah pemerintah lemah. Di perairan Natuna tidak boleh ada tembakan, kecuali terpaksa. Jadi tidak boleh ada tindakan militer. Saya pikir langkah-langkah yang sudah ditempuh saat ini berjalan baik. Di lapangan, mereka sudah menarik kembali kapal ke utara. Yang paling penting, bagaimana situasi ini dikelola lagi ke depannya. Jangan sampai habis adem, anget meneh, adem, anget meneh (dingin, hangat lagi, dingin, hangat lagi).

Benarkah pemerintah berencana mengirimkan 120 kapal nelayan dari pantai utara Pulau Jawa ke Laut Natuna agar perairan itu tidak kosong?

Itu sudah dikomunikasikan dengan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan serta Menteri Kelautan dan Perikanan. Tapi harus dipikirkan lebih komprehensif karena kita harus memikirkan nelayan di sana. Itu sisi sosialnya. Dari sisi logistik, perlu disiapkan titik pengisian bahan bakar minyak dan cool storage (wadah penyimpan tangkapan hasil laut). Presiden mengajak untuk segera bisa mengeksploitasi sumber daya di sana dengan baik. Wilayah itu tidak bisa dibiarkan. Semua negara bisa memantau. Begitu tahu perairan kosong dan banyak ikan di sana, ya, ngiler. Daripada diambil orang luar, kita kerahkan nelayan. Selain mengisi kekosongan, nelayan bisa mendeteksi dan melapor cepat (jika ada kapal asing masuk).

Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan sempat menyikapi berbeda ketegangan di Laut Natuna beberapa waktu lalu. Tanggapan Anda?

Saya tidak perlu mengomentari, ya. Sebenarnya bukan berbeda, tapi kontekstual. Nanti kalau saya komentari malah berkembang lagi. Saya kira sudah cukup.

 

•••

Perubahan apa saja yang Anda lakukan sejak kembali menjabat Kepala Staf Kepresidenan?

Setelah mengevaluasi selama 20 bulan, saya bisa memahami satu demi satu perilaku anak-anak (pegawai Kantor Staf Presiden/KSP). Kami juga punya kesempatan mencari sumber daya yang betul-betul bagus dan profesional. Kedua, perlu ada perbaikan-perbaikan secara struktur. Ada penambahan dua anggota staf khusus karena saya ingin masing-masing mengikuti pekerjaan lima deputi sehingga akan lebih efisien untuk mencermati semua kegiatan. Dari sisi tugas relatif enggak banyak berubah. Tapi kita diberi tugas baru memastikan semua perintah Presiden bisa dijalankan dan tersampaikan dengan baik. Proyek strategis nasional pun bisa terkawal baik sesuai dengan target.

Apa saja yang sudah dilakukan pada periode lalu?

Banyak sekali. KSP mendengar dan betul-betul menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aduannya. Doktrin saya kepada anak-anak (pegawai KSP), mari kita bekerja dengan hati. Kalau bukan kami, siapa lagi? Karena ini adalah rumah terakhir bagi masyarakat untuk mengadukan sesuatu.

Aduan paling banyak berasal dari mana?

Banyak sekali yang kami terima aduannya. Ada masyarakat asosiasi gula, asosiasi cengkih, tembakau, keramik, tekstil, hingga soal agraria. Asosiasi peternak ayam dan telur ayam juga kami terima.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019, Anda memiliki wakil. Sepenting apa perannya?

Kalau ada wakil, ya, (kerja) saya makin ringan.

Siapa orang yang mengisi posisi tersebut?

Masih menunggu.

Tidak cukup dengan adanya deputi dan staf khusus?

Tugas KSP ada sepuluh. Kalau dijentrengkan, banyak, sehingga napas sesak juga, he-he-he.

Kalau diibaratkan anggota tubuh, Kantor Staf Presiden adalah mata-telinga atau tangan kanan Presiden?

Tidak spesifik seperti itu karena banyak persoalan overlap tapi tidak bisa ditinggalkan. Namun titik berat KSP pada 32 janji Presiden dalam konteks proyek nasional strategis yang harus dikawal ketat. Setelah didetailkan, ada 98 janji. Dan itu kami proyeksikan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Nawacita, agenda Presiden, dan rencana kerja tahunan.

Dengan banyaknya aduan dari masyarakat ke KSP, apakah selama ini akses ke lembaga pemerintah lain buntu?

Mungkin mereka punya pengalaman itu. Mungkin juga karena tahu ada program "KSP Mendengar" sehingga banyak yang mencoba mengadukan itu melalui KSP. Persoalan-persoalan itu kan dinamis, ya, never ending-lah. Seperti asosiasi pengusaha telur, kalau harganya sedang bagus, meneng ae (diam saja). Begitu harganya drop, larinya ke sini, ha-ha-ha…. Kami kumpulkan itu (peternak) yang besar dan menengah, kenapa bisa begini. Mereka saling menyalahkan. Kami pertemukan di sini untuk mencari solusi.

Apakah semua aduan dari masyarakat diteruskan ke Presiden?

Saya kalkulasi. Ada yang perlu ke Presiden, ada pula yang bisa saya koordinasikan dengan menghadirkan beberapa menteri, lalu dirapatkan di sini. Contohnya, dulu ada demonstrasi antara sopir ojek online kendaraan roda dua dan roda empat. Saya undang semua, dari Gojek dan Grab, lalu Menteri Perhubungan, Menteri Tenaga Kerja, dan Menteri Komunikasi dan Informatika. Dicari titik temu, bisa selesai dalam waktu cepat.

Anda sebelumnya menjabat Panglima TNI, sekarang memimpin lembaga sipil. Apa tantangannya?

Ada. Tiga bulan pertama, saya merasa bodoh sekali. Sebab, setiap kali ditanya wartawan, opo maneh iki? Opo maneh iki? (apa lagi ini?) Ha-ha-ha…. Ini wartawan juga enggak tahu diri lagi. Orang baru datang, dicecar pertanyaan. Waduh, saya bingung. Akhirnya, selama tiga bulan itu, saya belajar keras, baru bisa menyesuaikan. Saya selalu mengistilahkan orang yang enggak bisa berenang dilempar ke kolam renang, gelagapan.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kanan) saat mendampingi Presiden Joko Widodo di Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Kabupaten Natuna, Rabu, 8 Januari 2020. Biro Pers Setpres

Apakah itu penyebab ada pernyataan Anda yang memicu kontroversi, misalnya Indonesia harus meninggalkan mentalitas terjajah dan menjadi mental penjajah?

Kalau itu, saya sengaja. Kita memang harus keluar dari mental terjajah. Masak, kita mau selalu menjadi mental terjajah. Harus kita bangun menjadi mental penjajah. Maksudnya apa? Masak, komoditas kita dijajah terus oleh orang luar. Seharusnya kita kuasai luar negeri. Itu maksudnya. Saya selaku Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia juga selalu menantang petani: hei, petani, kamu harus berani kaya, kamu bermimpi kaya saja enggak berani, gimana kamu mau kaya, he-he-he.

Salah satu keluhan yang muncul di publik adalah Presiden terlalu berfokus pada pembangunan ekonomi sehingga urusan hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi terabaikan. Bagaimana tanggapan Anda?

Ekonomi memang tantangan yang sangat besar ke depan. Untuk itu, Presiden betul-betul concern. Jangan sampai kita memasuki middle income trap. Jangan sampai kita stagnan. Tantangan ini dibaca beliau seperti itu. Tapi sebenarnya tidak sama sekali mengabaikan lainnya. Presiden mendefinisikan “Indonesia Maju” salah satunya setiap warga negara memiliki hak yang sama di depan hukum. Itu didefinisikan dengan jelas.

Kenyataannya, memang masih banyak kasus pelanggaran HAM masa lalu yang belum terselesaikan...

Ya, memang itu tidak mudah. Kemarin, waktu bicara dengan gerakan Kamisan, kami datangkan Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mencari formulasi penyelesaian secara yudisial atau nonyudisial tidak gampang. Jadi ini kadang tidak semua masyarakat paham.

Bagaimana dengan penyelesaian melalui komisi kebenaran dan rekonsiliasi?

Itu sedang digagas. Kami telah menjalin telekonferensi dengan seorang profesor Amerika Serikat yang punya keahlian di bidang itu. Kami berdiskusi selama satu setengah jam untuk mencari alternatif solusi. Terus kami berikan masukan itu ke Menkopolhukam. Kami serius, lho, bukan basa-basi. Kami cari alternatif mana yang bisa diterima semua pihak.

Sebelum kembali didapuk sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Anda sempat dikabarkan akan mengisi posisi Menkopolhukam atau Menteri Pertahanan. Bagaimana ceritanya?

Yang menyebutkan itu kan orang lain, bukan aku. Saya enggak mikirin macam-macam. Aku semeleh ae (berserah diri saja).

 

•••

Nama Anda sempat dikaitkan dengan mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Hary Prasetyo, yang tengah terbelit kasus.

Saya pernah mendapat kiriman berita dari Bang Rizal Ramli (ekonom dan mantan Menteri Koordinator Kemaritiman) yang menyebutkan Hary Prasetyo adalah menantu Moeldoko. Dia bertanya, "Mas, ini bener po ra (benar atau tidak)?" Saya jawab, gak bener, Bang. Anakku itu dua, satu laki-laki, satu perempuan. Yang perempuan belum menikah, yang laki-laki sudah menikah tapi dengan perempuan, bukan dengan laki-laki, ha-ha-ha. Saya gituin saja, habis saya jengkel.

(Hary Prasetyo satu dari 13 orang yang masuk daftar cekal Kejaksaan Agung berkaitan dengan kasus dugaan korupsi Jiwasraya. Perkara ini diperkirakan telah merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah.)

Bagaimana Hary Prasetyo pernah menjadi tenaga ahli di kantor Anda?

Dia melamar kerja di KSP. Kok ya dia gitu lho pas yang diterima. Wong aku kenal Hary ya sewaktu dia masuk ke sini (KSP).

Memangnya tidak ada pengecekan latar belakang sewaktu menyeleksi tenaga ahli?

Itu rekrutmen terbuka. Waktu itu dia melamar posisi sebagai tenaga ahli utama bidang ekonomi dan keuangan (pada awal 2018).

Kabar yang akhirnya muncul Anda dianggap melindungi Hary?

Iya, muncul berita Istana melindungi Hary. Halah, terlalu jauh. Saya bilang, Moeldoko enggak melindungi, KSP enggak melindungi, apalagi Istana. Enggak ada urusannya blas.

Apakah Hary ketika itu dikeluarkan dari KSP?

Enggak. Begitu KSP periode pertama bubar, pas beritanya (skandal Jiwasraya) muncul. Ya sudah, kami enggak merekrut dia lagi.

Kapan Anda mengetahui Hary tersangkut kasus Jiwasraya?

Kira-kira setengah bulan sebelum KSP periode pertama dibubarkan.

Bukankah waktu itu kasus Jiwasraya sudah mencuat?

Lho, waktu itu kan enggak ada namanya Jiwasraya ribut. Ributnya Jiwasraya kan baru-baru ini. Enggak ngerti juntrungannya kok bisa begitu.

Kami menulis tentang skandal Jiwasraya sejak Februari 2019. Ada nama Hary di dalamnya sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan.

Tapi kan dari sisi hukum belum ada. Belum diproses hukum. Kami praduga tak bersalah. Di sini tenaga ahli utama kan banyak, tidak setiap saat bisa ketemu saya.

Anda sempat kerepotan karena dikaitkan dengan Hary?

Saya enggak terlalu pusing karena saya punya keyakinan. Kecuali kalau saya biasa korupsi, memanfaatkan jabatan, saya mungkin nervous, ya. Tapi ini enggak ada urusannya. Nanti mereka masing-masing akan cerita di Kejaksaan, apakah ada peran Moeldoko atau Istana. Kalau saya ada peran kan dia pasti ngomong. Dia enggak mau sendirian. Nama saya itu sering disebut-sebut. Begitu saya ke Konawe atau daerah lain, ada Pak Moeldoko. Ke daerah tambang, ada Pak Moeldoko. Ke daerah timah, ada Pak Moeldoko. Namaku ki nandi-nandi, Bos (nama saya ada di mana-mana). Dan, jengkelnya, enggak menerima sepeser pun itu lho, he-he-he.

 


 

JENDERAL TNI (PURNAWIRAWAN) MOELDOKO | Tempat dan tanggal lahir: Kediri, Jawa Timur, 8 Juli 1957 | Pendidikan: Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (1981), Magister Administrasi Publik Universitas Indonesia (2005), Doktor Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (2014) | Karier: Panglima Komando Daerah Militer Tanjungpura (Juni 2010-Oktober 2010), Panglima Komando Daerah Militer Siliwangi (Oktober 2010-Agustus 2011), Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (2011), Kepala Staf TNI Angkatan Darat (2013), Panglima TNI (2013-2015), Kepala Staf Kepresidenan (Januari 2018-sekarang) | Organisasi: Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura (2016-2018), Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (2017-2020) | Penghargaan: Satya Lencana Seroja, Satya Lencana Kesetiaan, Bintang Eka Paksi Nararya, Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Bhayangkara Utama 

2020-01-21 08:46:58

Natuna Skandal Jiwasraya Joko Widodo Moeldoko Presiden RI

Wawancara 1/1

Sebelumnya Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 8 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

8 artikel gratis setelah Register.