Pendidikan, Pasar, dan Transisi Demokrasi - Kolom - majalah.tempo.co

Kolom 1/1

Sebelumnya Selanjutnya
text

Pendidikan, Pasar, dan Transisi Demokrasi


Arif Satria, Rektor Institut Pertanian Bogor

Tempo

Edisi : 2 November 2019
i Ilustrasi: Imam Yunni
Ilustrasi: Imam Yunni

 

Pendidikan adalah kunci menuju Indonesia Emas 2045. Pidato Presiden Joko Widodo saat pelantikannya di Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 20 Oktober 2019 menegaskan makna strategis sumber daya manusia unggul. Kekayaan sumber daya alam belum menjamin kemajuan. Namun negeri dengan sumber daya manusia tangguh, meski miskin sumber daya alam, telah memperlihatkan kemajuan yang berarti, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura.

Karena itu, dunia pendidikan menjadi pertaruhan besar menciptakan sumber daya manusia unggul tersebut sehingga investasi di bidang ini harus at all costs. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim serta Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro punya kesempatan besar menyiapkan Indonesia Emas melalui pendidikan dan riset yang unggul.

 

Pasar

Pendidikan berhubungan erat dengan pasar. Pertama, pasar tenaga kerja. Agenda link and match yang digagas pada era Menteri Pendidikan Wardiman Djojonegoro direproduksi dengan harapan memenuhi serapan tenaga kerja itu. Pasar hari ini, pasar 2030, dan pasar 2045 akan sangat dinamis dan mengalami volatilitas yang tinggi. Pasar hari ini dicirikan oleh Revolusi Industri 4.0 dengan segala aksesori teknologi digital, seperti Internet of things, drone, robot, blockchain, kecerdasan buatan, percetakan tiga dimensi, dan teknologi lain yang mendorong konektivitas.

Perubahan akibat munculnya industri baru membuat kategori pasar tidak jelas. Gojek bukan semata bisnis transportasi, tapi juga bisnis ekspedisi, kuliner, kesehatan, finansial, dan pendidikan. Apple dulu berfokus pada komputer, tapi lalu bertransformasi ke bisnis telepon pintar dan aplikasi. Bisnis berbasis platform makin populer dan menggantikan bisnis produk konvensional. Hal ini berdampak pada ketidakjelasan peta kompetisi dan gulung tikarnya perusahaan konvensional.

Otomasi sebagai konsekuensi ekonomi digital sudah di depan mata. Studi McKinsey (2019) menunjukkan, pada 2030, di Indonesia ada 23 juta pekerjaan yang akan digantikan mesin. Pada saat yang sama, 27-46 juta pekerjaan baru akan tercipta.

Ilustrasi tersebut sekaligus menggambarkan volatilitas, ketidakpastian, kompleksitas, dan ambiguitas era baru. Kondisi ini menuntut keahlian-keahlian baru agar kita bisa adaptif terhadap zaman yang berubah. Mau tidak mau kemampuan kolaborasi harus makin diasah karena era ketidakpastian tidak bisa dihadapi sendirian.

Selain kolaborasi, kreativitas dan kepandaian memecahkan masalah kompleks akan menjadi pertaruhan generasi mendatang. Nadiem Makarim (Gojek), Ahmad Zaky (Bukalapak), dan Jack Ma (Alibaba) tumbuh cepat bukan karena modal finansial awal yang mereka miliki ketika mendirikan perusahaan, tapi lantaran modal kreativitas yang tinggi. Volatilitas yang dahsyat ini juga membutuhkan kecepatan dan kelincahan yang lebih dahsyat. Banyak perusahaan besar gulung tikar bukan karena krisis orang pintar, tapi lebih banyak disebabkan oleh masalah kecepatan, kelincahan, dan kreativitas orang-orang di dalamnya.

Bagaimana dunia pendidikan merespons itu semua? Sekali lagi, misi utama dunia pendidikan adalah menghasilkan sumber daya manusia unggul, yang bisa beradaptasi dengan dinamika pasar. Karena itu, komponen penting yang perlu dibenahi adalah kurikulum, metode pembelajaran, kapasitas guru dan dosen, serta infrastruktur pendidikan. Sejak 2018, Institut Pertanian Bogor memiliki konsep IPB 4.0 sebagai respons terhadap perubahan ini. Dalam pendidikan, akhirnya kurikulum lama harus disesuai-kan dengan kurikulum baru yang bernama K2020, sebuah kurikulum yang berorientasi pada sumber daya manusia unggul yang memiliki skill dan mental pembelajar yang lincah (agile learner).

Kedua, “pasar” keilmuan. Era 4.0 memerlukan teori-teori baru, bahkan ilmu-ilmu baru. Ini tidak mudah karena sulitnya kita lepas dari masa lalu dan sulitnya kita menerawang jenis-jenis ilmu baru yang harus dibangun untuk masa depan. Tampaknya kita perlu menganalisis keilmuan saat ini dan memproyeksikan kebutuhan masa depan. Semestinya kekayaan budaya dan sumber daya Indonesia bisa menjadi basis tumbuhnya teori-teori baru. Untuk mewujudkannya, perlu keberanian dan bekal saintifik dalam mendekonstruksi teori-teori yang ada, khususnya teori sosial dan ekonomi. IPB mulai mengembangkan ilmu keberlanjutan (sustainability science) dan berusaha mengeksplorasi realitas untuk menjadi bahan mengkonstruksi teori-teori baru. Juga ilmu data (data science) untuk menjawab era big data.

Karena itu, riset menjadi kunci. Selain untuk inovasi, riset mesti diarahkan untuk menghasilkan teori-teori baru khas Indonesia. Apakah mungkin? Pesimisme akan membuat kita berhenti saat ini juga. Sebaliknya, optimisme akan mendorong kita membuka mata dan hati untuk terus berpikir serta menemukan peluang-peluang baru.

Ketiga adalah pasar inovasi tempat dunia pendidikan harus berperan dalam menghasilkan inovasi unggul, yang menjawab kebutuhan pasar. Dengan Revolusi Industri 4.0, jenis inovasi pun mesti berbasis pada teknologi 4.0. Tuntutannya pun kreativitas dan kelincahan yang tinggi untuk terus jeli menangkap sinyal-sinyal kesempatan baru. Gagalnya Nokia bersaing di pasar telepon seluler bukan karena orang-orangnya tidak pintar, tapi lantaran mereka tidak mampu menangkap sinyal munculnya Android sebagai peluang baru dan, sebaliknya, masih terus merasa besar sehingga berada di zona nyaman dan tidak mau berubah.

Menghadapi dinamika ini, perguruan tinggi perlu menghasilkan inovasi konkret yang merupakan solusi bagi industri, masyarakat, ataupun pemerintah. Lahirnya inovasi unggul tersebut harus diawali dengan manajemen riset yang baik. Salah satunya bagaimana para peneliti bisa membuka wawasan terhadap perubahan. Pemahaman peneliti terhadap realitas sudah menjadi keniscayaan sehingga mereka tidak egoistis dengan topik penelitian mengawang-awang. Para peneliti harus mulai berorientasi pada solusi.

Karena itu, pemerintah harus mendorong universitas membuat peta jalan riset agar hasilnya bisa diprediksi dalam kurun lima tahun. IPB membuat konsep Agro-Maritim 4.0 sebagai payung konseptual untuk diturunkan dalam pendidikan, riset, serta pengabdian masyarakat dan menjadi acuan para peneliti dalam menghasilkan inovasi 4.0 yang membumi.

Di titik ini, pendidikan memerlukan keberpihakan. Keberpihakan akan makin kuat bila nasionalisme juga kuat. Karena itu, pendidikan juga punya tugas dalam penguatan nasionalisme peserta didik. Hal ini penting karena pada akhirnya kita harus jujur menjawab pertanyaan, “Untuk siapa sebuah inovasi dibuat?”

Dalam kaitan dengan tiga kebutuhan pasar tersebut, pemerintah juga perlu segera menyiapkan kerangka makro sebagai ekosistem yang kondusif untuk kelincahan dunia pendidikan. Di dalamnya perlu ada sejumlah skenario pengembangan perguruan tinggi. Australia sudah hadir dengan empat skenario: champion, commercial, virtual, dan disruptive university. OECD juga sudah menyiapkan empat skenario, yaitu open networking, serving local communities, new public responsibility, dan higher education incorporated.  Bagaimana skenario perguruan tinggi di Indonesia?

 

Transisi Demokrasi

Di tengah tantangan Revolusi Industri 4.0, Indonesia juga menghadapi transisi demokrasi. Demokrasi Indonesia masih dalam tahap prosedural, belum substansial. Masih banyak nilai dan perilaku berdemokrasi kita yang perlu disempurnakan agar sistem politik ini bisa lebih matang. Di negara maju yang sudah mapan dan masyarakatnya matang, peran kampus mengawal demokrasi tak terlalu signifikan. Sebaliknya, di negara berkembang, dengan kondisi masyarakat yang berpendidikan relatif rendah, kampus sangat dibutuhkan untuk mengawal proses demokrasi melalui pendampingan masyarakat, advokasi, kontrol sosial.

Untuk itu, kampus harus punya idealisme dan independensi. Keduanya modal pokok yang melandasi universitas tidak mudah terpengaruh oleh berbagai kepentingan, khususnya dalam menghadapi dinamika politik saat ini. Senjatanya adalah kemampuan berpikir kritis agar kampus tetap bisa menyuarakan pemikiran independen berbasis kaidah-kaidah ilmiah dan keberpihakan moral.

Di era transisi demokrasi ini, kampus mesti berperan dalam percepatan transformasi masyarakat menuju Society 5.0. Semua itu bisa dimulai dari pembudayaan di kampus itu sendiri. Artinya, kampus punya tanggung jawab moral untuk memberikan contoh kepada publik tentang sosok Society 5.0 ini. Jika kampus tidak mampu mewujudkan hal tersebut, percepatan transformasi masyarakat akan lambat, bahkan kampus bisa ditinggalkan oleh dunia di luarnya.

Tantangan-tantangan tersebut bisa segera kita jawab dengan langkah kolaboratif. Semua aktor dalam pendidikan harus berposisi sama penting sebagai kunci kelincahan dalam harmonisasi pendidikan. Harmonisasi bukan untuk mengkompromikan laju kelincahan, tapi untuk mencari solusi dan energi baru mempercepat laju kelincahan secara bersama-sama sehingga kampus benar-benar bisa menjadi bagian dari masa depan.



Kolom 1/1

Sebelumnya Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 8 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

8 artikel gratis setelah Register.