Kursi Tersisa dalam Gerbong - Laporan Utama - majalah.tempo.co

Laporan Utama 2/3

Sebelumnya Selanjutnya
text

Kursi Tersisa dalam Gerbong


Presiden Joko Widodo tidak menyertakan tiga partai pendukungnya di dalam kabinet. Ada kemungkinan diakomodasi di perusahaan pelat merah.

I Wayan Agus Purnomo

Edisi : 2 November 2019
i Halalbihalal dan konferensi pers kepengurusan baru Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di Jakarta, Juni 2018. TEMPO/Fakhri Hermansyah
Halalbihalal dan konferensi pers kepengurusan baru Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia di Jakarta, Juni 2018. TEMPO/Fakhri Hermansyah

DUA bulan tak bertemu muka, para sekretaris jenderal partai politik pengusung Joko Widodo berkumpul kembali pada Jumat, 25 Oktober lalu. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Verry Surya Hendrawan menjadi “seksi sibuk” dengan menghubungi semua koleganya. Petang itu, mereka berkumpul di sebuah restoran di Hotel Grand Hyatt Jakarta. Dua sekretaris jenderal, yakni Hasto Kristiyanto dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Lodewijk Freidrich Paulus dari Golkar, tak hadir hari itu. Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny Gerard Plate pun hanya mampir sejenak.

Kumpul-kumpul itu hanya berselang beberapa jam setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan wakil menteri di Istana. Dari lima partai pendukung Presiden, tiga partai, yakni Partai Hanura, PKPI, dan Partai Bulan Bintang, tak terangkut ke kabinet. Jadilah forum hari itu menjadi ajang berkeluh kesah bagi mereka yang tak diajak masuk ke pemerintahan. “Jika PSI dan Perindo, yang sama-sama enggak lolos, mendapat kursi wakil menteri, kenapa kami tidak?” kata Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq pada Rabu, 30 Oktober lalu, menirukan ucapan beberapa koleganya waktu itu.

Dalam susunan kabinet terbaru, Partai Solidaritas Indonesia dan Partai Perindo masing-masing memperoleh satu kursi wakil menteri. Politikus PSI, Surya Tjandra, menempati posisi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan Perindo mendapat kursi Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif lewat Angela Herliani Tanoesoedibjo. Angela adalah putri sulung Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo. Yang juga memicu riak adalah pos menteri yang didapat kelompok “relawan” Jokowi, Projo. Ketua umum organisasi ini, Budi Arie Setiadi, menduduki posisi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pemilihan wakil menteri dari dua partai nonparlemen dengan mengacu pada perolehan suara partai sesuai dengan hasil pemilihan umum membuat kecewa kader-kader Hanura. Ketua Partai Hanura Inas Nasrullah mengatakan Presiden Jokowi hanya menggunakan hitung-hitung-an politik dalam menentukan komposisi kabinet. Inas mengingatkan, Hanura, yang memiliki 16 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat pada periode sebelumnya, turut berkontribusi dalam pendaftaran Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai calon presiden dan wakil presiden pada Agustus 2018.

Sejak pengumuman kabinet, Inas menerima banyak pesan WhatsApp dari kadernya mengenai tak adanya wakil Hanura di kabinet. Mereka juga bergunjing di aneka grup internal karena merasa sudah berjuang mati-matian untuk memenangkan Jokowi. “Jokowi menghitung berdasarkan kalkulator, hanya berlandaskan suara partai,” ujar Inas pada Kamis, 31 Oktober lalu. Kekecewaan serupa disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Hanura Bona Simanjuntak. Bahkan, Bona mengklaim, konsentrasi memenangkan Jokowi justru membuat Hanura tak lolos ke Senayan. “Istilah Pak Erick (Thohir), kami berkeringat, kami berdarah-darah,” kata Bona.

Pada Pemilu 2019, lima partai pengusung Jokowi gagal menempatkan wakilnya di parlemen Senayan karena tak lolos ambang batas empat persen. Perindo hanya memperoleh 2,67 persen atau 3,67 juta suara dan PSI meraih 1,89 persen atau 2,65 juta suara. Adapun Hanura hanya memperoleh 1,54 persen atau 2,1 juta suara. Dua partai lain, yakni Partai Bulan Bintang dan PKPI, bahkan gagal menyentuh angka satu persen.

Partai koalisi makin rungsing ketika juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, mengatakan tak akan ada penambahan jatah kursi kabinet untuk partai tersisa. Menurut Fadjroel, susunan kabinet yang ada sudah bisa bekerja dengan baik meski tak ada wakil dari lima partai yang gagal lolos ke parlemen. Pernyataan ini membuat berang kader Hanura. “Ini kan seperti menutup pintu terhadap partai-partai pengusung,” ujar Inas.

Keluhan partai-partai tumpah pada pertemuan di Grand Hyatt itu. Ahmad Rofiq mengatakan para petinggi partai bakal membawa aspirasi ini kepada Jokowi. Pertemuan hari itu juga membahas berbagai kemungkinan posisi untuk anggota koalisi Jokowi. Posisi di Dewan Pertimbangan Presiden, misalnya, sempat mencuat, yang mungkin bakal diisi ketua umum partai koalisi.

Konsolidasi kader Partai Hanura yang dipimpin Oesman Sapta Odang di Jakarta, Mei 2017. TEMPO/Imam Sukamto

Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang Afriansyah Ferry Noor masih berharap partainya diajak ke pemerintahan. Salah satu posisi yang mereka incar adalah Pusat Legislasi Nasional, yang direncanakan dibentuk Jokowi. Ferry menilai posisi ini cocok untuk ketua umum partainya, Yusril Ihza Mahendra, yang merupakan ahli hukum. “Kami ingin membantu Pak Jokowi dalam lembaga ini,” ujar Ferry.

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni menyebutkan bakal ada pertemuan lanjutan dengan melibatkan Ketua Tim Kampanye Nasional Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Raja Juli belum memastikan kapan pertemuan ini digelar. “Kami sedang menyusun waktu,” katanya. Ahmad Rofiq meyakini Presiden sedang mempertimbangkan berbagai jabatan untuk anggota partai koalisinya. “Kami berpikir pasti bakal ada posisi untuk mereka yang belum diajak,” ujar Rofiq.

Dalam kasak-kusuk di antara para sekretaris jenderal, sejumlah opsi sudah mulai dimunculkan. Misalnya, mereka berharap Erick bisa mengakomodasi anggota tim kampanye ke dalam struktur badan usaha milik negara. Posisi ini terutama bagi sekretaris jenderal partai politik yang tidak lolos ke parlemen karena mereka tak memegang jabatan publik tertentu. Posisi yang diincar adalah komisaris. Jabatan Erick sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara diharapkan bisa mengakomodasi mereka.

Sekretaris Jenderal PKPI Verry Hendrawan enggan menjelaskan secara detail apa yang bakal disampaikan kepada Erick pada pertemuan nanti. Tapi, menurut Verry, partai dibentuk untuk meraih kekuasaan. Karena itu, mereka memiliki rencana di pemerintahan. Ia menjelaskan, gerbong tim kampanye diisi banyak orang dengan beragam potensi individu. “Kalau ada kesempatan, mohon orang-orang ini diakomodasi,” tuturnya.

Presiden Jokowi sudah meminta maaf di depan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang soal komposisi kabinet. Permintaan maaf ini disampaikan Jokowi saat menghadiri Musyawarah Besar X Pemuda Pancasila di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu, 26 Oktober lalu. Jokowi mengatakan penyusunan kabinet itu cukup rumit karena dia harus memilih 34 dari sekitar 300 nama orang yang masuk ke sakunya. “Yang kecewa berarti lebih dari 266 orang,” ujarnya.

WAYAN AGUS PURNOMO, DEWI NURITA, BUDIARTI UTAMI PUTRI, AHMAD FAIZ, EGI ADYATAMA


Laporan Utama 2/3

Sebelumnya Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 8 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

8 artikel gratis setelah Register.