Presiden Butuh Menteri yang Bisa Bekerja - majalah.tempo.co

Wawancara 1/1

Sebelumnya Selanjutnya
text

Presiden Butuh Menteri yang Bisa Bekerja


Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla:

Tempo

Edisi : 7 September 2019
i Muhammad Jusuf Kalla. TEMPO/M Taufan Rengganis
Muhammad Jusuf Kalla. TEMPO/M Taufan Rengganis

TIDAK ada masa persiapan pensiun (MPP) bagi Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Dua bulan menjelang masa tugasnya berakhir, pekerjaannya tidak berkurang. Pria kelahiran Watampone, Sulawesi Selatan, 77 tahun silam itu masih disibukkan oleh rapat dan kunjungan kerja ke berbagai daerah.

Kalla bisa berpidato di berbagai forum empat-lima kali dalam sepekan. Sesekali ia mewakili Presiden Joko Widodo ke suatu acara serta berdiskusi dengan para menteri. “Sekarang saya masih wakil presiden, kan? Maka semua masih jalan terus. Enggak ada MPP,” kata Kalla dalam wawancara khusus dengan Tempo di ruang tamu Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu, 14 Agustus lalu.

Setelah pensiun pada Oktober nanti pun Kalla sudah memiliki sederet rencana. Selain meluangkan waktu untuk berjalan-jalan dengan keluarga, ia masih akan aktif dalam berbagai kegiatan, termasuk berbicara di berbagai forum untuk mendorong perkembangan dunia usaha. “Berjalan-jalan, mengurus kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan adalah kebahagiaan,” ujar Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu.

Jusuf Kalla adalah Wakil Presiden Republik Indonesia pertama yang menjabat selama dua periode. Sebelum mendampingi Presiden Jokowi, Kalla menjadi pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 2004-2009. Kepada wartawan Tempo, Sapto Yunus, Anton Septian, Raymundus Rikang, Gabriel Wahyu Titiyoga, Nur Alfiyah, dan Aisha Shaidra, Kalla membagikan pengalamannya mendampingi dua presiden tersebut. Ia juga memaparkan evaluasinya terhadap kinerja Kabinet Kerja serta kriteria menteri untuk kabinet mendatang.

 

Lima tahun Anda mendampingi Presiden Jokowi, apa saja capaian pemerintah?

Dalam lima tahun ini, pemerintah berfokus pada pembangunan infrastruktur. Peran pemerintah dalam kemajuan ekonomi hanya 18 persen. Selebihnya adalah dunia usaha, investasi, dan ekspor. Karena itu, pemerintah membangun aspek-aspek prinsip untuk mendukung dunia usaha berjalan dan pengembangan masyarakat.

Ini mendukung keberlanjutan fokus kabinet berikutnya?

Itulah mengapa sekarang pemerintah membangun infrastruktur, membangun pembangkit listrik. Itu unsur yang mendukung pembangunan selanjutnya yang berfokus pada pembangunan sumber daya manusia. Peranan paling besar sebuah negara dalam pembangunan ekonomi adalah mendorong swasta dan memfasilitasi­ dunia usaha. Itu inti cara perkembangan suatu negara.

Di antara program yang dicanangkan pada periode 2014-2019, apa saja yang tidak berjalan mulus?

Belum tercapainya angka pertumbuhan ekonomi 7 persen. Saat ini hanya sampai 5,1 persen. Mulanya pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada akhir 2018-2019 mencapai 7 persen. Itu yang menjadi pekerjaan rumah kabinet selanjutnya. Tapi, jika dibandingkan dengan negara lain di kawasan ASEAN, capaian angka pertumbuhan Indonesia masih lumayanlah. Saat ini pertumbuhan Indonesia memang lebih rendah daripada Vietnam, tapi masih lebih tinggi dari Singapura, yang hanya mencapai 2 persen.

(Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2019 hanya 5,05 persen secara tahunan atau melambat dibanding periode yang sama tahun lalu yang sebesar 5,27 persen.)

Idealnya, berapa tingkat pertumbuhan ekonomi kita?

Untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, idealnya pertumbuhan ada di angka 7 persen. Inti arah pembangunan adalah mengurangi kemiskinan, meningkatkan lapangan kerja, dan mengurangi pengangguran. Kalau hanya mencapai 5 persen, itu hampir stuck.

Seperti apa penghitungan target pertumbuhan ekonomi 7 persen pada 2014 itu?

Pertimbangan dari 2012-2013, saat harga-harga komoditas naik. Tapi sekarang turun. Artinya, kalau harga komoditas turun, pendapatan masyarakat di daerah turun, otomatis penerimaan pajak juga turun. Dari faktor internal, kita mengakui adanya kelambatan strategi. Indonesia baru selesai menyusun kerja sama dengan Australia, baru akan melanjutkan Generalized System of Preferences dengan Amerika Serikat, berlanjut ke Eropa, lalu ke Korea Selatan. Jadi memang ada faktor internal dan eksternal.

Dengan kondisi seperti itu, apakah tidak terlalu optimistis menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen?

Kita ada perlambatan, misalnya di faktor pendukung, seperti pendidikan yang belum bisa mengangkat kemampuan SDM yang lebih baik. Kita masih menyediakan buruh-buruh murah ke luar negeri. Kita belum bisa mengirim tenaga dengan kemampuan lebih. Ada faktor-faktor lain, termasuk kebijakan yang perlu dipercepat.

Pengaruh dari faktor internal apa saja?

Belum meratanya kecepatan pengambilan keputusan birokrasi di pemerintahan. Selain itu, adanya penegakan hukum, khususnya kegiatan antikorupsi, yang begitu ketat. Mulanya menimbulkan kehati-hatian, lalu menimbulkan ketakutan luar biasa dari pejabat-pejabat birokrasi karena ada sedikit perkara saja bisa ditangkap.

Contohnya?

Banyak kasus hukum yang dari sudut pandang pemerintah berbeda dengan sudut pandang KPK dan kejaksaan. Hal yang sebetulnya tidak melanggar tapi menimbulkan ketakutan sehingga semua ingin segalanya ada payung hukumnya. Jadi berdampak pada perlambatan eksekusi program.

Apa solusinya?

Kami menyampaikan kepada KPK agar memberikan batasan terkait dengan hal yang merugikan negara itu seperti apa. Jangan sampai menimbulkan ketakutan. Lihat ke kantor pemerintahan, semuanya kini ingin dilindungi. Tidak ada yang berani mengambil diskresi. Hampir semuanya ingin ada dasar hukum. Kalau enggak ada dasar hukumnya, ya, jadi mandek.

Hal itu sudah pernah dibahas dengan KPK?

Sudah berkali-kali. Kami bukan ingin menghindari atau menghalangi pemberantasan korupsi. Tapi jangan sampai upaya itu justru jadi merugikan negara akibat munculnya ketakutan dalam birokrasi. Hingga Juli lalu, serapan anggaran di daerah pun banyak yang masih rendah.

Koordinasi KPK dengan pemerintah dan kejaksaan sudah berkali-kali dilakukan, tapi mengapa masih lambat?

Kita tak perlu berkoordinasi soal kasus, walaupun masih ada kasus-kasus yang menyebabkan ketakutan. Contohnya kasus yang menimpa mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan. Ia bertindak sesuai dengan kebijakan bisnis, kemudian divonis delapan tahun penjara. Juga kasus yang menimpa mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara, Nur Pamudji. Richard Joost Lino (mantan Direktur Utama PT Pelindo II) beli crane langsung dianggap korupsi. Padahal belinya murah. Hingga kini kasusnya mandek. Banyak kasus seperti itu.

(Pada Juli 2015, Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI menetapkan mantan Direktur Utama PLN, Nur Pamudji, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan solar industri dari PT Trans Pacific Petrochemical Indotama pada 2010. Adapun KPK pada Desember 2015 menetapkan Richard Joost Lino sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan quay container crane.)

Melihat pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan persaingan global yang makin ketat, menteri seperti apa yang dibutuhkan Presiden Jokowi dalam kabinet mendatang?

Tentu yang menguasai bidangnya, yang dapat bekerja, yang dapat mengambil keputusan lebih cepat. Kata kerennya, profesional di bidangnya. Itu termasuk dari kelompok profesional dan partai. Orang partai juga banyak yang profesional. Orang nonpartai juga harus yang betul-betul menguasai bidangnya.

Apakah para menteri dalam kabinet sekarang kurang cepat mengeksekusi program?

Pasti para menteri itu bekerja. Bekerja berarti mengeksekusi, kan? Yang bekerja direktur jenderalnya. Menteri mengambil keputusan. Kabinet itu harus harmonis, segala partai ada, segala penganut agama ada wakilnya walau satu atau dua, daerah-daerah harus diperhatikan. Mencari gabungan semua itu, ditambah kemampuan profesionalisme, membutuhkan waktu.

Presiden Jokowi sudah meminta masukan dari Anda soal nama-nama yang cocok?

Belum. Kami belum berbicara soal nama. Tapi kami sering berdiskusi soal bagaimana baiknya struktur kabinet.

Adakah partai yang menyodorkan nama lewat Anda?

Enggak. Saya tidak lagi dalam kabinet yang akan datang. Saya tidak ada keinginan, apalagi kewenangan, untuk berbicara tentang menteri di kabinet berikutnya. Itu wewenang presiden dan wakil presiden terpilih.

Sebelum kabinet ini berakhir, apakah akan ada reshuffle?

Enggaklah, kurang dari dua bulan lagi, kok. Baru menyusun kabinet, masak reshuffle.

Benarkah informasi bahwa kabinet setelah perombakan itu langsung melanjutkan kabinet sekarang?

Saat mendengar reshuffle seakan-akan menilai orang itu tak becus, iya, kan? Kami tak ingin menyakiti perasaan menteri yang sudah bekerja sekian lama dan bagus. Jangan sampai dianggap ada masalah gara-gara ada reshuffle.

Beberapa orang di Dewan Perwakilan Rakyat sempat bercerita tentang kemungkinan adanya perombakan kabinet….

Kantor saya ke kantor Presiden kan lebih dekat daripada DPR.

Apa yang harus menjadi prioritas kabinet baru?

Orang mengukur kemajuan itu lebih banyak pada ukuran-ukuran ekonomi. Di antaranya pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran, melihat investasi dan ekspor. Hal itu selalu menjadi ukuran-ukuran utama dalam setiap pembicaraan. Untuk mencapai target-target tersebut, harus ada landasannya, politik harus stabil, keamanan harus terjaga, hukum harus tegak, keadilan berjalan.

Peran seorang wakil presiden lebih sentral di Kabinet Indonesia Bersatu atau di Kabinet Kerja?

Berbeda kepemimpinan. Dengan Pak SBY, kami punya kesepakatan kepemimpinan secara umum dipimpin beliau. Sedangkan urusan ekonomi dan kesejahteraan menjadi ranah yang saya perhatikan khusus. Tapi, secara umum, kami bersama-sama. Di era Presiden Jokowi, semua persoalan dirapatkan. Semuanya terlibat dalam rapat tertentu. Menteri masih harus mengikuti rapat sesuai dengan bidangnya.

Bagaimana pembagian kerja antara Anda dan Presiden Jokowi?

Tidak ada pembagian kerja, semuanya dirapatkan bersama. Kalau zaman dulu (era Presiden Yudhoyono), masalah ekonomi rapat di kantor saya. Hasilnya dilaporkan kepada Presiden. Tentu ada juga yang dirapatkan dengan Presiden. Yang penting-penting kami rapatkan bersama.

Dalam konteks kebijakan, mana yang lebih baik di antara keduanya?

Keduanya baik. Saya tak bisa mengatakan mana yang lebih baik mana yang buruk. Masing-masing berbeda prinsip. Saya menikmati semuanya.

Perubahan apa yang Anda alami dari dua periode tersebut?

Dulu pagi-siang-sore saya ada agenda rapat. Di era Presiden SBY, saya ini orang yang paling banyak “dihormati” di Indonesia. Saya bisa “dihormati” sampai 16 kali dalam sehari.

Pada periode ini jumlah hormat berkurang?

Ha-ha-ha…. betul. Dulu semua menteri rapat satu per satu. Keputusannya begitu banyak. Maka yang paling banyak rapat ya saya. Selama lima tahun saya mengikuti sekitar 452 rapat. Jadi rata-rata dalam satu tahun saya mengikuti 120 rapat. Itu baru yang formal. Nah, kalau sekarang, santai sedikitlah.

Saat Jokowi-Kalla dilantik pada 2014, dukungan partai politik di DPR tak sebanyak sekarang. Apakah urusan politik itu membuat start pemerintah melambat?

Pada awalnya Presiden Joko Widodo dan saya hanya didukung 40 persen suara partai di DPR. Kalau kuat di parlemen, koalisi bisa memuluskan apabila terjadi masalah di DPR. Sekarang sudah 60 persen, jadi lebih aman.

Lalu ada demonstrasi berjilid-jilid yang cukup menyita perhatian pemerintah….

Kondisi politik tidak pernah begitu mengganggu lantaran kita menggunakan sistem presidensial, kecuali kalau ada masalah besar sampai pemerintah jatuh. Tapi itu kan tidak terjadi. Perpolitikan selama ini stabil, kecuali pada masa pemilihan umum.

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, 23 Januari 2019. TEMPO/Subekti

Apakah perhatian pemerintah tersita pada ancaman perpecahan setelah unjuk rasa tersebut?

Ah, tidak. Itu urusan politik saja. Ini hanya terjadi di Jakarta, di Monumen Nasional saja. Peristiwa itu tak berpengaruh terhadap hal lain. Suaranya jadi kencang karena faktor media sosial sekarang ini, faktor media mainstream yang setiap hari membahas dan memperdebatkannya. Kelihatannya permasalahan bangsa itu hanya di situ. Padahal tidak.

Bagaimana sikap Anda saat pemilihan kepala daerah DKI Jakarta memanas pada 2017, mengingat Anda punya rekam jejak bagus dalam meredam konflik?

Semua tahu saat itu saya memihak Anies Baswedan, kan? Saya mengusulkan Anies maju dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Di situ saya agak berbeda dengan Pak Joko Widodo.

Seberapa sering Anda berbeda pendapat dengan Presiden Jokowi?

Kalau masalah politik kan masing-masing, ya. Tentu tak semua bisa disepakati dan langsung satu pikiran. Suami-istri saja bisa berbeda paham, apalagi kabinet yang isinya 34 orang. Tidak semua bisa langsung sepakat. Itulah dinamika. Tugas pemimpin menyatukan perbedaan. Itulah gunanya rapat, untuk menyatukan pandangan yang berbeda.

Soal pemindahan ibu kota negara, Anda berbeda pendapat dengan Presiden…

Pada dasarnya saya tidak berbeda pendapat. Hanya, saya ingin lebih teliti dan sempurna. Ibu kota boleh pindah, tapi ini masalah penting sehingga saya meminta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional lebih teliti mengkaji. Membeli satu rumah saja harus diteliti tanahnya seperti apa. Jadi tak ada perbedaan prinsip soal setuju-tak setuju.

Anda ragu pemindahan ibu kota bisa dilakukan empat tahun ke depan?

Tidak mungkin bisa pindah dalam empat tahun. Bikin kereta api Bandung-Jakarta yang biayanya Rp 60 triliun saja baru rampung berapa persen dalam lima tahun? Apalagi membangun ibu kota, yang biayanya ratusan kali lipat biaya pembangunan kereta cepat.

Menjelang akhir Kabinet Kerja, apakah ada tawaran membantu kabinet berikutnya?

Ha-ha-ha…. kami tidak pernah membicarakan hal itu. Walaupun saya selalu mengatakan, dengan pengalaman cukup panjang, saya bersedia apabila diminta memberikan pandangan. Saya bersedia meski tidak ada dalam struktur.

Kami mendapat informasi Anda ditawari masuk Dewan Pertimbangan Presiden?

Belum. Presiden belum pernah berbicara kepada saya.

Apakah ada target pribadi Anda yang belum tercapai dalam pemerintahan ini?

Saya tidak punya target pribadi. Semua menjadi target bersama, yang disusun dalam rapat-rapat, penyusunan anggaran. Semua tecermin di situ. Paling soal keinginan negara ini lebih maju dan pertumbuhan ekonomi 7 persen yang belum tercapai.

Setelah pensiun Anda masih mau berpolitik?

Enggak, itu sudah pasti.

Apa yang akan Anda lakukan?

Jalan-jalan, mengurus kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan itu kebahagiaan. Semuanya amal jariah.

Anda tidak ikut menyiapkan kader untuk 2024?

Itu akan datang sendiri. Kader itu kan harus berprestasi. Tahun 2024 akan menarik karena tidak ada lagi inkumben. Pasti semua institusi lebih obyektif, tak ada beban.

Ada rencana berlibur ke mana?

Saya pernah membawa anak-cucu keliling Sulawesi dengan bus pada 2005. Selanjutnya sempat dibahas untuk keliling Sumatera. Kadang berganti liburan di dalam atau luar negeri. Kalau di dalam negeri, kadang tak enak karena ada yang mengenali lalu meminta berfoto dan lain-lain.

Pengawalan akan berkurang?

Pasti menurun. Sekarang saya pergi bisa dikawal 20-30 orang. Saya punya hak dikawal seumur hidup. Tapi paling hanya akan memilih dua-tiga orang.

 


 

Muhammad Jusuf Kalla | Tempat dan tanggal lahir: Watampone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942 | Pendidikan: Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar (1967); The European Institute of Business Administration, Fontainebleau, Prancis (1977) | Karier di pemerintahan: Wakil Presiden Republik Indonesia (2004-2009, 2014-2019), Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (2001-2004), Menteri Perindustrian dan Perdagangan (1999-2000) | Partai: Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Golkar (2004-2009) | Lembaga legislatif: Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (1982-1987, 1987-1992, dan 1997-1999), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (1965-1968)



Wawancara 1/1

Sebelumnya Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 8 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

8 artikel gratis setelah Register.