Telat Rawat Bisa Bikin Tamat - Laporan Utama - majalah.tempo.co

Laporan Utama 3/7

Sebelumnya Selanjutnya
text

Telat Rawat Bisa Bikin Tamat


Pemeliharaan pembangkit listrik mundur gara-gara pemilihan umum. Terjadi penurunan porsi biaya pemeliharaan.

Khairul Anam

Edisi : 9 Agustus 2019
i Petugas mengecek katup pembangkit di Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Muara Karang, Jakarta, Juli 2019. TEMPO/Tony Hartawan
Petugas mengecek katup pembangkit di Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Muara Karang, Jakarta, Juli 2019. TEMPO/Tony Hartawan

SEMBILAN penilik bergerak ke tiga titik, Ahad dua pekan lalu, 4 Agustus 2019. Tiga inspektur ke Unit Induk Pusat Pengatur Beban PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) di Gandul, Depok, Jawa Barat. Tiga lainnya ke Ungaran, Jawa Tengah, titik awal yang memicu mati listrik massal pada hari itu. Tiga sisanya ke Jakarta Utara, menyisir pembangkit listrik lokal Ibu Kota.

Tiga pengawas terakhir dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral itu menemukan hanya satu unit pembangkit yang beroperasi penuh di Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Muara Karang. Sisanya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Rida Mulyana mengungkapkan, sedang dalam perawatan. “Tidak bekerja atas nama efisiensi,” kata Rida di kantor Kementerian Energi, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu, 7 Agustus lalu.

Hari itu, PLN sedang berhemat dengan mematikan sejumlah unit pembangkit Muara Karang. Padahal, dengan kapasitas total 1.600 megawatt, pembangkit itu semestinya bisa diandalkan ketika 2.266 megawatt pasokan listrik dari Jawa bagian timur putus, yang memicu mati listrik massal. Sebenarnya, Rida menjelaskan, efisiensi itu bagus. “Masalahnya, apa tidak dikalkulasi kalau sekiranya ada gangguan?” ujarnya.

Pembangkit di Muara Karang memang terkenal mahal. Pembangkit itu saban hari membutuhkan asupan marine fuel oil, high speed diesel, dan gas alam untuk menghasilkan listrik. Dengan diesel, biaya produksinya bisa mencapai Rp 2.800 per kilowatt-jam dan sekitar Rp 1.200 per kilowatt-jam dengan gas alam.

Biaya itu tidak menarik bila dibandingkan dengan setrum dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara. Biaya pokok produksi PLTU hanya Rp 300 per kilowatt dengan acuan harga batu bara US$ 90 per ton. “Mungkin, karena hari Minggu, bebannya kecil,” tutur Rida. “Ya sudah, PLN mendatangkan (listrik) yang paling murah, dari timur saja.”

Perawatan jaringan listrik di Jakarta, Juli 2019. ANTARA/Muhammad Adimaja

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah PLN Amir Rosidin mengakui perusahaannya berhemat dengan tidak mengoperasikan penuh Muara Karang pada hari itu. “Kami kirim listrik dari timur ke barat karena banyak pembangkit murah di sana,” ucap Amir di kantornya, Jumat, 9 Agustus lalu.

Bila operator ingin mengejar keandalan dan keselamatan, suplai listrik diambil dari pembangkit terdekat. Tak peduli biayanya mahal. Trik ini biasanya dilakukan saat ada hajatan besar, seperti tujuh belasan. Namun, bila hendak mengoyok keuntungan, operator bisa mengimpor listrik murah dari pembangkit batu bara yang jauh jaraknya.

Menurut Amir, strategi menyeimbangkan faktor keandalan-keselamatan dengan skala ekonomi itu wajar. Lagi pula, dia menerangkan, pada Ahad nahas itu, PLN mengimpor listrik dari timur dengan jumlah yang masih di bawah batas aman, 2.266 megawatt. “Kami membatasi impor dari timur setiap hari.” Pada hari kerja, kata Amir, impor dibatasi paling banyak 3.200 megawatt meski kapasitas empat jalur transmisi mampu mengekspor 8.000 megawatt.

Namun tidak beroperasinya sebagian unit di Muara Karang pada hari itu bukan hanya perkara efisiensi. Pembangkit Muara Karang kala itu sedang dalam perawat-an. Ini buntut perawatan yang tertunda gara-gara hajatan pemilihan umum pada April lalu. “Banyak pembangkit yang ditahan pemeliharaannya,” tutur Amir.

PLN sebetulnya sudah merancang perawatan itu dimulai pada Maret 2019. Namun, karena menjelang pemilu, perawat-an rutin ditunda. Jadwal makin mundur karena hajatan besar lain menyusul, seperti Lebaran dan sidang gugatan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. “Baru setelah selesai semua kami bisa memulai pemeliharaan,” ucap Amir.

Pemeliharaan itu, Amir menambahkan, bergantung pada jam operasi. Tertundanya pemeliharaan akan menyebabkan kinerja pembangkit turun. “Seperti mobil, setiap 5.000 kilometer ganti oli. Kalau lama, tidak tahan juga.”

Itu sebabnya, Amir melanjutkan, PLN akan mengecek satu per satu apakah tertundanya pemeliharaan mempengaruhi sejumlah pembangkit yang mati dan terlepas dari sistem jaringan ketika suplai daya dari Jawa bagian timur ke wilayah barat Jawa kolaps.

Semestinya, saat suplai daya dari timur ke barat pada Ahad dua pekan lalu drop, pembangkit di sekitar Jakarta dan Jawa Barat melepaskan beban daya, lalu membentuk area lokal yang bisa mereka layani sesuai dengan kemampuannya. Tujuannya agar pembangkit tetap hidup.

Selama ini PLN memegang kendali semua urusan perawatan. Pemerintah sebagai regulator hanya menerbitkan regulasi yang berisi standar operasi, yaitu aturan jaringan sistem tenaga listrik Jawa-Madura-Bali alias grid code. “Perintah kami, PLN harus melakukan pemeliharaan,” kata Rida Mulyana. “Tapi kami tidak mungkin sampai ke lapangan mengecek satu per satu.”

Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Wanhar mengungkapkan, inspektur Kementerian Energi punya jadwal rutin inspeksi peralatan PLN. Di samping inspeksi rutin, ada inspeksi mendadak yang biasanya dilakukan setelah terjadi gangguan pemadaman listrik besar.

Namun perawatan rutin, Wanhar menambahkan, tetap menjadi urusan PLN. “Mereka yang paling tahu bagaimana metode pemeriksaan dan pemeliharaan itu,” ujarnya. Yang jelas, tutur Wanhar, pembangkit listrik harus menjalani uji sertifikasi berkala untuk beroperasi setiap lima tahun.

Mantan Direktur Utama PLN, Djiteng Marsudi, melihat ada masalah perawatan sistem dalam peristiwa mati listrik massal Ahad dua pekan lalu. Menurut dia, pakem biaya pemeliharaan sebetulnya tak boleh direcoki.

Djiteng, yang menjabat Direktur Utama PLN pada 1995-1998, mengatakan biaya bahan bakar menyedot 60 persen dari beban usaha. Biaya kepegawaian punya porsi 15 persen. Administrasi 10 persen. Sisanya, 15 persen, untuk pemeliharaan. “Memang besar, tapi itulah pemeliharaan,” ucapnya, Kamis, 8 Agustus lalu.

Djiteng menduga PLN era sekarang berusaha memotong biaya-biaya itu agar buku perusahaan terlihat hijau. Indikasi pemotongan biaya pemeliharaan, menurut Djiteng, terdapat dalam beberapa kejadian.

Salah satunya dalam kasus pembangkit Suralaya yang ikut padam di tengah mati listrik massal Ahad dua pekan lalu. Semestinya, kata Djiteng, Suralaya tidak mati karena gangguan daya terjadi di luar pembangkit. Ada sistem bypass di pembangkit yang membuat ketel uap tetap bekerja. “Seharusnya cukup generator saja yang mati. Kalau ketel ikut mati, tentu butuh delapan jam untuk hidup lagi,” tuturnya. “Tapi memang instalasi bypass tadi itu mahal.” 

Indikasi pemangkasan perawatan, Djiteng melanjutkan, juga terlihat dari sejumlah insiden. Misalnya trafo 500 kilovolt yang meledak di PLTU Suralaya dan membuat listrik Cilegon, Banten, padam pada Desember 2013; meletusnya trafo arus di pembangkit Muara Karang yang menyebabkan listrik Jakarta mati pada 2010; dan trafo yang meledak lalu memicu kebakaran hebat di Pasar Atas, Bukittinggi, Sumatera Barat, pada Oktober 2017. “Seharusnya PLN minta maaf ke masyarakat, lalu investigasi kenapa trafo meletus. Pasti sistem proteksinya tidak bekerja,” kata pendiri dan mantan dosen Sekolah Tinggi Teknik PLN itu.

Amir Rosidin membantah kabar bahwa ada pemangkasan biaya perawatan pada perusahaannya. Menurut dia, biaya perawatan selalu naik tiap tahun. Tahun lalu, Amir menerangkan, ongkos pemeliharaan naik 7 persen dari biaya pada 2017. Adapun pada tahun ini ada kenaikan 19 persen dari dua tahun lalu.

Biaya pemeliharaan PLN pada 2018 memang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Pada 2017, biaya pemeliharaan masih Rp 19,5 triliun atau 7,1 persen dari beban usaha. Setahun kemudian, ongkos itu naik menjadi Rp 20 triliun. Tapi, bila dibandingkan dengan beban usaha pada tahun tersebut, porsi biaya pemeliharaan tinggal 6,67 persen.

KHAIRUL ANAM


Laporan Utama 3/7

Sebelumnya Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 8 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

8 artikel gratis setelah Register.