Kursi yang Ditukar - Nasional - majalah.tempo.co

Nasional 2/5

Sebelumnya Selanjutnya
text

Kursi yang Ditukar


PDIP mendukung partai mana pun untuk duduk di kursi pemimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat. Syaratnya: menyetujui amendemen UUD 1945.

hussein abri

Edisi : 9 Agustus 2019
i Persiapan jelang sidang tahunan MPR  di kompleks gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta,  Agustus 2016/Dok TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Persiapan jelang sidang tahunan MPR di kompleks gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Agustus 2016/Dok TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

MEMBAHAS pembagian kursi pemimpin Majelis Permusyawaratan Rakyat bagi Ahmad Basarah berarti juga memastikan agenda lembaga tersebut selama lima tahun ke depan. Karena itu, menurut Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, harus ada kesepakatan di muka di antara partai yang mengincar posisi pemimpin MPR periode 2019-2024.

Menurut Basarah, PDIP sebagai partai pemenang pemilihan umum menawarkan kursi Ketua dan Wakil Ketua MPR kepada partai yang menyetujui amendemen terbatas Undang-Undang Dasar 1945. “Kalau tidak setuju, berarti tidak sesuai dengan agenda PDIP. Maka kami terpaksa mengusulkan kader sendiri sebagai calon Ketua MPR,” ujar Basarah di Hotel Grand Inna Bali Beach di Denpasar, Jumat, 9 Agustus lalu.

Bila Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3 tak berubah, pemimpin MPR akan dipilih secara paket—yang terdiri atas satu Ketua MPR dan empat wakil ketua. Empat orang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat dan seorang dari Dewan Perwakilan Daerah. Dalam pemilihan lima tahun lalu, ada dua paket calon pemimpin MPR yang diajukan.

Basarah menuturkan, syarat tersebut disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri kepada kader-kadernya. PDIP ingin MPR kembali memiliki kewenangan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Menurut Basarah, Megawati segera menemui presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, untuk membahas kursi pemimpin MPR beserta agenda yang diusung partainya di MPR. “Kalau diterima, PDIP akan ikut siapa yang disepakati untuk menjadi Ketua MPR,” kata Basarah.

Menurut salah satu Ketua PDIP, Hendrawan Supratikno, partainya sudah menyiapkan sejumlah kader untuk mengisi posisi ketua atau wakil ketua dalam paket pemimpin MPR. Di antaranya Ahmad Basarah, Andreas Hugo Pareira, dan Trimedya Panjaitan. “Tapi semuanya menunggu keputusan Ketua Umum,” ujarnya. Basarah menyebut nama-nama yang sama ketika ditanyai soal calon yang disiapkan partainya.

PDIP membutuhkan dukungan karena syarat untuk mengajukan amendemen UUD 1945 adalah mendapatkan persetujuan dari dua pertiga anggota MPR. Untuk periode 2019-2024, jumlah anggota MPR mencapai 711 orang, gabungan anggota DPR yang berjumlah 575 dan anggota DPD sebanyak 134.

Adapun untuk mengetuk amendemen, dibutuhkan persetujuan minimal setengah anggota MPR. Basarah yakin amendemen kelima UUD 1945 bisa terwujud karena -partai pengusung Jokowi-Ma’ruf menguasai 60,7 persen kursi di DPR. Angka itu hasil penjumlahan kursi yang diraih PDIP, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai NasDem, dan Partai Kebangkitan Bangsa. DPD pun diyakini bakal mendukung karena punya agenda memperkuat lembaga lewat amendemen UUD 1945.

Gayung bersambut. PKB menyetujui gagasan PDIP untuk menghidupkan kembali GBHN. “Kami mau mengawal perubahan ini,” kata Ketua PKB Jazilul Fawaid. PKB pun mengajukan ketua umumnya, -Muhaimin Iskandar, sebagai calon Ketua MPR.

Dalam beberapa rapat partai, menurut Wakil Ketua Fraksi PKB di MPR, Nasim Khan, Muhaimin menyatakan siap menjadi Ketua MPR. PKB mulai menggaungkan jargon “nasionalis-religius” untuk sepasang kursi ketua lembaga negara. “Nasionalis” merujuk pada PDIP yang diplot mendapat posisi Ketua DPR. Adapun “religius” mengacu pada partainya yang ingin memimpin MPR. “Berdasarkan kondisi saat ini, apalagi pernah terjadi polarisasi dalam pemilihan umum, perlu ada gabungan nasionalis-religius,” ujarnya.

Menurut Nasim, Muhaimin sudah beranjangsana ke rumah Ma’ruf Amin pada awal Juli lalu untuk meminta dukungan. Muhaimin pun ketika itu menyatakan kunjungannya merupakan salah satu bentuk lobi. “Bagi orang yang dekat dengan saya, saya dukung,” ucap Ma’ruf pada Juli lalu, merespons kedatangan Muhaimin.

 


 

Basarah yakin amendemen kelima UUD 1945 bisa terwujud karena partai pengusung Jokowi-Ma’ruf menguasai 60,7 persen kursi di DPR. Angka itu hasil penjumlahan kursi yang diraih PDIP, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, Partai NasDem, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

 


 

Dua petinggi PKB menyebutkan Muhaimin juga melobi pemimpin partai lain, termasuk Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Dalam negosiasi, PKB merelakan jatah kursi menterinya dikurangi dan diberikan kepada Golkar asalkan mendapat posisi yang diidamkan di MPR. Airlangga mengakui telah didekati Muhaimin. “Itulah hebatnya Cak Imin. Barang yang belum ada pun ditawarkan,” katanya kepada Tempo, Selasa, 30 Juli lalu.

Golkar menolak tawaran tersebut. Sebab, menurut Airlangga, sudah ada kesepakatan di koalisi bahwa partainya akan mengisi Ketua MPR. “Kami pemenang kedua dalam pemilu, dan PDIP sudah mendapat Ketua DPR,” ujar Menteri Perindustrian ini. Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani menuturkan, sampai saat ini, belum ada kesepakatan mengenai siapa yang bakal mengisi posisi itu. Tapi, kata Arsul, Golkar sebagai peraih kursi terbanyak kedua layak mendapat posisi tersebut.

Airlangga menyiapkan Aziz Syamsuddin, Zainudin Amali, dan Agun Gunan-djar Sudarsa sebagai Ketua MPR. Meski begitu, Golkar belum menyepakati syarat yang -diajukan PDIP untuk mengamendemen UUD. “Masih perlu dikaji lagi,” ujar Airlangga.

Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan, ada hal lain di samping amendemen UUD 1945 yang menjadi alasan sejumlah partai mengincar kursi Ketua MPR. Jabatan pemimpin MPR, kata Bambang, menunjukkan kewibawaan dan keberhasilan partai. “Ini menyangkut ancang-ancang Pemilu 2024,” ujar Ketua DPR itu.

NasDem tak mengincar Ketua MPR. Menurut Sekretaris Jenderal NasDem Johnny Gerard Plate, partainya hanya menging-inkan wakil ketua lembaga itu. Johnny menuturkan, NasDem sudah menyiapkan Les-tari Moerdijat untuk posisi tersebut. Lestari adalah Presiden Direktur Media Indonesia, salah satu perusahaan milik Ketua Umum NasDem Surya Paloh. “Kami tak ngotot untuk kursi Ketua MPR, asalkan masuk paket pimpinan,” kata Johnny.

NasDem setuju mengubah kembali UUD 1945. Menurut Johnny, partainya ingin pembangunan terjadi berkesinambungan sehingga perlu diatur dalam GBHN. “Bukan karena mau pimpinan MPR,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan partainya juga setuju dengan amendemen UUD dan berhak menjadi Wakil Ketua MPR. PPP menyorongkan Arsul dan Arwani Thomafi untuk mengisi jabatan tersebut. Arsul berargumen PKB dan NasDem sudah memperoleh jatah kursi Wakil Ketua DPR sehingga tidak perlu mendapat posisi Wakil Ketua MPR. “Itulah makna koalisi. Jabatan tidak diambil semua-nya,” ujarnya.

Hussein Abri Dongoran, Dewi Nurita (Bali)


Nasional 2/5

Sebelumnya Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 8 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

8 artikel gratis setelah Register.