Tanggapan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional - majalah.tempo.co

Surat 1/1

Sebelumnya Selanjutnya
text

Tanggapan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional


SEHUBUNGAN dengan surat Saudara Dicky yang dimuat dalam kolom Surat di majalah Tempo edisi 5-11 Agustus 2019, dengan ini Kementerian Agraria dan Tata

Tempo

Edisi : 9 Agustus 2019
i Surat - MBM
Surat - MBM

1. Kementerian ATR/BPN menyesalkan adanya praktik pungut­an liar dalam penyerahan sertifikat dari hasil program Pendaf­taran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) oleh Pokmas RW 012, Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur, dan senantiasa me­mastikan tidak terjadi praktik pungli di jajaran Kementerian ATR/BPN terhadap program ini.

2. Sebagaimana diketahui bersama, PTSL adalah kegiatan pen­daftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelu­rahan atau nama lain yang setingkat dengan itu yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

3. Tahapan pelaksanaan kegiatan PTSL meliputi Penyuluhan, Pengumpulan Data (Alas Hak), Pengukuran Bidang Tanah, Pemeriksaan Tanah, Penerbitan SK Hak/Pengesahan Data Yuridis dan Fisik, Penerbitan Sertifikat, Supervisi, dan Pela­por­an.

4. Seluruh biaya dalam tahapan kegiatan PTSL (biaya-biaya yang ada di kantor pertanahan) telah ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga tidak ada lagi pungutan yang ditarik dari masyarakat untuk proses pendaftaran tanah ini atau gratis.

5. Namun, sebelum pendaftaran tanah (proses sertifikasi), ter­dapat biaya pra-sertifikasi yang ditanggung oleh masyarakat sendiri, yaitu penyediaan surat tanah (bagi yang belum ada) serta pembuatan dan pemasangan tanda batas, bea per­olehan hak atas tanah dan bangunan, jika terkena, dan lain-lain (meterai, fotokopi, letter C, saksi, dan sebagainya) yang harus diatur dalam peraturan daerah berdasarkan SKB 3 Menteri Nomor 25/SKB/V/2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

6. Apabila ada masyarakat yang merasa dirugikan oleh ulah oknum yang melakukan pungutan liar di luar ketentuan yang ada, Kementerian ATR/BPN mengimbau agar langsung melaporkan kepada penegak hukum untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

7. Dalam pelaksanaan PTSL, masyarakat tidak perlu memberikan “uang terima kasih” dalam bentuk apa pun. Kementerian ATR/BPN, melalui Inspektorat Jenderal Kementerian ATR/BPN, akan terus memantau secara ketat aparat BPN yang melaksanakan PTSL ataupun program lain dan tidak akan segan-segan memberi sanksi sesuai dengan ketentuan jika ditemukan unsur keterlibatan dalam praktik pungli.

Demikian yang dapat kami sampaikan sebagai tanggapan untuk surat Saudara Dicky.

 

Tiopan

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

 


 

Keberatan Bank Muamalat

SEHUBUNGAN dengan pemuatan berita di majalah Tempo edisi 29 Juli-4 Agustus 2019 dengan judul di sampul “Menjelang Tamat Bank Muamalat”, melalui surat ini kami menyampaikan keberat­an dari manajemen Bank Muamalat Indonesia atas pemuatan berita tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut ini.

1. Judul berita tersebut merugikan Bank Muamalat Indonesia karena berdampak sangat negatif terhadap bisnis Bank Muamalat Indonesia serta dapat merusak citra Bank Muamalat Indonesia di mata publik dan nasabah.

2. Sebagaimana diketahui, bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan yang sangat sensitif terhadap isu negatif yang ber­kembang. Karena itu, judul berita seperti yang telah dimuat Tempo dapat berdampak buruk pada kepercayaan nasabah kepada Bank Muamalat.

3. Proses rights issue di Bank Muamalat Indonesia masih tetap berjalan sebagaimana disetujui dalam rapat umum pemegang saham Bank Muamalat Indonesia sebelumnya.

 

Hayunaji

Head of Corporate Affairs-Corporate Secretary

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

 


 

Soal Barang Lelang Negara

PADA Juni 2018, saya mengikuti penjualan kendaraan eks pemerintah daerah Morotai secara lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ternate dengan kondisi tanpa buku pemilik kendaraan bermotor dan surat tanda nomor kendaraan. Berdasarkan informasi dari KPKNL Ternate, dengan risalah lelang dan kuitansi pembayaran yang dikeluarkan KPKNL Ternate, pengajuan penerbitan BPKB baru di kepolisian dapat dilakukan.

Risalah lelang adalah dokumen negara yang merupakan akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Selain itu, Pasal 1 angka 15 Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 5 Tahun 2012 menyebutkan: “Bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah adalah bukti awal kepemilikan ranmor berupa faktur ranmor, risalah lelang, surat keterangan waris, surat keterangan hibah, surat keterangan dari ahli waris dan/atau kuitansi pembelian.”

Menurut berita di media tentang barang rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilelang tanpa dokumen, pengajuan penerbitan BPKB baru di kepolisian dapat dilakukan hanya dengan menunjukkan risalah lelang dan kuitansi pelunasan. Di daerah lain pun penghapusan aset oleh KPKNL setempat tanpa dokumen kepemilikan, hanya dengan menunjukkan risalah lelang dan kuitansi pembayaran, BPKB baru dapat diterbitkan.

Tapi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kepolisian Daerah Maluku Utara menolak dokumen saya dengan alasan harus ada BPKB dan STNK asli serta faktur kendaraan. Padahal dalam risalah lelang sudah dijelaskan tidak ada dokumen kepemilikan beserta surat keterangan dari pemda Morotai. Saya bingung terhadap aturan ini karena salah satu asas dalam lelang adalah asas kepastian hukum. Saya tidak tahu lagi harus mengadu ke mana dan kepada siapa.

 

Dwi Andry Prasetyo

Maluku Utara

 


 

RALAT

DALAM rubrik Buku di halaman 56 majalah Tempo edisi 5-11 Agustus 2019, terdapat kesalahan penulisan nama peresensi. Tertulis “Hendro Wiyatno”, seharusnya “Hendro Wiyanto, Kurator Seni Rupa”. Mohon maaf atas kekeliruan ini.



Surat 1/1

Sebelumnya Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 8 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

8 artikel gratis setelah Register.