Adu Kuat Petinju dan Pesilat - majalah.tempo.co

Nasional 1/6

Sebelumnya Selanjutnya
text

Adu Kuat Petinju dan Pesilat


Partai Golkar memanas menjelang musyawarah nasional. Dua calon ketua umum, Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo, sama-sama mengklaim dukungan pengurus daerah. Ada Setya Novanto.

hussein abri

Edisi : 2 Agustus 2019
i Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo./ANTARA/Wahyu Putro
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Bambang Soesatyo./ANTARA/Wahyu Putro

KELOMPOK ini lebih sering berkumpul malam-malam. Pertemuan bisa terjadi di gedung Graha Surveyor Indonesia di Jakarta, di rumah pribadi dan rumah dinas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo, serta di ruang-an Bambang di DPR. Walau sering bertemu, mereka jarang mengambil keputusan. “Maka saya beri nama ‘Pasukan Salah Paham’,” kata Bambang pada Kamis, 1 Agustus lalu.

Dalam pertemuan Selasa malam, 30 Juli lalu, di Graha Surveyor, mereka membicarakan peta dukungan dewan pimpinan daerah (DPD) terhadap Bambang, yang sudah mendeklarasikan diri maju sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Peserta pertemuan yang terdiri atas politikus dan pengurus Golkar, seperti Yorrys Raweyai, Nusron Wahid, Eko Wiratmoko, Mukhamad Misbakhun, Robert Joppy Kardinal, dan Bambang sendiri, mewaspadai kemungkinan pengurus daerah mencabut dukungan dan berbalik menyokong Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar saat ini yang juga bertekad maju lagi. “Sekarang saya sudah dapat 480 dukungan. Suratnya diteken ketua dan sekretaris,” ujar Bambang.

Pertemuan Bambang dan tim inti pemenangannya tersebut juga sepakat bahwa Musyawarah Nasional Golkar, yang menjadi ajang pemilihan ketua umum, harus dilaksanakan sebelum Oktober mendatang. “Paling lambat pada 4 September,” ucap Yorrys. Menurut mantan anggota DPR itu, musyawarah nasional perlu dipercepat dari jadwal, yakni Desember tahun ini, karena Airlangga dianggap tak berhasil memimpin Golkar. Salah satu ukurannya, perolehan kursi Golkar di DPR turun menjadi 85 dari lima tahun sebelumnya yang mencapai 91 kursi.

Yorrys juga mempersoalkan pembentukan Golkar-Jokowi atau Go-Jo, kelompok “relawan” Joko Widodo-Ma’ruf Amin dari Golkar pada pemilihan presiden lalu, oleh kepengurusan Airlangga. Kader Golkar, Freddy Latumahina, menambahkan kekurangan lain Airlangga adalah jarang turun ke daerah. Pengurus pun sulit berkomunikasi dengan dia. “Sekarang ada jarak di antara pengurus Golkar,” tuturnya.

Ketua Golkar Bidang Media Ace Hasan Syadzily menampik fakta turunnya perolehan kursi di DPR sebagai catatan buruk kepemimpinan Airlangga. Menurut Ace, angka itu justru sebuah capaian karena, saat Airlangga memimpin sejak akhir 2017, Golkar sedang sempoyongan. Ketua umum sebelumnya, Setya Novanto, terbelit korupsi kartu tanda penduduk elektronik.

Secara berturut-turut pula Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan anggota DPR dari Golkar, Enny Saragih, dan Menteri Sosial Idrus Marham sebagai tersangka suap proyek pembangkit listrik. Menjelang pemilihan umum, kader Golkar di DPR, Bowo Sidik Pangarso, ditangkap KPK karena menerima besel. Berdasarkan hasil sigi sejumlah lembaga survei dan internal Golkar ketika itu, elektabilitas Golkar tinggal 6 persen. “Airlangga memimpin Golkar dengan keadaan tidak biasa, tapi menorehkan prestasi,” kata Ace.

Ihwal pembentukan Go-Jo, Ace mengatakan justru kelompok ini berhasil me-ngerek suara Golkar karena langsung mengaitkan Golkar dengan Jokowi. Saat itu ada kekhawatiran bahwa pemilihan serentak tak memberikan efek “ekor jas” kepada Golkar karena Jokowi kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Adapun perihal komunikasi, menurut Ace, Airlangga adalah sosok yang terbuka kepada semua kader beringin.

Mengetahui rivalnya menggalang dukungan pengurus daerah, Airlangga melakukan hal serupa. Ia mengumpulkan DPD tingkat provinsi pada awal Juli lalu di Hotel Fairmont, Jakarta. Yang hadir antara lain Ketua Golkar Sulawesi Tenggara Ridwan Bae, Ketua Golkar Sulawesi Utara Christiany Eugenia Paruntu, dan Ketua Golkar Riau Arsyadjuliandi Rachman.

Menurut Ridwan Bae, dalam pertemuan di Hotel Fairmont tersebut, Airlangga memaparkan pencapaiannya selama memimpin partai. Menteri Perindustrian itu menanyakan kondisi di daerah akibat gonjang-ganjing Golkar di pusat dan menegaskan bahwa musyawarah nasional tetap akan dilaksanakan pada Desember seturut keputusan musyawarah nasional luar biasa pada 2017.

Bila musyawarah nasional dilaksanakan sesuai dengan jadwal tersebut, Airlangga memiliki kewenangan luas menaruh orang-orang pilihannya di pucuk parlemen dan di kabinet. Pada Oktober, ada dua agenda politik penting. Pertama, pe-lantikan anggota DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang diikuti penentuan pemimpin DPR, MPR, dan alat keleng-kapan Dewan. Kedua, pelantikan menteri kabinet baru Jokowi. Ini pula yang ditengarai diincar kubu Bambang sehingga mereka mendesak musyawarah nasional diselenggarakan pada September.

Ridwan Bae menuturkan, pertemuan pengurus daerah dengan Airlangga di Fairmont tak hanya diisi dengan obrolan. Airlangga meminta mereka membuat komitmen secara tertulis. “Di sana kami pun meneken surat dukungan untuk Airlangga,” ujar Ridwan.

Setya Novanto setelahmenjalani persidangan kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, April 2018./TEMPO/Imam Sukamto

Karena ada surat pernyataan dukungan itulah, Ridwan menambahkan, semua pengurus daerah di Sulawesi Tenggara berbalik arah ke Airlangga. Sebelum ada pernyataan dukungan itu, delapan dari 16 dewan pimpinan daerah kota dan kabupaten di Sulawesi Tenggara menyatakan akan memilih Bambang Soesatyo sebagai calon ketua umum. “Tapi sikap itu diambil tanpa keputusan rapat,” ucap Ridwan, yang juga anggota DPR.

Berbeloknya dukungan pernah terjadi sebelum Airlangga dan Bambang men-deklarasikan diri maju menjadi kandidat ketua umum. Pada akhir Juni lalu, misalnya, enam ketua DPD di Jakarta awalnya mengumumkan dukungan kepada Bambang. Tak sampai 24 jam, sokongan itu berbelok ke Airlangga.

Ketika itu, menurut pelaksana tugas Ketua Golkar Jakarta Pusat, Basri Baco, dukungan diberikan tanpa diobrolkan dengan pelaksana tugas Ketua Golkar DKI Jakarta, Rizal Mallarangeng, yang sedang berada di luar negeri. “Kami keliru dan mencabut dukungan,” katanya. Rizal mengatakan pencabutan dukungan itu dilakukan secara sukarela dan tanpa ancaman. “Kami solid mendukung Airlangga sebagai ketua umum.”

Perubahan arah dukungan juga terjadi di Jawa Tengah. Ketua Golkar Kabupaten Pekalongan Fadia Arafiq mengaku diancam akan dicopot dari jabatannya jika tidak meneken surat dukungan kepada Airlangga sebagai calon ketua umum. Fadia sebelumnya menyatakan akan memberikan suara kepada Bambang. “Saya terpaksa membuat surat dukungan,” tuturnya.

Pencopotan jabatan sudah pernah terjadi. Toto Sunanto yakin bahwa ia dicopot dari posisi Ketua Golkar Cirebon karena mendukung Bambang. Tapi, menurut anggota tim pemenangan Airlangga yang juga Ketua Golkar Jawa Barat Dedi Mul-yadi, Toto dipecat karena menggunakan dana saksi untuk kepentingan pribadi. “Itu rekayasa,” ucap Toto, menyanggah.

 


 

Dalam hitungan kubu Airlangga, saat ini sudah ada 32 dari 34 DPD tingkat provinsi yang mendukung mereka. Dua daerah yang belum mengusung Airlangga adalah Papua dan Papua Barat.

 


 

Airlangga membantah kabar bahwa pihaknya menekan pengurus daerah agar mendukungnya. Ia menyebutkan tak ada perintah dari pengurus pusat untuk mencopot pengurus daerah yang mendukung Bambang. “Kami demokratis. Mereka yang dicopot karena ada kasus spesifik lain,” ujarnya.

Dalam hitungan kubu Airlangga, saat ini sudah ada 32 dari 34 DPD tingkat provinsi yang mendukung mereka. Dua daerah yang belum mengusung Airlangga adalah Papua dan Papua Barat. “Kalau dihitung, sudah 500 DPD yang mendukung Airlangga,” tutur Dedi Mulyadi. Jumlah DPD Golkar tingkat provinsi, kota, dan kabupaten adalah 548. Sembilan pemilik suara lain dalam musyawarah nasional adalah organisasi sayap Golkar. Total ada 557 suara yang diperebutkan.

Meski Airlangga telah mengunci dukungan dari pengurus daerah dengan surat pernyataan, kubu Bambang terus bergerak. Mereka merapat ke Setya Novanto, yang diyakini masih memiliki loyalis. Politikus Golkar, Aziz Samual, mengatakan ia telah mengunjungi Setya di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, pada Rabu, 31 Juli lalu. Aziz memperlihatkan fotonya saat berada di Sukamiskin. “Setya Novanto menyatakan mendukung Bambang,” katanya. Pengacara Setya, Maqdir Ismail, mengatakan tak mengetahui pertemuan tersebut.

Kubu Bambang juga memanfaatkan kelemahan lain Airlangga, yang dituduh pelit mengucurkan dana ke daerah. Dua politikus Golkar mengatakan Bambang sudah menyiapkan duit untuk membiayai pemilihan ketua umum dalam musyawarah nasional yang jumlahnya “dua kali lipat dari yang disiapkan Airlangga”. Bambang membantah kabar bahwa ia siap mengge-lontorkan duit jorjoran. “Ha-ha-ha…. Duit dari mana? Tidak ada,” ucapnya.

Kader Golkar, Freddy Latumahina, mengibaratkan Airlangga layaknya petinju yang memakai sarung tinju untuk menutupi kepalan tangan. “Bambang dan ketua umum sebelumnya seperti pesilat,” tuturnya. “Tangannya terbuka untuk memberikan bantuan.”

Hussein Abri Dongoran, Budiarti Utami Putri, Dewi Nurita, Raymundus Rikang


Nasional 1/6

Sebelumnya Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 8 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

8 artikel gratis setelah Register.