Menggenjot Target Energi Terbarukan - majalah.tempo.co

Lingkungan 1/1

Sebelumnya Selanjutnya
text

Menggenjot Target Energi Terbarukan


Pemerintah kesulitan memenuhi target 23 persen sumbangan energi baru terbarukan dalam bauran energi pada 2025. Masih berbasis bahan bakar fosil.

Shinta Maharani -Kores Magelang

Edisi : 9 Maret 2019
i Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Februari 2019./ TEMPO/Shinta Maharani
Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Februari 2019./ TEMPO/Shinta Maharani

Kasmi, 44 tahun, pernah merasakan manfaat pembangkit listrik tenaga hibrida untuk melistriki warung kulinernya di Pantai Baru Pandansimo di Desa Poncosari, Srandakan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Perempuan yang menjual nasi, ikan bakar, dan kelapa muda itu cukup membayar tagihan listrik Rp 10 ribu per bulan. Padahal, untuk membayar tagihan setrum Perusahaan Listrik Negara, butuh lima kalinya. “Lebih murah. Tapi listriknya byarpet karena alat pernah rusak,” kata Kasmi, pertengahan Februari lalu.

Pembangkit listrik tenaga hibrida (PLTH) merupakan pembangkit kombinasi tenaga angin dan matahari yang dikembangkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sejak 2010. Ada 36 kincir angin dan 29 panel surya yang didirikan di lahan yang berjarak sekitar 500 meter dari bibir pantai itu. Sebanyak 80 warung kuliner di Pantai Baru Pandansimo telah memanfaatkan listrik dari pembangkit hibrida yang berkapasitas 90 kilowatt tersebut.

Kasmi memanfaatkan listrik PLTH untuk menyalakan lampu dan memasak nasi. Sayangnya, kini dia juga harus menggunakan aliran listrik dari PLN karena PLTH tidak bisa diandalkan sepenuhnya. Saban malam Minggu, PLTH dimatikan karena kekurangan daya dan dampak sambaran petir pada 2012 yang merusak peralatan. Padahal, bagi Kasmi dan pedagang lain, pada saat itulah ramai-ramainya pantai didatangi pengunjung.

Operator PLTH, Aar Faisal, mengatakan kapasitas pembangkit tersebut kecil karena proyek itu bertujuan memberikan edukasi, bukan komersial. Proyek ini banyak dimanfaatkan untuk penelitian mahasiswa dari sejumlah negara, di antaranya Prancis.

Pembangunan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan 2011-2018

Sebenarnya rencana membangun pembangkit listrik tenaga angin skala besar pernah menggema di telinga penduduk setempat saat Presiden Joko Widodo meresmikan pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) di Pantai Samas, yang jaraknya sekitar 20 menit berjalan kaki dari Pantai Baru, pada 4 Mei 2015. Sayangnya, proyek pembangkit listrik berdaya 50 megawatt itu batal karena tak beroleh izin dan sulit membebaskan lahan.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY Aris Prasena mengatakan status lahan proyek PLTB Samas adalah Sultan Ground dan milik pribadi. Pembebasan lahan memang menjadi kendala, tapi bukan satu-satunya. Hitungan keuntungan melalui selisih harga listrik per watt yang diatur peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral juga menjadi ganjalan.

Pemerintah Yogyakarta sedang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah, turunan dari Rencana Umum Energi Nasional. Daerah ini memproyeksikan bauran energi terbarukan naik dari 4 persen saat ini menjadi 9 persen pada 2025.

Energi terbarukan yang paling potensial adalah angin, biogas, biomassa, mikro-hidro, dan surya. “Yang paling besar energi bayu,” ujar Kepala Seksi Energi dan Kelistrikan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi, dan Sumber Daya Mineral DIY Yunan Fatkhurozi. Pekerjaan berat pemerintah DIY, kata dia, adalah menggandeng pihak swasta agar tertarik berinvestasi.

PLTB Samas sebenarnya masuk proyek strategis nasional bagian dari program penyediaan listrik nasional 35 ribu megawatt. Proyek komersial energi terbarukan itu merupakan kerja sama investor asal Amerika Serikat, PT UPC Renewables Indonesia, dan PT Binatek Energi Terbarukan.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral F.X. Sutijastoto mengatakan, dalam kurun 2011-2018, pemerintah telah membangun 757 unit pembangkit listrik energi baru terbarukan di seluruh Indonesia dengan total kapasitas 52,25 megawatt. “Secara keseluruhan, kita memiliki pembangkit energi baru terbarukan dengan kapasitas total 9,39 gigawatt,” ucap Sutijastoto.

Dia merinci, jenis pembangkit tersebut terdiri atas pembangkit listrik tenaga air sebesar 5,18 gigawatt, tenaga mini dan mikrohidro 237 megawatt, tenaga panas bumi 1,95 gigawatt, tenaga biomassa 1,86 gigawatt, tenaga surya 91,6 megawatt, dan tenaga bayu 76,1 megawatt.

Menurut Sutijastoto, sesuai dengan target yang tertuang dalam Kebijakan Energi Nasional, energi baru terbarukan (EBT) menyumbang 23 persen dalam bauran energi pada 2025. Persentase itu setara dengan 92,2 juta ton ekuivalen minyak (MTOE), yang terbagi menjadi pemakaian langsung sebesar 23 MTOE dan pemakaian tidak langsung berupa penyediaan tenaga listrik sebesar 69,2 MTOE atau setara dengan 45,2 gigawatt.

“Rinciannya sebesar 7,2 gigawatt dari tenaga panas bumi, 20,9 gigawatt dari tenaga air, 5,5 gigawatt dari tenaga biomassa dan biogas, 6,5 gigawatt dari tenaga surya, 1,8 gigawatt dari tenaga bayu, serta 3,1 gigawatt listrik dari EBT lainnya seperti arus laut dan bahan bakar nabati,” tutur Sutijastoto.

Untuk memenuhi target itu, kata Sutijastoto, pemerintah menjalankan strategi percepatan pengembangan yang berfokus pada penggerakan semua pemangku kepentingan dan menciptakan pasar secara masif melalui penciptaan nilai-nilai ekonomi baru. Selain itu, dia menambahkan, pemerintah harus memanfaatkan teknologi terbaik dengan harga yang kompetitif serta menciptakan iklim bisnis yang kondusif bagi investasi energi baru terbarukan.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Nur Hidayati mengkritik politik energi Indonesia yang berbasis bahan bakar energi fosil. Sebab, energi baru terbarukan menjadi sulit berkembang. Dari target 23 persen dalam bauran energi pada 2025, kini baru tercapai 7-8 persen saja. “Pengusaha EBT dibiarkan bertarung bebas dengan energi fosil yang sudah dapat subsidi,” ujar Nur.

Ketidakseriusan pemerintah terhadap energi bersih juga terlihat dari maraknya proyek pembangkit listrik tenaga uap di sejumlah daerah. Pada 25 Februari lalu, misalnya, Presiden Joko Widodo meresmikan pembangkit listrik tenaga uap batu bara di Karangkandri, Cilacap, Jawa Tengah, berkapasitas 660 megawatt.

PLTU batu bara tidak ramah lingkungan. Peresmian PLTU Karangkandri itu tidak sejalan dengan target pengurangan emisi Indonesia sekitar 29 persen atau 41 persen dengan dukungan internasional pada 2030. Angka 29 persen setara dengan 2,8 gigaton karbondioksida.

Kepala Laboratorium Energi Terbarukan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Ahmad Agus Setiawan, menyatakan semua kalangan harus bekerja keras untuk mencapai target 23 persen energi baru terbarukan pada 2025. Caranya dengan memperkuat riset dan memberikan subsidi untuk pengembangan energi terbarukan.

Indonesia ketinggalan dibanding negara lain di kawasan Asia Tenggara, di antaranya Malaysia, Thailand, dan Singapura. Dia mencontohkan, Singapura maju secara bisnis dalam penerapan energi baru terbarukan. Negeri itu sedang bersiap memasarkan energi baru terbarukan ke negara-negara tetangganya.

SHINTA MAHARAN (BANTUL)


Lingkungan 1/1

Sebelumnya Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 8 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

8 artikel gratis setelah Register.