Jejak Partai di Teluk Batam - majalah.tempo.co

Ekonomi dan Bisnis 1/3

Sebelumnya Selanjutnya
text

Jejak Partai di Teluk Batam


Keputusan menjadikan Wali Kota Batam sebagai Kepala BP Batam ex officio berbuntut panjang. Diduga sebagai jalan memuluskan megaproyek titipan.

Khairul Anam

Edisi : 1 Februari 2019
i Muhammad Rudi di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta./Dokumentasi TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Muhammad Rudi di Gedung Nusantara, Kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta./Dokumentasi TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo

Pekikan “coblos 01”, “pilih lagi”, dan “hidup Jokowi” menyelingi pidato singkat Wali Kota Batam Muhammad Rudi di sebuah hotel di Batam, Ke-pulauan Riau, Jumat dua pekan lalu. Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Kepulauan Riau Partai NasDem itu berdiri di mimbar, membelakangi latar bergambar wajah Ketua Umum NasDem Surya Paloh.

Surya sendiri berada di depan Rudi, duduk bergabung dengan kader-kader NasDem. “Wali Kota Batam nantinya menjadi ex officio Kepala BP Batam,” kata Rudi dalam potongan video yang beredar luas di Batam. “Ini jadi hak bapak-ibu sekalian, mudah-mudahan bisa ditepati.” Rudi menjanjikan pembebasan biaya sewa dan serah-terima lahan milik Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Dalam acara bertajuk “Temu Ramah Bersama Tokoh Restorasi Indonesia Bapak H. Surya Paloh” itu, Rudi mengajak hadirin berterima kasih kepada Surya Paloh. Surya dianggap berperan banyak dalam keputusan pemerintah yang membuat Wali Kota Batam menjadi Kepala Badan Peng-usahaan (BP) Batam ex officio. Rudi juga meminta hadirin berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo. “Perjuangan Pak Jokowi untuk kita cukup besar. Kita harus menjaga beliau supaya tetap memimpin republik yang kita cintai ini,” ujarnya.

Suasana bertolak belakang menyelimuti- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam serta Kadin Provinsi Kepulauan Riau. Selasa pekan lalu, puluhan pengurus Kadin Batam dan Kadin Kepulauan Riau bertandang ke ruang kerja Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Soesatyo. Ketua Kadin Kepulauan Riau Ahmad Ma’ruf Maulana dan Ketua Kadin Batam Jadi Rajagukguk memimpin rombongan. Mereka mengadukan keputusan pemerintah menjadikan Wali Kota Batam sebagai Kepala BP Batam ex officio. Keputusan itu dikhawatirkan menimbulkan konflik kepentingan.      

Menurut Bambang, keputusan pemerintah soal status ex officio itu keliru. Pemerintah berencana mengesahkan status ex officio dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. “Peraturan pemerintah tidak bisa menganulir undang-undang,” ucap Bambang lewat keterangan tertulis, Selasa pekan lalu. Bambang mengatakan konsep ex officio itu bertentangan dengan tiga undang-undang sekaligus, yaitu Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Keputusan menjadikan Wali Kota Batam sebagai Kepala BP Batam ex officio diketuk dalam rapat kabinet terbatas di Istana, pertengahan Desember tahun lalu. Pemerintah menyatakan keputusan itu adalah langkah menyudahi dualisme kepemimpinan di Batam, kota yang awalnya dibentuk untuk menjadi pusat ekonomi melalui insentif perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Agar status ex officio berjalan mulus, pemerintah langsung menyiapkan regulasi yang bisa melegalkan rangkap jabatan itu.

Selain dari DPR, suara berbeda terhadap keputusan tentang ex officio datang dari partai penyokong utama Jokowi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, segera setelah keputusan itu terbit, partai menyampaikan sikap resmi mereka kepada Presiden lewat Pramono Anung, Sekretaris Kabinet. “Saya WhatsApp Mas Pram,” tutur Hasto, Kamis pekan lalu.

Menurut Hasto, sebagai kawasan perbatasan strategis, Batam tetap harus dikelola langsung oleh pemerintah. “Kami menggunakan pintu-pintu yang kami miliki. Tapi, begitu Presiden ambil keputusan, kami harus dukung.”

JAUH sebelum pemerintah memutuskan Wali Kota Batam menjadi Kepala BP Batam ex officio, sejumlah pengusaha di Batam sudah mencium gelagat konflik kepentingan Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Kecurigaan itu mencuat setelah beredar kabar bahwa Rudi telah memberikan hak pengembangan Batam Marina Bay kepada perusahaan milik petinggi NasDem, tempat Rudi aktif tiga tahun terakhir.

Megaproyek Batam Marina Bay akan berdiri di atas Teluk Tering Batam Centre. Teluk ini adalah pesisir paling premium di Kota Batam yang berada di Kecamatan Batam Kota, Nongsa, dan Bengkong. “Rudi memberikan pengembangan kawasan ini kepada perusahaan Maxi Gunawan,” ucap sejumlah pengusaha di Batam. Maxi adalah Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem.

Tempo mendapat salinan rekomendasi dan persetujuan Pemerintah Kota Batam bagi perusahaan Maxi untuk mengembangkan Teluk Tering Batam Centre. Surat itu diteken Sekretaris Daerah Kota Batam Jefridin atas nama Rudi pada 9 Maret 2018.

Rekomendasi itu bermula ketika PT Kencana Investindo Nugraha, perusahaan yang diduga milik Maxi, menyurati Pemerintah Kota Batam. Perusahaan menyatakan minat mengembangkan dan meng-uruk teluk pada 12 Januari 2018. Perusahaan selanjutnya mempresentasikan minat itu pada 28 Februari 2018.

Rekomendasi pemanfaatan Teluk Tering kepada PT Kencana Investindo Nugraha dari Pemerintah Kota Batam.

Lewat penelusuran akta perusahaan, diketahui bahwa PT Kencana Investindo Nugraha berdiri pada Oktober 2016. Pemilik 51 persen perusahaan tersebut adalah Andri Boenjamin. Andri tak lain anak Karli Boenjamin, pengusaha kelapa sawit yang kini menjabat anggota Dewan Pertimbang-an Partai NasDem. Sementara itu, sisa 49 persen saham dipegang Tathya Sarasmi Astungkara, anak perempuan Maxi. Duduk sebagai komisaris perusahaan adalah M.J. Tata Susila Gunawan, juga anggota Dewan Pertimbangan Partai NasDem.

Di teluk itu, Kencana akan mengembangkan pusat bisnis terintegrasi. Oleh pemerintah kota, proposal perusahaan dianggap cocok dengan rancang bangun Batam Marina Bay milik mereka. Pemerintah kota membayangkan Batam Marina Bay meliputi kawasan perdagangan jasa, perumahan, dan pelabuhan terpadu. 

 

KABAR pemerintah kota mengeluarkan persetujuan pengembangan Batam Marina Bay kepada Kencana Investindo sampai ke telinga Kepala Badan Pengusahaan Batam saat itu, Lukita Dinarsyah Tuwo. Lukita, kata seorang sumber yang mengetahui kejadian ini, mengaku kaget. Sebab, BP Batam sudah merancang teluk tersebut menjadi distrik pusat bisnis dan keuangan menyaingi Singapura dan Malaysia. Adapun kawasan permukiman hanya untuk penunjang bisnis. Itu pun dengan konsep hunian vertikal.

Lukita sudah merancang teluk tersebut sebagai pusat bisnis baru dan memasukkannya ke rencana jangka panjang Batam selama 15-20 tahun. Megaproyek rekla-masi teluk itu berjudul “Kota Air”, bagian dari tujuh proyek strategis BP Batam. Luasnya sekitar 1.400 hektare. BP Batam akan menggandeng swasta untuk mengembangkannya, tapi lewat tender terbuka, bukan penunjukan langsung seperti Marina Bay ala Pemerintah Kota Batam. BP Batam menaksir investasi Kota Air bisa mencapai US$ 15,5 miliar.

Sejumlah pengusaha mengatakan pengembangan megaproyek Batam Marina Bay, yang telah dikaveling Maxi Gunawan dan Karli Boenjamin, menjadi salah satu motif mengegolkan skenario Wali Kota sebagai Kepala BP Batam ex officio. Upaya itu dimulai pada 20 April 2018, ketika Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun berkirim surat kepada Presiden Joko Widodo. Nurdin, yang juga Ketua DPW NasDem Kepulauan Riau, mengusulkan Rudi menjadi Kepala BP Batam ex officio. Surat Nurdin beredar luas di Batam pada pertengahan tahun lalu. 

Pada 29 Juni 2018, giliran Rudi yang bersurat, tapi kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam surat itu, Rudi mengeluh tidak bisa menjalankan kewajiban pemerintah kota karena ada dua kewenangan, yaitu kota sebagai pemerintah daerah serta BP Batam sebagai pengelola kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. Rudi meminta Kalla selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah menyelesaikan dualisme kepemimpinan di Batam. 

Rudi juga mengeluh secara langsung saat menghadiri audiensi Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia dengan Kalla di Kantor Wakil Presiden, awal November 2018. Dimintai konfirmasi mengenai hal itu, Desember tahun lalu, Rudi tak menampik ataupun membenarkan. Ia hanya menjawab singkat, “Amin.”

Tempo telah mengirimkan daftar pertanyaan kepada Rudi mengenai persetujuannya memberikan hak pengelolaan Batam Marina Bay kepada Kencana Investindo. Dihubungi lewat telepon, Rudi mempertanyakan asal-usul informasi tentang Kencana Investindo yang masuk ke megaproyek Batam Marina Bay. “Sumber dari siapa dan apa urgensinya?” ujar Rudi, -Jumat pekan lalu. “Pengusahanya siapa? Kirim fotonya dan sumbernya harus jelas.” 

Adapun Maxi Gunawan memilih irit bicara. Dihubungi pada Kamis pekan lalu, Maxi menanyakan kaitan antara Kencana Investindo dan status ex officio. “Apa urusannya?” Saat itu Maxi mengaku sedang berada di Tokyo dan baru akan kembali ke Indonesia pekan ini. Tempo kemudian mengirimkan daftar pertanyaan tentang dugaan keterkaitan Kencana Investindo dengan dia. Maxi tetap tidak menjawab ketika dihubungi lewat telepon sepanjang Jumat pekan lalu.

Respons serupa datang dari Karli Boenjamin. Dihubungi melalui telepon, Karli menyatakan tidak punya hubungan dengan Kencana Investindo. “Aku masih meeting dan soal Batam itu urusan Maxi Gunawan,” tutur Karli, Jumat pekan lalu

Konfirmasi atas kabar masuknya Maxi dan Karli ke megaproyek Batam Marina Bay justru datang dari Kepala BP Batam yang baru, Edy Putra Irawady. “Saya sudah ketemu dengan Maxi sepuluh hari lalu,” kata Edy di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Selasa pekan lalu.

Edy mengaku baru tahu soal Kencana Investindo saat dia dilantik sebagai Kepala BP Batam. Menurut dia, Batam Marina Bay atau Kota Air menjadi salah satu topik perdebatan antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam. Bagi BP Batam, Edy menjelaskan, kawasan tersebut adalah wilayah kerja BP Batam dan masuk kawasan strategis nasional sehingga segala perizinan berada di tangan pemerintah pusat. “Kalau soal Kota Air ini, biarlah nanti para dewa yang memutuskan kelanjutannya,” ucapnya.

Para dewa yang Edy maksudkan adalah Dewan Kawasan BP Batam, yang diketuai Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution. “Saya dilarang mengambil keputusan strategis.”

Berebut Gula Kawasan Industri

KHAIRUL ANAM, RETNO SULISTIYOWATI


Ekonomi dan Bisnis 1/3

Sebelumnya Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 8 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

8 artikel gratis setelah Register.