Lampu Kuning Golongan Putih - majalah.tempo.co

Laporan Utama 1/4

Selanjutnya
text

Lampu Kuning Golongan Putih


Sekelompok orang menyatakan tak akan menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum 2019. Trennya meningkat selama masa kampanye, golongan putih diwaspadai kedua calon presiden. Ekspresi kekecewaan terhadap kandidat dan kampanye yang tak berkualitas.

raymundus rikang

Edisi : 1 Februari 2019
i Maket tempat pemungutan suara pemilihan umum dalam peresmian Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Medan, Sumatera Utara, Oktober 2016. ANTARA/Irsan Mulyadi
Maket tempat pemungutan suara pemilihan umum dalam peresmian Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Medan, Sumatera Utara, Oktober 2016. ANTARA/Irsan Mulyadi

KERIBUTAN di media sosial tentang Presiden Joko Widodo yang kerap tampil bersama cucunya, Jan Ethes Srinarendra, memantapkan Iqbal Damanik, 30 tahun, untuk tak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan presiden 2019. Iqbal masygul karena kedua kubu calon presiden malah mempersoalkan hal remeh-temeh ketimbang mengadu gagasan.

Kemesraan Jokowi dan Jan Ethes pertama kali dipersoalkan Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid pada Jumat dua pekan lalu. Lewat Twitter, Hidayat mempertanyakan apakah kebersamaan kakek-cucu tersebut bisa dianggap sebagai pelibatan anak-anak dalam kampanye.

Perang kata-kata meluas ke dunia nyata. Ketua Tim Kampanye Joko Widodo-Ma’ruf Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi, misalnya, membalas dengan mengatakan ungkapan Hidayat merupakan pertanda kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno iri karena calon presidennya belum punya cucu.

Menurut Iqbal, sejak kampanye dimulai pada akhir September tahun lalu, kedua calon nyaris tak memaparkan visi dan misi. Kubu Jokowi dan Prabowo malah sibuk saling ledek, misalnya soal “tempe setipis ATM” dan “politikus genderuwo”. “Ungkapan yang dilontarkan kedua kubu tak bermutu,” ujar Iqbal, peneliti di lembaga pelestari sumber daya alam, Jumat pekan lalu.

Relawan demokrasi Komisi Independen Pemilihan mensosialisasi pemilihan umum kepada warga pesisir Kota Lhokseumawe, Aceh, 28 Januari 2019. ANTARA/Rahma

Ahmad Sajali, 25 tahun, sama kecewanya dengan Iqbal. Menurut Sajali, kedua kubu justru lebih gencar mengomentari blunder lawan ketimbang menyodorkan keunggulan jagoannya. Sajali mengatakan kaum milenial seperti dia menunggu kedua pasangan berbicara tentang isu pendidikan dan akses terhadap lapangan pekerjaan. “Anak muda tak suka basa-basi. Kami ingin mendengar program yang pasti,” kata Sajali, anggota staf Youth Proactive, lembaga nirlaba yang berfokus pada isu anak muda.

Di media sosial, topik tentang golongan putih atau golput—kelompok yang menolak menggunakan hak pilih—terus menggema. Pengguna Twitter yang memiliki pandangan seperti Iqbal dan Sajali menyuarakan kekecewaannya terhadap kedua kandidat. Cuitan seniman Su-djiwo Tedjo, yang memiliki 1,66 juta pengikut, pada Sabtu dua pekan lalu soal kedua kubu yang “cuma balas-balasan receh” diunggah ulang oleh ribuan pengguna platform tersebut. Ini membuat topik golput kembali ramai dibicarakan setelah pada pekan sebelumnya memenuhi lini masa media sosial.

Riuhnya percakapan tentang golput seiring dengan tersiarnya kabar bahwa pemerintah berencana membebaskan terpidana terorisme, Abu Bakar Ba’asyir. Rencana ini pertama kali diungkapkan Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra. Lembaga pemantau media sosial, PoliticaWave, mencatat, sehari setelah Yusril mengunjungi Ba’asyir di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Bogor, obrolan tentang golput mencapai 2.326 kali. Dua hari kemudian, ketika Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menjelaskan bahwa pembebasan Ba’asyir masih perlu kajian, jumlah pembicaraan soal golput melonjak menjadi 5.551 kali.

Menurut PoliticaWave, obrolan tentang golput saat itu lebih banyak diunggah akun pendukung Jokowi yang mengekspresikan kedongkolannya atas rencana pembebasan Ba’asyir. Ada juga sekelompok akun pendengung pro-Jokowi yang sibuk mengajak koleganya agar tetap menggunakan hak pilih. Percakapan makin bising karena sejumlah pendukung Prabowo ikut menimbrung.

 


 

Lembaga pemantau media sosial, PoliticaWave, mencatat, sehari setelah Yusril Ihza Mahendra mengunjungi Abu Bakar Ba’asyir di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Bogor, obrolan tentang golput mencapai 2.326 kali.

 


 

Pada pekan itu, di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, sekelompok aktivis mendeklarasikan bahwa golput merupakan ekspresi politik yang tak bisa dipidanakan. Mereka juga menyatakan kecewa terhadap kandidat presiden dan wakil presiden yang ada. Ini membuat obrolan tentang golput sepanjang pekan itu bertahan pada angka di atas 3.000—pekan dengan obrolan soal golput terbanyak selama masa kampanye.

Lini Zurlia, aktivis ASEAN SOGIE Caucus, lembaga pembela hak-hak minoritas, yang hadir dalam deklarasi di kantor YLBHI, terang-terangan menyatakan diri sebagai golput. Ia kecewa kepada Jokowi, pilihannya lima tahun lalu, yang tak kunjung menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi sebagaimana janjinya dalam kampanye. Ia juga mempersoalkan pemerintah Jokowi yang ngotot mengusulkan ambang batas mengusung calon presiden sebesar 20 persen.

Menurut Lini, aturan itu tak hanya menyulitkan partai politik dalam mengusung calon presiden, tapi juga menyebabkan rakyat tak punya kandidat alternatif. Kecewa kepada Jokowi, ia enggan berpaling ke Prabowo, yang dinilainya punya beban masa lalu. “Kita jadi tak punya pilihan lain,” katanya.

Potensi golput “ideologis” pada Pemilihan Umum 2019 terdeteksi dalam sigi lembaga survei. Salah satunya Indikator Politik Indonesia. Direktur Eksekutif Indikator Burhanuddin Muhtadi mengatakan tren golput meningkat dari 0,9 persen pada survei September 2018 menjadi 1,1 persen pada Januari 2019.

Menurut Burhanuddin, angka itu bisa melonjak pada hari pencoblosan. Sebab, kata dia, responden survei cenderung tak jujur dalam menjawab pertanyaan yang dianggap kurang mengenakkan seperti golput. Ini, antara lain, disebabkan oleh propaganda rezim Orde Baru yang melabeli pendukung golput bukan warga negara yang baik. “Ada social desirability bias,” ujarnya.

Namun keputusan tak datang ke tempat pemungutan suara tak melulu karena pertimbangan ideologis. “Ada juga golput administratif,” kata Burhanuddin. Golput jenis ini tak berangkat ke bilik suara karena, misalnya, tak memperoleh formulir C-6 atau undangan memilih. Burhanuddin juga memprediksi banyak calon pemilih yang justru pergi tamasya pada hari pencoblosan, 17 April nanti, karena waktunya berdekatan dengan libur panjang pada akhir pekan—Jumat Agung pada 19 April, disambung libur Sabtu-Ahad.

Berdasarkan survei Indikator, selain 1,1 persen responden yang terang-terangan mengaku golput, ada 9,2 persen yang belum memutuskan pilihannya dan sekitar 25 persen pemilih mengambang. Adapun selisih elektabilitas Jokowi dengan Prabowo sekitar 20 persen per Januari lalu. “Jika pemilih mengambang dan yang belum memutuskan itu bergeser ke Prabowo, Jokowi harus waspada,” ujar Burhanuddin. Apalagi jika sebagian pendukung Jokowi memutuskan golput.

Sebenarnya bukan hanya Jokowi yang harus mewaspadai kemungkinan sebagian pendukungnya bergeser ke tengah. Direktur Eksekutif PoliticaWave Yose Rizal mengatakan pendukung kedua kubu sama-sama pernah menyerukan golput.

Hasil survei Indikator Politik Indonesia mengenai dukungan calon presiden-wakil presiden melalui media sosial, di Jakarta, 8 Januari 2019. ANTARA /Apr

Di kubu Jokowi, percakapan tentang golput meruyak pada saat Ma’ruf Amin dipilih menjadi calon wakil presiden, heboh rencana pembebasan Abu Bakar Ba’asyir, dan riuh soal remisi bagi pembunuh wartawan di Bali. Adapun di sisi Prabowo, golput dibicarakan ketika video Prabowo berdansa di perayaan Natal keluarga tersebar dan saat tersiar rumor bahwa bekas Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus itu tak pernah mendirikan salat Jumat.

Percakapan tentang golput di sisi Prabowo sebenarnya sudah ada sejak awal Desember 2018, meski jumlahnya sangat kecil. Ajakan tak memilih Prabowo kian gencar setelah videonya ketika dia berjoget di pesta Natal viral. Pada 26 Desember 2018, golput dibicarakan di Twitter sebanyak 641 kali. Esoknya disebut 611 kali—jumlahnya lebih kecil ketimbang pembicaraan di sisi Jokowi. “Percakapan antara lain mengaitkan video itu dengan latar belakang Prabowo sebagai calon presiden rekomendasi ‘Ijtimak Ulama’,” ujar Yose.

Tingginya potensi golput, terutama di kalangan pendukung pasangan nomor urut 01, mendorong Jokowi memberikan perhatian khusus. Sepulang dari menengok korban tsunami di Lampung pada awal Januari lalu, Jokowi mengumpulkan anggota Tim Kampanye Nasional di sekitar Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Sebagian pesertanya adalah sekretaris jenderal partai politik pendukung dia.

Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf yang juga Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ahmad Rofiq, mengatakan Jokowi meminta tim kampanyenya berusaha mendongkrak tingkat partisipasi pemilih. “Pak Jokowi ingin partisipasi di atas 70 persen,” ujar Rofiq. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani membenarkan adanya rapat itu berikut isi pembicaraannya. “Di suatu tempat di Jakarta Timur,” ucap Arsul.

Menurut Arsul, setelah bertemu dengan Jokowi pada siang hari, para sekretaris jenderal partai pengusung melanjutkan rapat dengan anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye, Pramono Anung. “Mengidentifikasi siapa saja kelompok swing dan undecided voters yang berpotensi golput,” kata Arsul.

Pembahasan tentang golput terus bergulir dalam sejumlah rapat rutin Tim Kampanye. Dua pekan lalu, tim itu mengidentifikasi sejumlah kelompok yang berpeluang tak menggunakan hak pilih, di antaranya kalangan aktivis, kelas menengah ke atas, dan orang berpendidikan tinggi. Pada akhir rapat, Tim Kampanye diminta tekun menggarap kelompok tersebut.

 


 

Kelompok yang berpeluang tak menggunakan hak pilih di antaranya kalangan aktivis, kelas menengah ke atas, dan orang berpendidikan tinggi.

 


 

Popularitas Nurhadi-Aldo, calon presiden-wakil presiden fiktif, yang dianggap memicu gerakan golput, juga membetot perhatian Tim Kampanye. Ketua Cakra 19, Andi Widjajanto, mengimbau pendukung Jokowi-Ma’ruf yang terhimpun dalam organisasinya tak ikut memviralkan Nurhadi-Aldo. Meski bernada satir, konten yang diunggah Nurhadi-Aldo di media sosial berpotensi menggerus suara Jokowi-Ma’ruf. “Kalau gede beneran, kita yang cenderung kena,” ujar Andi di hadapan ratusan pendukung Jokowi, Jumat dua pekan lalu.

Nurhadi mengatakan “kampanye” Nurhadi-Aldo di media sosial tak bertujuan mengajak pemilih menjadi golput. “Itu anggapan yang berlebihan,” ujar Nurhadi, yang membuka jasa pijat di Kudus, Jawa Tengah. Menurut dia, konten yang diunggah di media sosial hanya untuk berjenaka, bukan untuk kepentingan politik apa pun.

Seperti halnya Tim Kampanye Jokowi, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga mewaspadai calon pemilih yang mungkin batal mencoblos jagoannya karena termakan isu Prabowo berjoget pada saat Natal dan rumor dia tak pernah melakukan salat Jumat. Tim Pemenangan terus berusaha menjelaskan duduk soalnya kepada para pendukung.

Soal joget Natal, menurut juru kampanye Badan Pemenangan sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Gerindra, Muhammad Syafi’i, Prabowo tak mengikuti ibadat Natal, tapi hanya bergabung pada saat perayaan bersama keluarganya. “Kalau soal salat Jumat, Prabowo selalu meminta saya menjadi imam karena dia menilai ilmu agama saya lebih tinggi,” kata Syafi’i.

RAYMUNDUS RIKANG, BUDIARTI UTAMI PUTRI, HUSSEIN ABRI, DEVY ERNIS


Laporan Utama 1/4

Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 8 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

8 artikel gratis setelah Register.