Faktor Kramat Raya di Plataran - Laporan Utama - majalah.tempo.co

Laporan Utama 2/4

Sebelumnya Selanjutnya

Faktor Kramat Raya di Plataran


Dukungan Istana kepada Mahfud menguat dalam dua pekan terakhir. Doni Monardo dan Tuan Guru Bajang sempat dilirik Jokowi.

Tempo

Edisi : 11 Agustus 2018
i Faktor Kramat Raya di Plataran
Faktor Kramat Raya di Plataran

PESTA batal digelar di rumah nomor 18 di Jalan Kramat VI, Jakarta Pusat, Kamis bakda magrib pekan lalu. Tak ada tempik-sorak di kantor MMD Initiative, lembaga yang didirikan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mohammad Mahfud Mahmodin, tersebut. Wajah 20-an tamu di sana terlihat lesu.

Di halaman belakang, Ahmad Fauzi, 46 tahun, terduduk di lantai. "Saya kecewa Pak Mahfud tidak jadi calon wakil presiden," kata Fauzi, yang mengenal Mahfud sejak menjabat Menteri Pertahanan pada 2000. Pedagang besi tua asal Madura, Jawa Timur, itu sudah membawa 750 tusuk sate ayam untuk selamatan. Di dapur, ratusan tusuk sate itu teronggok dan tak tersentuh.

Keyakinan para pendukung Mahfud Md. bahwa dia bakal mendampingi Joko Widodo musnah setelah sang inkumben mengumumkan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma’ruf Amin sebagai calon wakil presidennya. Aris Margono, salah seorang pendukung yang hadir di sana, bercerita bahwa Mahfud ikut menyaksikan pengumuman yang disampaikan bersama para petinggi partai koalisi itu melalui siaran televisi. "Beliau hanya terdiam. Beberapa kawan memeluknya," ujar Aris.

Menurut Aris, Mahfud meminta para pendukungnya tak mempertanyakan keputusan Jokowi. "Kita tak usah ngoyo (ngotot). Yang punya hak ngoyo itu presiden dan ketua umum partai," kata Aris menirukan ucapan Mahfud.

Kepada wartawan yang menantinya di halaman rumah, Mahfud mengaku terkejut oleh keputusan Jokowi tersebut. "Saya tak kecewa. Kaget saja karena sudah diminta mempersiapkan diri," ujarnya. Anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini sejatinya sudah mengurus berbagai kelengkapan, seperti surat keterangan tidak pernah dipidana dan surat keterangan tidak pailit.

Tak lama setelah pengumuman itu, Mahfud dipanggil ke Istana. Mahfud mengaku tak mempersoalkan keputusan tersebut. "Saya berpesan supaya beliau tidak perlu merasa bersalah," katanya.

Mahfud masuk bursa calon pendamping Jokowi pada awal Juli lalu. Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani mengatakan nama Mahfud masuk daftar bersama, di antaranya, Ma’ruf Amin, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko, Ketua Umum PPP Romahurmuziy, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. "Ada sepuluh calon yang dipertimbangkan," ujar Arsul.

Romahurmuziy mengaku sebagai orang yang menyorongkan nama Ma’ruf Amin kepada Jokowi pada awal Desember tahun lalu. "Saya mengusulkan nama Ma’ruf kepada Presiden di Istana Bogor," katanya.

Sebagai Ketua Umum MUI, Ma’ruf dikenal karena mengeluarkan fatwa yang menyatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, wakil Jokowi saat menjabat Gubernur DKI, menghina Al-Quran dan ulama. Setelah kasus Ahok, hubungan Jokowi dan Ma’ruf menjadi akrab. Berkali-kali Jokowi menggandeng Ma’ruf dalam berbagai acara.

Adapun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai pendukung utama Jokowi sempat menjagokan Mahfud. Dua petinggi partai banteng menyebutkan Mahfud dipertimbangkan karena dianggap mewakili kelompok Islam. Dari kategori yang sama, nama lain yang digadang-gadang adalah Ma’ruf Amin dan Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi, yang akrab dipanggil Tuan Guru Bajang.

Menurut sumber yang sama, PDIP menganggap mereka bisa menggantikan Jusuf Kalla jika Jokowi kembali terpilih sebagai presiden. Sebenarnya, Kalla pun sempat digadang-gadang PDIP untuk kembali berpasangan dengan Jokowi. Masalahnya, Kalla terbentur ketentuan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum tentang batasan masa jabatan maksimal dua periode. Aturan itu dua kali diuji materi di Mahkamah Konstitusi. Tapi, hingga pekan lalu, Mahkamah tak mengeluarkan keputusan.

Bukan hanya dari kelompok Islam, PDIP juga mempertimbangkan Letnan Jenderal Doni Monardo, kini Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. Dua petinggi PDIP mengatakan Doni dianggap bisa mengimbangi rival Jokowi, yaitu Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto. Keduanya sama-sama pernah memimpin Komando Pasukan Khusus.

Doni pun dianggap memiliki nilai plus, yaitu pernah menjabat Panglima Komando Daerah Militer Siliwangi, yang berteritori di Jawa Barat. Pada pemilihan presiden 2014, Jokowi kalah telak oleh Prabowo di provinsi ini. Dihubungi saat berada di Anambas, Kepulauan Riau, Doni menolak berkomentar.

PDIP akhirnya memilih calon dari kelompok Islam. Salah satu sebabnya, menurut dua pengurus PDIP, posisi Jokowi dan partai banteng di kelompok pemilih muslim dianggap masih lemah. Jokowi dan PDIP kerap dituduh anti-Islam oleh kelompok oposisi. Kegusaran atas posisi ini pernah disampaikan Ketua Dewan Pengurus Daerah PDIP Riau, Rokhmin Dahuri, pada akhir Juli lalu. "Selama ini, ada anggapan bahwa partai kami kurang ramah terhadap aspirasi kelompok muslim," ujar Rokhmin.

Dua petinggi PDIP yang ditemui dalam kesempatan berbeda mengatakan belakangan kans Mahfud lebih besar dibanding calon lain. Setidaknya ada sejumlah hal yang menyebabkan Mahfud dipandang layak oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Mahfud dianggap konsisten membela Ahok yang terjerat kasus penistaan agama.

Selain itu, Mahfud pasang badan saat muncul polemik gaji Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila senilai Rp 112,5 juta per bulan pada akhir Mei lalu. Kala itu, Mahfud, yang menjadi anggota Dewan Pengarah BPIP, menilai kritik terhadap besarnya gaji itu berbau politis dan bertujuan menyerang Megawati. Mahfud, yang menjadi Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam, juga dianggap bisa menggaet pemilih muslim.

Presiden Jokowi, menurut tiga sumber di PDIP dan Istana, juga menilai Mahfud sebagai calon paling ideal untuk mendampinginya. Tiga sumber yang mengetahui sikap Presiden tersebut bercerita, kemungkinan Mahfud menjadi pendamping Jokowi muncul dua pekan lalu. Melalui telepon, Sekretaris Negara Pratikno meminta Mahfud tak jauh-jauh meninggalkan Jakarta. Mahfud pun diminta tak mengumumkan rencana pencalonannya.

Pesan yang sama, menurut seorang sumber, disampaikan melalui Ahmad Erani Yustika, anggota staf khusus Presiden bidang ekonomi. Erani membantah kabar ini. "Saya fokus kerja sebagai staf khusus presiden," ujarnya. Sedangkan Pratikno tak menanggapi permintaan wawancara yang dilayangkan Tempo.

Saat peluang Mahfud membesar, puluhan kiai menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Said Aqil Siroj pada Sabtu dua pekan lalu. Mereka menyampaikan keinginan agar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi calon wakil presiden Jokowi. "Jika itu tidak dikabulkan, kami akan mengadakan musyawarah untuk menentukan sikap selanjutnya," kata juru bicara perwakilan kiai, Anwar Iskandar.

Menghadapi manuver pendukung Muhaimin tersebut, Istana meminta Direktur The Wahid Institute Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid atau Yenny Wahid, yang sedang berada di Dubai, Uni Emirat Arab, mengamankan posisi Mahfud. Yenny diminta mengumpulkan dukungan dari para kiai di daerah terhadap Mahfud. Sepulang dari Dubai, Rabu pekan lalu, Yenny langsung menemui Said Aqil Siroj di kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta, untuk meyakinkannya agar mendukung Mahfud.

Yenny tidak membantah dan tidak membenarkan kabar bahwa dia diutus Istana. "Saya sering ketemu dengan teman di Istana, seperti Teten Masduki (koordinator staf khusus Istana)," kata Yenny. Putri Presiden RI keempat, Abdurrahman Wahid, itu membenarkan info bahwa dia menemui Said Aqil untuk mengegolkan nama Mahfud.

Upaya itu gagal. Alih-alih mendukung, kepada wartawan, Said Aqil malah menyebut Mahfud bukan kader Nahdlatul Ulama. "Walaupun background keluarganya NU, secara kultural NU, tapi belum pernah jadi aktivis NU," tutur Said. Sebaliknya, Ma’ruf Amin adalah Rais Am atau Ketua Dewan Penasihat di PBNU. Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor-organisasi sayap NU-Yaqut Cholil Qoumas bahkan mengatakan NU tak memiliki tanggung jawab mendukung Jokowi jika dia mengambil calon yang bukan kader NU.

Sikap serupa ditunjukkan Muhaimin. PKB menggelar rapat khusus membahas arah dukungan kepada Jokowi sehari kemudian. Tapi, Kamis siang itu, Muhaimin melunak. Dia berjumpa dengan Mahfud. Sumber yang mengetahui pertemuan itu mengatakan keduanya sudah sepaham. Muhaimin mendukung pencalonan Mahfud. "Tak ada persoalan," ujar Muhaimin ketika dimintai konfirmasi soal pertemuannya dengan Mahfud. Adapun Mahfud tak mau berkomentar tentang perjumpaan tersebut.

Setelah pertemuan itu, Mahfud diminta Sekretaris Negara Pratikno menunggu di sekitar Restoran Plataran, Menteng, tempat Jokowi berkumpul dengan petinggi partai koalisi, selepas asar. Menunggu di Restoran Tesate, yang juga terletak di Menteng, Mahfud tak kunjung mendapat kabar. Barulah sejam sebelum pengumuman itu, Mahfud menerima panggilan telepon yang meminta dia pulang dan akan diberi kabar setelah magrib.

Di Plataran, kata Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny Plate dan Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia Raja Juli Antoni, nama Mahfud tak disebut. Menurut keduanya, Jokowi hanya mengumumkan telah memilih Ma’ruf Amin. "Kami saling melengkapi, nasionalis-religius," ujar Jokowi saat mengumumkan pilihannya kepada wartawan.

Dalam pembicaraan di antara para pemimpin partai koalisi Jokowi sebelumnya, mereka bersepakat bahwa calon wakil Jokowi pada 2019 adalah tokoh yang tak akan maju sebagai calon presiden pada 2024. Sepeninggal Jokowi, partai koalisi ingin peluang bagi mereka untuk mengusung calon sendiri terbuka lebar. Calon wakil presiden pada 2019, bila kelak terpilih, berpeluang besar menjadi presiden selanjutnya.

Ma’ruf Amin kini berusia 75 tahun. Lima tahun lagi, dia berumur 80 tahun. Ia pun tak punya partai, meski pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari PKB, sehingga dinilai tak akan maju pada 2024.

Muhaimin mengklaim tak menyangka Jokowi menjatuhkan pilihan pada Ma’ruf Amin. "Saya pikir Pak Mahfud yang dipilih," ujarnya. Malamnya, di kantor Partai Kebangkitan Bangsa, Ma’ruf mengaku tak menyangka terpilih sebagai calon wakil presiden. "Muhaimin yang telah memperjuangkan saya. Motornya Muhaimin. Kalau tidak ada Muhaimin, saya tidak bisa jadi cawapres Pak Jokowi."

Sedangkan Yenny Wahid menyatakan heran terhadap perubahan tersebut. Tapi dia mengakui, sejak awal, langkah Mahfud menjadi pendamping Jokowi tak mudah. "Terlalu banyak pihak menggergaji langkah beliau."

Pramono, Hussein Abri Dongoran, Wayan Agus Purnomo, Aji Nugroho, Budiarti Utami Putri, Dewi Nurita, Friski Riana


‘Ulama’ Versus ‘Santri Milenial’



Laporan Utama 2/4

Sebelumnya Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 8 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

8 artikel gratis setelah Register.