DOKA untuk Siapa - majalah.tempo.co

Hukum 3/4

Sebelumnya Selanjutnya
text

DOKA untuk Siapa


PENANGKAPAN Gubernur Aceh Irwandi Yusuf oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa pekan lalu menyingkap praktik bancakan dana otonomi khusus di provinsi tersebut.

Tempo

Edisi : 7 Juli 2018
i DOKA untuk Siapa
DOKA untuk Siapa

PENANGKAPAN Gubernur Aceh Irwandi Yusuf oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa pekan lalu menyingkap praktik bancakan dana otonomi khusus di provinsi tersebut. Dugaan suap untuk sang Gubernur dari Bupati Bener Meriah Ahmadi ini ditengarai bukan satu-satunya kasus penyelewengan dana yang disalurkan pemerintah pusat sejak 2008 itu. Pintu masuk penyelewengannya adalah perubahan qanun tentang tata cara penyaluran anggaran ini--yang belakangan dikenal dengan istilah Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

Definisi
Kompensasi pemerintah pusat kepada rakyat Aceh dalam upaya penyelesaian konflik pasca-MOU Helsinki yang selanjutnya diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Besaran
Sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Pasal 183 ayat 2, ada dua periode besaran alokasi dana.

2008-2022
Dana otonomi khusus yang disalurkan setara dengan 2 persen pagu Dana Alokasi Umum Nasional.

2023-2028
Dana otonomi khusus yang disalurkan setara dengan 1 persen pagu Dana Alokasi Umum Nasional.

Tujuan

Undang-Undang Pemerintahan Aceh Pasal 183 ayat 1
Membiayai pembangunan terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 dan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013
Penambahan program pembangunan dalam rangka pelaksanaan keistimewaan Aceh.
- 20 persen untuk pendidikan
- 10 persen untuk kesehatan
- 70 persen untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat dan sosial, serta pengentasan kemiskinan.

Pencairan

Target hingga 2028
Rp 144,75-160 triliun

Realisasi

2008
Rp 3,59 triliun

2009
Rp 3,728 triliun

2010
Rp 3,84 triliun

2011
Rp 4,5 triliun

2012
Rp 5,47 triliun

2013
Rp 6,22 triliun

2014
Rp 6,82 triliun

2015
Rp 7 triliun

2016
Rp 7,7triliun

2017
Rp 8 triliun

2018
Rp 8,029 triliun

Ketentuan Penyaluran

2008-2013
Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

Pasal 11 ayat 1
Paling banyak 40 persen dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh.
Paling sedikit 60 persen dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan kabupaten atau kota.

Pasal 11 ayat 6
Pengalokasian anggaran tidak dalam bentuk tunai, tapi diberikan dalam pagu yang ditetapkan gubernur atas persetujuan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

2014-2017
Qanun Nomor 2 Tahun 2013 (revisi pertama Qanun Nomor 2 Tahun 2008)

Pasal 11 ayat 1
Sebesar 60 persen dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan Aceh.
Sebesar 40 persen dialokasikan untuk program dan kegiatan pembangunan kabupaten atau kota.

Pasal 11 ayat 6
Anggaran dialokasikan dalam bentuk dana transfer yang ditetapkan gubernur atas persetujuan DPR Aceh.

2018
Qanun Nomor 10 Tahun 2016 (revisi pertama Qanun Nomor 2 Tahun 2008)

Pasal 11 ayat 1
Untuk program dan kegiatan bersama Aceh dan kabupaten atau kota, yang besarnya setiap tahun ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
Setelah dikurangi untuk program bersama, paling banyak 40 persen dianggarkan untuk program dan kegiatan pembangunan kabupaten atau kota dalam bentuk Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA).

Pasal 11 ayat 6
Program dan kegiatan dalam bentuk DOKA ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.

Suap Dana Bancakan

Kasus
Bupati Bener Meriah Ahmadi diduga menyuap Gubernur Aceh Irwandi Yusuf untuk memuluskan pencairan dana proyek-proyek infrastruktur Kabupaten Bener Meriah yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh 2018.

Total Dana Otonomi Khusus Aceh 2018
Rp 8,029 triliun

Peruntukan

Program bersama
Rp 1 triliun

Usul kabupaten/kota
40 persen dari Rp 7 triliun atau Rp 2,8 triliun

Usul Satuan Kerja Pemerintah Aceh dan aspirasi anggota DPR Aceh
60 persen dari Rp 7 triliun atau Rp 4,2 triliun

Penerima
23 kabupaten dan kota

Jatah Kabupaten Bener Meriah
Rp 200 miliar, yang terdiri atas:
20 persen untuk pendidikan
10 persen untuk kesehatan
70 persen untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pengentasan kemiskinan

Komitmen fee
Total 10 persen
8 persen, terdiri atas 4 persen untuk gubernur dan 4 persen pejabat lain, termasuk staf ahli
2 persen untuk bupati dan pejabat kabupaten

Nilai suap
Rp 500 juta dari komitmen Rp 1,5 miliar

Naskah: Anton A. | Sumber: Wawancara, Dokumen, Pusat Data Dan Analisa Tempo



Hukum 3/4

Sebelumnya Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 8 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

8 artikel gratis setelah Register.