Ancaman Perang Bahasa - majalah.tempo.co

Bahasa 1/1

Sebelumnya Selanjutnya
text

Ancaman Perang Bahasa


Pada 12 Juli 1938, M.H. Thamrin, atas nama fraksi nasionalis dalam De Volksraad, parlemen Hindia Belanda yang anggotanya ditunjuk (bukan dipilih), membuat kejutan. Mulai hari itu, demikian tandasnya, dalam setiap sidang Volksraad (jadi bukan dalam sidang pandangan umum belaka) fraksinya hanya akan menggunakan bahasa Melajoe, cikal-bakal bahasa Indonesia. Thamrin berniat menindaklanjuti keputusan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo, pada Juni 1938, yang bertekad memperluas penggunaan bahasa Melajoe di pelbagai kesempatan umum.

Administrator

Edisi : 5 November 2017
i

Pada 12 Juli 1938, M.H. Thamrin, atas nama fraksi nasionalis dalam De Volksraad, parlemen Hindia Belanda yang anggotanya ditunjuk (bukan dipilih), membuat kejutan. Mulai hari itu, demikian tandasnya, dalam setiap sidang Volksraad (jadi bukan dalam sidang pandangan umum belaka) fraksinya hanya akan menggunakan bahasa Melajoe, cikal-bakal bahasa Indonesia. Thamrin berniat menindaklanjuti keputusan Kongres Bahasa Indonesia I di Solo, pada Juni 1938, yang bertekad memperluas penggunaan bahasa Melajoe di pelbagai kesempatan umum.

Bahasa Melajoe, menurut Thamrin, harus sebanyak mungkin digunakan, supaya ditingkatkan mutunya dan terangkat dari keterpurukan. Dengan menggunakan bahasa Melajoe, Thamrin juga berharap bisa langsung berkomunikasi dengan massa rakyat. Dan memang pers bumiputra dapat langsung mengutipnya, tanpa lebih dulu menanti terjemahan yang biasanya juga berarti perlunakan alias sensor.

Keruan saja timbul ribut-ribut, baik di dalam maupun di luar parlemen kolonial itu. Kalangan nasionalis bumiputra menyambutnya, sedangkan pihak Belanda menolaknya mentah-mentah. Beberapa anggota Volksraad yang orang Belanda berpendapat bahwa kalaupun diizinkan, bahasa Melajoe hanya boleh digunakan para anggota bumiputra yang tidak fasih berbahasa Belanda. Jadi bukan dalam rangka mempromosikan bahasa persatuan oleh kalangan yang sudah fasih berbahasa Belanda seperti M.H. Thamrin.

Mengutip beberapa fraksi Belanda dalam Volksraad, koran konservatif Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië, mendesak pemerintah kolonial supaya mengabaikan saja komentar yang disampaikan dalam bahasa Melajoe, atau tidak menjawab pertanyaan yang dilontarkan dalam bahasa bumiputra ini. Pada salah satu beritanya, koran kolonial ini makin bernada menghina: "Bahasa Melajoe itu digunakan di pasar atau untuk berbicara dengan pembantu. Bukankah Tuan Thamrin yang mengendarai limusin mewah itu tidak bisa digolongkan sebagai pemimpin pembantu dan tukang kelontong?"

Ada pula pemberitaan yang keberatan karena alasan praktis. Misalnya, sebagian anggota orang Eropa tidak akan dapat mengikuti perdebatan; pengawasan tata tertib akan sulit dilakukan oleh pemimpin sidang yang tidak bisa berbahasa Melajoe; terjemahan akan menyebabkan keterlambatan dan menelan biaya yang tidak kecil. Yang terakhir ini memang merupakan ciri khas orang Belanda, sampai sekarang: kikir dan terlalu rinci berhitung untung-rugi.

Hindia seolah-olah tengah menanti pecahnya perang bahasa, antara bumiputra terjajah di satu pihak dan penguasa kolonial Belanda di pihak lain. Ricuh ini jelas merepotkan tidak hanya bagi Ketua Volksraad, politikus Kristen, W.H. van Helsdingen, tapi juga bagi Gubernur Jenderal A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. Keduanya sadar, salah tindak-misalnya dengan menuruti kehendak fraksi Belanda-maka bentrokan bahasa akan tak terhindarkan lagi. Terutama Gubernur Jenderal tahu persis bahwa campur tangan pihaknya akan merusak proses politik yang tengah berlangsung dalam Volksraad. Bukankah parlemen kolonial ini bertujuan untuk, sampai batas-batas tertentu, menampung aspirasi bumiputra?

Sebenarnya sudah sejak dibuka pada 1918, Volksraad mengakui dua bahasa, bahasa Belanda dan bahasa Melajoe, sebagai bahasa pengantar. Berkat mosi yang diajukan Pangeran Achmad Djajadiningrat (30 suara setuju, 8 menolak), kepada Ratu Wilhelmina diajukan permintaan supaya mengizinkan kedua bahasa dalam sidang parlemen kolonial ini. Sewaktu mengumumkan keputusan menggunakan bahasa Melajoe, Thamrin juga merujuk pada mosi ini.

Pemerintah tidak bisa berbuat selain diam, artinya membiarkan Thamrin berbahasa Melajoe dalam pelbagai sidang Volksraad. Menariknya, sebagian besar anggota bumiputra tidak selalu berbahasa Melajoe. Mereka merasa lebih mudah berbahasa Belanda. Menariknya lagi, Thamrin sendiri, tiga hari setelah gebrakannya, ternyata kembali berbahasa Belanda. Para anggota bumiputra ini mendapati sendiri betapa tidak praktisnya menggunakan bahasa dalam salah satu sidang kalau ada hadirin yang tidak paham bahasa itu. Bukankah selama ini mereka selalu menggunakan bahasa Belanda? Bagi mereka, bahasa Belanda bukan bahasa musuh atau bahasa yang harus dimusuhi. Maklum, mereka dididik dalam bahasa penjajah, jadi merumuskan pemikiran yang rumit soal politik lebih mudah dalam bahasa Belanda.

Bahasa Melajoe sendiri jelas belum siap menggantikan bahasa Belanda. Kosakata bahasa pengantar ini masih terbatas. Tata bahasanya juga belum berkembang cukup untuk bisa digunakan dalam mengungkap pelbagai hal yang abstrak dan pelik. Ini terjadi sepuluh tahun setelah para pemuda progresif bersumpah untuk berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu. Ternyata satu dasawarsa kemudian cita-cita berbahasa satu ini belum juga terwujud.

Maka tidaklah tepat membesar-besarkan makna Soempah Pemoeda. Walau mungkin luhur, sumpah ini sama sekali bukan berarti peralihan mendadak dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Seolah-olah terhitung 29 Oktober 1928 para pemuda berhenti berbahasa Belanda. Bahkan, pada 1940 (baca: 12 tahun setelah Soempah Pemoeda), Soewarsih Djojopoespito masih menerbitkan novelnya dalam bahasa Belanda (berjudul Buiten het gareel alias di luar batas). Waktu itu, bahasa Indonesia memang belum siap, masih perlu dikembangkan, masih perlu ditingkatkan penggunaannya, masih perlu disebarluaskan.

Kini, pada usia 89 tahun Soempah Pemoeda, sudah sempurnakah bahasa Indonesia, sehingga pengembangan, penggunaan, dan penyebarluasan, pendek kata perawatan, tidak perlu kita lakukan lagi? l

Joss Wibisono

Penulis buku Saling Silang Indonesia-Eropa

Bahasa 1/1

Sebelumnya Selanjutnya

Silahkan Login / Register untuk melanjutkan membaca artikel ini.
Anda akan mendapatkan 8 artikel gratis setelah Register.

Hubungi Kami :

Alamat : Gedung TEMPO, Jl. Palmerah Barat No.8, Jakarta Selatan, 12210

Informasi Langganan :

Email : cs@tempo.co.id

Telepon : 021 50805999 || Senin - Jumat : Pkl 09.00 - 18.00 WIB

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2525 | 0882-1023-2343 | 0887-1146-002 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Informasi Lainnya :

Telp/SMS/WA : 0882-1030-2828 || Senin - Minggu : Pkl 08.00 - 22.00 WIB

Anda memiliki 3 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

8 artikel gratis setelah Register.