Pandangan HAM soal Pembubaran Hizbut Tahrir - majalah.tempo.co

Pandangan HAM soal Pembubaran Hizbut Tahrir

Senin, 15 Mei 2017 00:00 WIB

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Jenderal Purnawirawan Wiranto pekan lalu mengumumkan rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Salah satu alasannya adalah ideologi organisasi itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian sempat mencabut izin kegiatan HTI karena banyaknya penolakan dari organisasi lain. Kapolri juga menilai rekrutmen HTI di kampus-kampus memiliki indikasi yang berbahaya. Pertanyaannya: bagaimana sesungguhnya posisi keputusan pemerintah ini bila dilihat dari pandangan hukum?

Indonesia mengikatkan diri secara sukarela pada Kovenan Hak Sipil dan Politik (KHSP) dengan menandatanganinya pada 2009. Sejak itulah kovenan tersebut menjadi hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009. Pasal 22 ayat 1 aturan itu menjamin "setiap orang berhak atas kebebasan untuk berserikat dengan orang lain, ...". Pembatasan hak ini diatur secara ketat oleh Pasal 22 ayat 2, yang berbunyi: "Tidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini, kecuali yang telah diatur oleh hukum, dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain."

Pandangan HAM soal Pembubaran Hizbut Tahrir

Baca Juga

  • Revisi Pesanan Jokowi
  • Poros Teror Suriah-Surabaya
  • Akuarium Jemaah Pendukung Daulah
  • Pemberontak di Unit Nomor 2
  • Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Jenderal Purnawirawan Wiranto pekan lalu mengumumkan rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Salah satu alasannya adalah ideologi organisasi itu bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian sempat mencabut izin kegiatan HTI karena banyaknya penolakan dari organisasi lain. Kapolri juga menilai rekrutmen HTI di kampus-k

    ...

    Anda belum login/register untuk berlangganan Majalah Tempo versi Web / Aplikasi.
    info lebih lanjut hubungi : 021-50805999 atau cs@tempo.co.id

    Administrator

    Sign up below to get more articles, get unlimited access in here

    Anda belum register/login, silahkan untuk free artikel di sini