Hukum

Banjir Laporan di Kompleks Mirah

Perusahaan milik mantan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, melaporkan dua pengusaha asal Makassar dalam perkara jual-beli rumah toko. Saling mengklaim sebagai korban.

Hukum

Bendera Pelangi di Markas Polisi

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI memecat personelnya yang memiliki orientasi seksual berbeda. Diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilembagakan.

Hukum

Jejak Bara Gedung Adhyaksa

Polisi menduga kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung dipicu bara puntung rokok pekerja renovasi bangunan. Tak ada hidran di dalam kompleks Kejaksaan.

Hukum

Anak Tiri Aturan Ganti Rugi

Korban pelanggaran hak asasi manusia tak kunjung memperoleh kompensasi dari negara. Terganjal proses hukum yang mandek.

Hukum

Delapan Belas Tahun Menunggu Negara

Ratusan korban terorisme belum menerima uang kompensasi dari negara. Pengajuan permohonan dibatasi hingga Juni tahun depan.

Hukum

Lupa-lupa Ingat Pemberi Suap

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru membebaskan terdakwa penyuap mantan Gubernur Riau, Annas Maamun. Hakim mengabaikan keterangan saksi kunci.

Hukum

Intel Melayu dan Kiriman Popok

Bekas pengurus yayasan menerima teror setelah mengungkap dugaan korupsi penjualan tanah bekas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kerjasama Yogyakarta. Pembeliannya oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditengarai bermasalah.

Hukum

Rapat Kilat Lahan Kerjasama

Beralasan mendesak, DPRD DIY langsung menyetujui pembelian lahan bekas STIE Kerjasama pada 2017 senilai Rp 150 miliar. Pembangunan yang direncanakan di atas tanah itu tak kunjung dilaksanakan.

Hukum

Pabrik Beton Sonder Sertifikat

Seorang makelar tanah diduga mengagunkan sertifikat tanah yang dibeli PT Wika Beton di Subang, Jawa Barat, ke bank asing. Pernah ditahan, tapi bebas lewat gugatan praperadilan.

Hukum

Sebelum Rossi ke Mandalika

Pembangunan Sirkuit Mandalika di Lombok dituding menyerobot tanah penduduk. Aparat dituduh mengintimidasi warga desa.

Hukum

Sirkuit di Tepi Laut

Pemerintah memasukkan sirkuit Mandalika dalam salah satu program prioritas nasional. Bermasalah dalam pembebasan lahan.

Hukum

Habis Manis Marapu Dibuang

Kebun tebu milik PT Djarum dan Wings Indonesia dituding merusak dan menutup akses ke tempat ritual penghayat Marapu di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Berkali-kali mendapat peringatan dari berbagai lembaga, pemerintah daerah dan perusahaan bergeming. Penduduk setempat menuding perusahaan memanipulasi uang sirih pinang sebagai duit pengganti lahan. Liputan ini hasil kerja sama Tempo dan Tempo Institute.

Hukum

Ada Gula, Semut Dipenjara

Penduduk Sumba Timur penolak aktivitas kebun tebu diduga mengalami kriminalisasi. Laporan soal PT Muria Sumba Manis jalan di tempat.

Hukum

Penanda Sumba Tersudut Penguasa

Penganut Marapu mendiami Pulau Sumba sejak ratusan tahun silam. Tak henti ditekan penguasa.

Hukum

Tidak Ada Pelanggaran HAM

Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora memberi penjelasan soal konflik yang terjadi antara penganut Marapu dan PT Muria Sumba Manis, perusahaan yang menggarap perkebunan tebu. 

Hukum

Jalur Kilat Tim Andalan

Orang-orang dekat Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah diduga mendapat karpet merah untuk memperoleh izin usaha pertambangan pasir.

Hukum

Separuh Waktu Bersandar

Beroperasi sejak November 2018, Makassar New Port dianggap mampu memangkas antrean kapal. Bagian dari tol laut pemerintah Jokowi.

Hukum

Ikan Hampa Bagan Tiada

Kehidupan nelayan di Pulau Kodingareng dan pesisir Makassar berubah setelah ada penambangan pasir. Sebagian memilih merantau ke luar pulau.

Hukum

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah: Saya Berkepentingan Agar Proyek Ini Lancar

Nama Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah terseret konflik penambangan pasir di Pulau Kodingareng. Nurdin mengklaim tak mendapat keuntungan apa pun.

Hukum

Kali Berbau Alkohol

Puluhan industri membuang limbah cair ke Bengawan Solo. Kebutuhan air bersih warga terganggu.