Hukum

Dari Mimbar Debat ke Meja Dekanat

Mahasiswa Universitas Negeri Semarang dituduh sebagai simpatisan Organisasi Papua Merdeka setelah melaporkan dugaan korupsi rektor ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Berulang kali ditekan kampusnya.

Hukum

Ada Pejabat Teledor

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menghukum sejumlah anak buahnya yang diduga terlibat jaringan mafia tanah. Kepada Tempo, Sofyan menjelaskan berbagai modus mafia tanah.

Hukum

Operasi Senyap Paruh Rangkong

Aceh menjadi daerah merah perdagangan satwa liar. Pasar terbesarnya Hong Kong dan Cina.

Hukum

Kresek Putih Jenderal Napoleon

Jatah duit untuk petinggi kepolisian disebut-sebut dalam persidangan kasus red notice status buron Joko Soegiarto Tjandra. Identitasnya masih samar.

 

Hukum

Banjir Laporan di Kompleks Mirah

Perusahaan milik mantan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, melaporkan dua pengusaha asal Makassar dalam perkara jual-beli rumah toko. Saling mengklaim sebagai korban.

Hukum

Bendera Pelangi di Markas Polisi

Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian RI memecat personelnya yang memiliki orientasi seksual berbeda. Diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilembagakan.

Hukum

Jejak Bara Gedung Adhyaksa

Polisi menduga kebakaran Gedung Utama Kejaksaan Agung dipicu bara puntung rokok pekerja renovasi bangunan. Tak ada hidran di dalam kompleks Kejaksaan.

Hukum

Anak Tiri Aturan Ganti Rugi

Korban pelanggaran hak asasi manusia tak kunjung memperoleh kompensasi dari negara. Terganjal proses hukum yang mandek.

Hukum

Delapan Belas Tahun Menunggu Negara

Ratusan korban terorisme belum menerima uang kompensasi dari negara. Pengajuan permohonan dibatasi hingga Juni tahun depan.

Hukum

Lupa-lupa Ingat Pemberi Suap

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru membebaskan terdakwa penyuap mantan Gubernur Riau, Annas Maamun. Hakim mengabaikan keterangan saksi kunci.

Hukum

Intel Melayu dan Kiriman Popok

Bekas pengurus yayasan menerima teror setelah mengungkap dugaan korupsi penjualan tanah bekas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kerjasama Yogyakarta. Pembeliannya oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditengarai bermasalah.

Hukum

Rapat Kilat Lahan Kerjasama

Beralasan mendesak, DPRD DIY langsung menyetujui pembelian lahan bekas STIE Kerjasama pada 2017 senilai Rp 150 miliar. Pembangunan yang direncanakan di atas tanah itu tak kunjung dilaksanakan.

Hukum

Pabrik Beton Sonder Sertifikat

Seorang makelar tanah diduga mengagunkan sertifikat tanah yang dibeli PT Wika Beton di Subang, Jawa Barat, ke bank asing. Pernah ditahan, tapi bebas lewat gugatan praperadilan.

Hukum

Sebelum Rossi ke Mandalika

Pembangunan Sirkuit Mandalika di Lombok dituding menyerobot tanah penduduk. Aparat dituduh mengintimidasi warga desa.

Hukum

Sirkuit di Tepi Laut

Pemerintah memasukkan sirkuit Mandalika dalam salah satu program prioritas nasional. Bermasalah dalam pembebasan lahan.

Hukum

Habis Manis Marapu Dibuang

Kebun tebu milik PT Djarum dan Wings Indonesia dituding merusak dan menutup akses ke tempat ritual penghayat Marapu di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Berkali-kali mendapat peringatan dari berbagai lembaga, pemerintah daerah dan perusahaan bergeming. Penduduk setempat menuding perusahaan memanipulasi uang sirih pinang sebagai duit pengganti lahan. Liputan ini hasil kerja sama Tempo dan Tempo Institute.

Hukum

Ada Gula, Semut Dipenjara

Penduduk Sumba Timur penolak aktivitas kebun tebu diduga mengalami kriminalisasi. Laporan soal PT Muria Sumba Manis jalan di tempat.

Hukum

Penanda Sumba Tersudut Penguasa

Penganut Marapu mendiami Pulau Sumba sejak ratusan tahun silam. Tak henti ditekan penguasa.

Hukum

Tidak Ada Pelanggaran HAM

Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora memberi penjelasan soal konflik yang terjadi antara penganut Marapu dan PT Muria Sumba Manis, perusahaan yang menggarap perkebunan tebu. 

Hukum

Jalur Kilat Tim Andalan

Orang-orang dekat Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah diduga mendapat karpet merah untuk memperoleh izin usaha pertambangan pasir.