Inspektur Jenderal Djoko Susilo menjadi jenderal aktif pertama yang dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi. Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI itu terlibat kasus megakorupsi pengadaan simulator kemudi yang merugikan negara sekitar Rp 121 miliar.

Skandal ini terkuak ketika para penggarap proyek simulator pecah kongsi. Semula, pada 2010, proyek digarap PT Citra Mandiri Metalindo Abadi, perusahaan milik Budi Susanto. Budi, yang biasa dipanggil "Ndoro" oleh Djoko, lalu menyerahkan pengerjaan simulator kepada Soekotjo S. Bambang, pemilik PT Inovasi Teknologi Indonesia.

Awalnya perkongsian Budi-Soekotjo berlangsung mulus. Pada 2011, Soekotjo kembali ketiban rezeki nomplok menggarap proyek dengan nilai fantastis: Rp 198,6 miliar. Uang proyek pun menciprat ke mana-mana, terutama ke petinggi Korps Lalu Lintas.

Proyek belum rampung, kerja sama Budi-Soekotjo bubar jalan. Budi melaporkan Soekotjo ke polisi dengan tuduhan penggelapan dan penipuan. Soekotjo berang. Ia menyebarkan dokumen pengadaan, juga bukti suap, ke sejumlah pihak.

Lewat perantara, Soekotjo juga mengirim dokumen serupa ke Tempo. Setelah melakukan penelisikan panjang, Tempo menurunkan tiga laporan utama menyingkap perkara ini.

Peluang Ganjar Pranowo menjadi calon presiden PDIP menipis lantaran Megawati Soekarnoputri menyuruh Puan Maharani menjajaki peluang koalisi dengan partai lain. Meski Puan pernah menempati berbagai posisi politik strategis, namun ia kerap dianggap mendapat perlakuan istimewa. Hingga cerita soal sejumlah politikus PDIP di Senayan gencar mengkampanyekan Puan Maharani termasuk lewat media sosial. Simak Cakap-cakap selengkapnya.

Seorang tersangka korupsi, Gubernur Papua Lukas Enembe, justru mendapat dukungan dari puluhan ribu warga. Apa yang terjadi? Benarkah ada muatan politis di balik penetapan tersangka gubernur yang hobi judi ke kasino ini?

Menurut Tempo, problem Papua lebih dalam dari korupsi kepala daerah. Perkara korupsi di Papua hanyalah salah satu wujud kekacauan kebijakan pemerintah pusat dalam memperlakukan provinsi di timur Indonesia. Pembangunan berlangsung sentralistik, tanpa memperhatikan aspirasi orang Papua. Otonomi khusus pun diterjemahkan semata sebagai alokasi anggaran.