maaf email atau password anda salah
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Masukan alamat email Anda, untuk mereset password
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Ubah No. Telepon
Ubah Kata Sandi
Topik Favorit
Hapus Berita
Apakah Anda yakin akan menghapus berita?
Ubah Data Diri
Jenis Kelamin
Ihwalnya adalah permohonan Yusril Ihza Mahendra yang mempersoalkan pasal Undang-Undang Kejaksaan mengenai masa jabatan Jaksa Agung. Hakim di Mahkamah Konstitusi sepakat bahwa jabatan Jaksa Agung habis bersamaan dengan tamatnya masa jabatan presiden. Namun dengan syarat: putusan Mahkamah tidak berlaku surut, tapi berlaku setelah ditetapkan, yakni 22 September lalu.
Agaknya, pemerintah Korea Selatan sadar, dengan strategi kebudayaan yang jelas itu, akan tercipta fenomena Hallyu, atau meningkatnya minat publik Asia, Eropa, dan Amerika terhadap kesenian tradisional dan pop Korea Selatan. Wartawati majalah Tempo Cheta Nilawaty mengunjungi Korea dan mengamati situs-situs apa yang diandalkan pemerintah Korea Selatan dan bagaimana pemerintah Korea melaksanakan strategi kebudayaannya itu. Ikuti laporannya.
Hubungan Presiden Jokowi-Megawati beberapa kali naik dan turun, dari persoalan posisi menteri hingga deklarasi capres PDIP. Alih-alih mendukung Ganjar Pranowo, Jokowi justru kian condong menyokong Prabowo Subianto. Benarkah karena tersulut perjanjian Batu Tulis?
Keinginan untuk cawe-cawe dalam Pemilu 2024 tidak seharusnya terlontar dari Presiden Joko Widodo. Sebagai seorang presiden dan kepala pemerintahan, pernyataan semacam itu dapat disalahartikan oleh bawahan dan pengikutnya. Pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan wasangka bahwa Pemilu 2024 akan berlangsung tidak jujur dan tidak adil.
Dalih presiden melakukan cawe-cawe demi bangsa dan negara juga mengabaikan prinsip demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Jokowi sepertinya lupa bahwa bukan dirinya yang menentukan baik-buruknya presiden pengganti, melainkan rakyatlah yang menentukan lewat pemilihan yang transparan dan akuntabel.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.