Edisi Senin, 13 Oktober 2008
KEJAKSAAN Agung bersiap menghentikan kasus dugaan korupsi Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh. Status tersangka Tommy Soeharto dan pencekalannya bakal dicabut. Alasan kejaksaan, BPPC telah melunasi utangnya kepada bank yang dulu mengucurkan kredit kepada mereka. Indonesia Corruption Watch bersiap mempraperadilankan putusan ini. Dari Sulawesi Utara, para petani mengancam akan mengajukan gugatan class action.
Baca Selengkapnya
Hukum di Edisi Lainnya
Edisi Senin, 6 Oktober 2008
Dewan Perwakilan Rakyat ngebut menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Agung. Sejumlah fraksi setuju usia hakim agung 70 tahun. Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menolak pihaknya dituding intervensi dalam penentuan batas usia pensiun hakim agung tersebut. Dewan seharusnya memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang Komisi Yudisial.
Baca Selengkapnya
Edisi Senin, 29 September 2008
Dewan Perwakilan Rakyat bersiap mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pornografi. Walau sudah direvisi dan isinya lebih ringkas ketimbang rancangan sebelumnya, sejumlah pasalnya tetap dituding bermasalah. Definisi pornografi, misalnya, berpotensi mengundang multitafsir. Jika disahkan, berpeluang membuat masyarakat main hakim sendiri.
Baca Selengkapnya
Edisi Senin, 22 September 2008
ANGGOTA Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Mohammad Iqbal, tertangkap tangan menerima suap Rp 500 juta dari petinggi Grup Lippo, Billy Sindoro. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga fulus itu berkaitan dengan putusan yang dibuat Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang menguntungkan Direct Vision, anak grup Lippo, yang mengoperasikan TV Astro. Komisi sudah mengendus hubungan kedua orang itu sejak beberapa bulan silam. Bisa jadi kasus ini bakal merembet ke anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha lainnya.
Baca Selengkapnya
Edisi Senin, 15 September 2008
Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis majalah Tempo bersalah. Pemberitaan tentang dugaan penyelewengan pajak PT Asian Agri, salah satu anak perusahaan milik Sukanto Tanoto, dianggap mencemarkan nama baik sang taipan. Tempo meminta Komisi Yudisial memeriksa para hakim yang memutus kasus tersebut.
Baca Selengkapnya
Edisi Senin, 8 September 2008
HAKIM memvonis jaksa Urip Tri Gunawan 20 tahun penjara, lima tahun lebih tinggi dari tuntutan jaksa. Menurut majelis hakim, tak ada yang bisa meringankan Urip—yang diadili dengan tuduhan menerima suap sekitar Rp 6 miliar. Inilah hukuman terberat yang pernah dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kepada seorang koruptor.
Baca Selengkapnya
Edisi Senin, 25 Agustus 2008