Edisi Senin, 13 Agustus 2007
Demokrasi Liberal tahun 1950-an adalah era paling kontroversial dalam perjalanan Republik Indonesia. Ada yang bilang ini sistem impor dari Barat dan bukan keinginan mayoritas rakyat. Banyak pula yang mengenangnya sebagai masa paling demokratis. Mahkamah Agung masih berwibawa. Jaksa dan hakim amat dihormati. Atas dasar apa Soekarno membubarkannya?
Edisi khusus Tempo menyambut ulang tahun Republik Indonesia yang ke-62 mencoba membaca ulang masa ini. Dilengkapi kolom-kolom khusus, kesaksian para pelaku sejarah, dokumen, memoar, serta catatan dari Indonesianis Ben Anderson dan Boyd R.Compton
Baca Selengkapnya
Laporan Utama di Edisi Lainnya
Edisi Senin, 6 Agustus 2007
Dari urusan rumah tangga, soal ini menjadi kisruh politik. Bekas Wakil Ketua DPR Zaenal Ma’arif melempar kembali isu yang pernah hangat menjelang pemilu 2004: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dituding pernah menikah sebelum masuk akademi militer—sesuatu yang haram dilakukan taruna. Peluru yang digunakan Zaenal adalah sebuah video cakram digital yang berisi kesaksian seorang perempuan tentang perkawinan Yudhoyono.
Jauh dari meyakinkan, video itulah yang kini jadi omongan. Kalangan dekat Presiden menilai Zaenal melempar gosip murahan. Yang lain bersemangat agar persoalan ini dibawa ke pengadilan. Inilah kisah tentang gosip politik dan politik ”goreng-menggoreng”....
Baca Selengkapnya
Edisi Senin, 30 Juli 2007
Edisi Senin, 23 Juli 2007
SATU dekade silam orang tersentak. Pertumbuhan luar biasa ekonomi Asia mendadak macet, lalu roboh, diikuti kesengsaraan yang sangat. Kini ekonomi Asia sudah bangkit kembali. Indonesia memetik banyak hikmah: Orde Baru dan Soeharto berlalu, demokrasi hidup lebih subur. Modal yang sangat penting menuju Indonesia yang lebih baik. Tempo melaporkan kebangkitan ekonomi di Thailand, Korea Selatan, Vietnam, dan Indonesia.
Baca Selengkapnya
Edisi Senin, 16 Juli 2007
DUA petinggi negara yang berseteru ihwal pembalakan liar akhirnya bertemu. Tapi Menteri Kehutanan M.S. Kaban berkukuh meminta Kepala Kepolisian RI Jenderal Sutanto mengevaluasi Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Riau, dan Papua. Mereka dianggap melakukan operasi pemberantasan pembalakan liar secara serampangan. Bukan cuma tak ada koordinasi, otoritas kehutanan pun dilangkahi.Ketiga kapolda menolak tudingan Kaban. Mereka tetap pula dengan gebrakannya; bertekad membasmi para pencoleng kayu-sekalipun jabatan sebagai taruhan. Sudah menjadi rahasia umum, di lapangan, masalahnya bak benang kusut. Sejumlah aparat kepolisian dan kehutanan main mata, kongkalikong menikmati duit dari praktek pembalakan haram.
Baca Selengkapnya
Edisi Senin, 9 Juli 2007