Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan lembaganya masih mengalami defisit Rp 6,3 triliun per Desember 2020. Kenaikan iuran peserta per Januari lalu diharapkan dapat menutup selisih defisit tersebut. Apalagi pemanfaatan dana BPJS Kesehatan dalam satu tahun terakhir menurun akibat pandemi Covid-19. Semua layanan kesehatan untuk pasien Covid-19 ditanggung negara karena pandemi ditetapkan sebagai bencana non-alam. Untuk memperluas kepesertaan jaminan kesehatan, kata Ghufron, BPJS Kesehatan mengembangkan mekanisme pendanaan inovatif dengan menggandeng lembaga-lembaga filantropi untuk membiayai masyarakat yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat atau bahkan membantu pelunasan tunggakan iuran. Dengan begitu, seluruh masyarakat dapat terus mengakses layanan kesehatan yang dijamin BPJS Kesehatan.

Ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) Sri Rezeki Hadinegoro mengatakan vaksinasi Covid-19 di Indonesia berjalan cukup lancar walaupun masih mengalami kendala keterbatasan stok vaksin. Tingginya angka kematian Covid-19 pada warga lanjut usia membuat pemerintah mengubah urutan kelompok prioritas penerima vaksinasi. Atas saran ITAGI, lansia yang semula berada di tahap keempat dimajukan ke tahap kedua bersama pelayan publik. Menurut Sri Rezeki, tujuan utama vaksinasi Covid-19 adalah mengurangi tingkat kematian, bukan sekadar mencapai herd immunity. Dalam penanganan pandemi Covid-19, ITAGI terlibat menyusun peta jalan vaksinasi dan memberikan sejumlah rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan.

Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Hariyadi Sukamdani ingin agar 121.500 pekerja sektor hotel dan restoran yang tergabung dalam PHRI bisa divaksinasi. Hariyadi mengatakan vaksinasi para pekerja pariwisata sangat penting untuk segera menggerakkan kembali kegiatan turisme, terutama di Bali, yang paling terpuruk. Pemimpin bisnis Grup Sahid dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia ini mendukung kebijakan pemerintah membuka koridor bebas Covid-19 dengan beberapa negara. 

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan vaksin AstraZeneca haram karena diduga memanfaatkan enzim tripsin yang berasal dari babi dalam proses pengembangbiakan virus corona. Fatwa itu berbeda dengan keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito mengatakan enzim tripsin sudah hilang dalam tahap pembuatan vaksin sehingga BPOM menganggap produk akhir vaksin AstraZeneca tidak mengandung babi. Menurut Penny, pemerintah memang sudah memiliki vaksin halal, Sinovac, tapi jumlahnya tak cukup untuk menciptakan herd immunity sehingga pemerintah harus menggunakan berbagai vaksin, termasuk AstraZeneca.

Presiden Direktur PT Astra International Tbk Djony Bunarto Tjondro memimpin perusahaan di tengah krisis akibat pandemi Covid-19. Pembatasan sosial berskala besar pada April-Mei 2020 memukul industri otomotif Grup Astra. Penjualan mobil dan sepeda motor merosot tajam akibat lesunya pasar dan daya beli masyarakat. Bisnis Astra kembali menggeliat setelah pemerintah melonggarkan pembatasan sosial mulai pertengahan 2020. Ditopang unit-unit bisnis lain, Astra mampu membukukan pendapatan bersih sebesar Rp 175,05 triliun sepanjang tahun lalu, meski jumlah tersebut turun 26 persen dari tahun sebelumya. Selain mempertahankan lini bisnis utama yang telah mapan, Djony mengatakan, Astra bakal melakukan diversifikasi bisnis akibat pandemi. Kendaraan listrik merupakan salah satu sektor yang dipersiapkan.

Sejak kudeta militer meletus di Myanmar, Pemimpin Redaksi Myanmar Now Swe Win semakin intensif berkomunikasi dengan para jurnalisnya di lapangan. Meski tinggal di tempat persembunyian di Australia sejak tahun lalu, ia tetap menjalankan perannya dalam memimpin awak redaksi memberitakan setiap peristiwa yang terjadi di Myanmar. Swe Win mengatakan gelagat kudeta militer sebenarnya telah tercium sebelum pemilihan umum pada November 2020. Saat itu, junta militer melancarkan beberapa manuver politik untuk mendiskreditkan hasil pemilu. Hanya dalam satu hari, militer menggulingkan pemerintahan sipil terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi dan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD). Myanmar didera krisis setelah kudeta militer memantik protes nasional dan aksi pembangkangan sipil di berbagai daerah. Puluhan korban tewas akibat bentrok dengan aparat keamanan. Ratusan demonstran, aktivis, hingga jurnalis ditangkap dan dipenjarakan.