maaf email atau password anda salah
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Masukan alamat email Anda, untuk mereset password
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Ubah No. Telepon
Ubah Kata Sandi
Topik Favorit
Hapus Berita
Apakah Anda yakin akan menghapus berita?
Ubah Data Diri
Jenis Kelamin
Upaya pemerintah agar Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa halal vaksin AstraZeneca tak berhasil. Di tengah upaya lobi, pengurus MUI disebut meminta posisi komisaris badan usaha milik negara. Pemerintah pun menggandeng organisasi keagamaan di daerah untuk mendukung kehalalan vaksin. Berkejaran dengan waktu kedaluwarsa, pemerintah memetakan daerah yang lebih terbuka menerima vaksin AstraZeneca.
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan vaksin AstraZeneca haram karena diduga memanfaatkan enzim tripsin yang berasal dari babi dalam proses pengembangbiakan virus corona. Fatwa itu berbeda dengan keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito mengatakan enzim tripsin sudah hilang dalam tahap pembuatan vaksin sehingga BPOM menganggap produk akhir vaksin AstraZeneca tidak mengandung babi. Menurut Penny, pemerintah memang sudah memiliki vaksin halal, Sinovac, tapi jumlahnya tak cukup untuk menciptakan herd immunity sehingga pemerintah harus menggunakan berbagai vaksin, termasuk AstraZeneca.
Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI memeriksa tiga polisi berpangkat brigadir sebagai terlapor kasus pembunuhan di luar hukum terhadap laskar Front Pembela Islam. Rekonstruksi tak menjelaskan fakta bahwa semua korban tewas dengan luka tembak tepat di bagian jantung.
PRESIDEN Joko Widodo menandatangani aturan yang mengeluarkan limbah batu bara (fly ash dan bottom ash/FABA) dari kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Kebijakan ini menuai protes terutama dari para aktivis lingkungan. Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia mengatakan sikap pemerintah itu tidak etis. "Kebijakan ini memutihkan kejahatan pencemaran lingkungan," ucapnya, Ahad, 14 Maret 2021.
Era globalisasi menyebabkan banyak sistem berubah drastis, dari sistem komunikasi sampai ekonomi, sehingga mendorong tiap individu makin bebas berinteraksi dengan individu dari entitas budaya lain. Individu yang lemah dalam ideologi kebangsaan (baca juga: kebahasaan) akan mudah terpengaruh ideologi lain.
Orang utan Sumatera (Pongo abelii) liar bergelantungan di dahan pohon di Stasiun Riset Soraya Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), Kota Subulussalam, Aceh, Minggu, 14 Maret 2021. Orang utan Sumatera adalah salah satu dari empat satwa kunci di kawasan ekosistem Leuser yang berperan meremajakan hutan melalui penyebaran buah-buahan dan biji-bijian yang mereka makan. Antara/Syifa Yulinnas
Hubungan Presiden Jokowi-Megawati beberapa kali naik dan turun, dari persoalan posisi menteri hingga deklarasi capres PDIP. Alih-alih mendukung Ganjar Pranowo, Jokowi justru kian condong menyokong Prabowo Subianto. Benarkah karena tersulut perjanjian Batu Tulis?
Keinginan untuk cawe-cawe dalam Pemilu 2024 tidak seharusnya terlontar dari Presiden Joko Widodo. Sebagai seorang presiden dan kepala pemerintahan, pernyataan semacam itu dapat disalahartikan oleh bawahan dan pengikutnya. Pernyataan tersebut berpotensi menimbulkan wasangka bahwa Pemilu 2024 akan berlangsung tidak jujur dan tidak adil.
Dalih presiden melakukan cawe-cawe demi bangsa dan negara juga mengabaikan prinsip demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Jokowi sepertinya lupa bahwa bukan dirinya yang menentukan baik-buruknya presiden pengganti, melainkan rakyatlah yang menentukan lewat pemilihan yang transparan dan akuntabel.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.