maaf email atau password anda salah
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Masukan alamat email Anda, untuk mereset password
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Ubah No. Telepon
Ubah Kata Sandi
Topik Favorit
Hapus Berita
Apakah Anda yakin akan menghapus berita?
Ubah Data Diri
Jenis Kelamin
Tim khusus Menteri Sosial Juliari Batubara diduga menampung fee dari perusahaan yang ditunjuk untuk mengadakan bantuan sosial bahan kebutuhan pokok. Mereka menunjuk perusahaan yang belum lama berdiri sebagai pemenang. Paket bantuan itu disebut-sebut dikuasai sejumlah politikus dan pejabat negara. Duit suap disinyalir mengalir kepada calon kepala daerah dari PDI Perjuangan.
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Mohammad Choirul Anam menyoroti komitmen pemerintah Presiden Jokowi Widodo dalam penegakan hak asasi manusia. Komnas HAM kembali memberikan rapor merah kepada Presiden Jokowi karena ia dianggap tidak serius menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Setidaknya ada sebelas kasus HAM berat yang menunggu disidangkan. Salah satunya tragedi Paniai berdarah yang terjadi pada periode pertama kekuasaan Jokowi. Namun Kejaksaan Agung tidak pernah menaikkan status kasus itu ke penyidikan. Pemerintah Jokowi juga dihadapkan pada maraknya konflik agraria karena program pembangunan infrastruktur. Komnas HAM juga mendesak pemerintah segera menyelesaikan kasus penembakan Pendeta Yeremia Zanambani di Intan Jaya, Papua.
Rencana besar pembangunan infrastruktur yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dalam belasan Proyek Strategis Nasional di berbagai daerah ternyata mengundang pelanggaran hak asasi manusia. Konflik agraria seharusnya tak terjadi jika pemerintah tak menempatkan agenda ekonomi di atas hak dasar rakyat.
Pandemi Covid-19 menjegal laju sinema Indonesia yang sedang bergairah beberapa tahun terakhir. Tren peningkatan jumlah produk film, penonton, dan layar teater harus terhenti tiba-tiba tatkala bioskop mesti tutup pada akhir Maret lalu. Sempat gagap beradaptasi dengan situasi pandemi, ekosistem film perlahan-lahan dapat menemukan dan menciptakan jalur-jalur baru untuk menjumpai penonton. Guna mengapresiasi para pekerja film yang terus berupaya menjaga api sinema menyala di tengah paceklik, tradisi Film Pilihan Tempo hadir kembali. Selamat membaca.
Saya bayangkan Airlangga sadar: di atas takhta, ia terbelah. Ia berkuasa dan juga ia tak berkuasa. Ada sebuah patung yang menggambarkannya duduk di punggung garuda, sebagai Wishnu. Tapi dengan kiasan itu sekalipun, tegak di kendaraan sakti di angkasa, ia tetap tak bisa—justru tak bisa—mengetahui apa yang terjadi.
Korupsi proyek menara BTS 4G yang menjerat Johnny G. Plate berpotensi merugikan negara hingga Rp 8 triliun. Ditilik dari banyak sisi, kasus proyek BTS Kominfo adalah contoh sempurna korupsi “state capture”--korupsi sistemik yang terjadi ketika kepentingan swasta memengaruhi pembuatan kebijakan demi keuntungan segelintir orang alias berkomplot menggarong uang negara.
Duit korupsi ditengarai mengalir ke sejumlah pengusaha hingga partai politik. Johnny harus berani "menggigit" pihak yang menikmati duit korupsi menara BTS. Sementara itu, kita bolehlah bertepuk tangan. Saatnya menonton “gajah-gajah” besar bertarung sembari memastikan jangan sampai ada “pelanduk” yang menjadi korban.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.