MESKI tak lagi menjabat wakil presiden, Muhammad Jusuf Kalla tetap sibuk dengan berbagai kegiatan. Ia belum lama ini melawat ke Vatikan untuk bertemu dengan pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia, Paus Fransiskus. Sebagai Ketua Umum Palang Merah Indonesia dan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Kalla juga sering berkeliling Indonesia untuk mengunjungi markas dan pengurus wilayah kedua organisasi itu. Walaupun agendanya padat, Kalla tak melepaskan perhatiannya dari perkembangan peristiwa terhangat di Tanah Air. Kepulangan Imam Besar Front Pembela Islam, Muhammad Rizieq Syihab, menjadi salah satu isu yang menyedot atensinya. Selain menyoroti kerumunan massa pendukung yang menyulut reaksi pro-kontra di tengah pandemi, Kalla menilai kembalinya Rizieq yang disambut gegap-gempita menggambarkan adanya kekosongan kepemimpinan Islam saat ini. Rizieq, kata dia, tidak hanya membuat pemerintah gamang bersikap. Kalla juga mengkritik partai-partai politik dan organisasi massa berhaluan Islam moderat yang gagal melahirkan figur pemimpin alternatif.

Ketua Konsil Kedokteran Taruna Ikrar menanggapi positif wacana pemerintah mempermudah izin praktik bagi dokter berkewarganegaraan asing di Indonesia. Menurut dia, Indonesia akan menghadapi kekurangan dokter hingga 160 ribu pada 2030. Saat ini, Konsil Kedokteran Indonesia tengah menyiapkan aturan untuk mengakomodasi pemenuhan kebutuhan dokter dalam negeri, termasuk memfasilitasi keinginan para dokter Indonesia yang selama ini menempuh studi spesialis dan berpraktik di berbagai negara untuk kembali ke Tanah Air.  

Pengacara hak asasi manusia Papua, Gustaf Kawer, menganggap pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak serius menangani persoalan pelanggaran HAM di Papua. Meski menjadi presiden yang paling sering mendatangi Papua, Jokowi dinilai salah melakukan pendekatan berbasis ekonomi dengan membangun banyak infrastruktur. Menurut Gustaf, tindakan pemerintah yang terus mengeksploitasi sumber daya alam Papua dengan pendekatan militer makin membuat rakyat Papua kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Gustaf mengatakan ketidakseriusan pemerintah dalam menuntaskan masalah HAM dan meluruskan sejarah masa lalu Papua tidak mustahil akan direspons dengan menguatnya dorongan orang Papua untuk melepaskan diri dari Indonesia.

Setelah sempat dirawat selama 35 hari karena terinfeksi Covid-19, Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman kembali memimpin persiapan pemilihan kepala daerah serentak 2020. Meski berjalan di tengah pandemi dan menuai banyak kritik, Arief mengatakan pemilihan serentak akan tetap dilaksanakan di 270 daerah pada 9 Desember mendatang. KPU memastikan pemilihan tidak mungkin ditunda lagi. Dalam pemilihan serentak kali ini, KPU akan menggunakan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap) untuk mempercepat rekapitulasi penghitungan suara.

Dari Brussels, Belgia, Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Buruh Internasional (ITUC) Sharan Burrow terus memperhatikan perkembangan pembahasan omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah aturan kontroversial itu disahkan dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 5 Oktober lalu, ITUC langsung merespons dengan menggandeng sepuluh federasi buruh internasional lain yang tergabung dalam Dewan Serikat Pekerja Global. Mereka menyurati Presiden Joko Widodo dan mendesak pencabutan omnibus law karena bagian kluster ketenagakerjaan dinilai bisa memicu praktik eksploitasi buruh. Menurut Burrow, keberpihakan Jokowi pada korporasi dan investor asing telah membawa Indonesia mundur hingga puluhan tahun. 

Pemerintah Indonesia telah mengamankan komitmen vaksin Covid-19 dari Sinovac, Sinopharm, CanSino, dan AstraZeneca. Menurut Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Kusumastuti Lukito, BPOM bisa mengeluarkan emergency use authorization agar vaksin tersebut bisa segera digunakan untuk kalangan prioritas meski belum selesai menjalani uji klinis fase ketiga. Vaksinasi untuk masyarakat luas bisa dimulai tahun depan setelah vaksin diproduksi secara massal. BPOM juga memantau penggunaan obat-obat untuk penyembuhan pasien Covid-19.