maaf email atau password anda salah
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Satu Akun, Untuk Semua Akses
Masukan alamat email Anda, untuk mereset password
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link reset password melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Ubah No. Telepon
Ubah Kata Sandi
Topik Favorit
Hapus Berita
Apakah Anda yakin akan menghapus berita?
Ubah Data Diri
Jenis Kelamin
Muhammad Syarifuddin terpilih menggantikan Muhammad Hatta Ali sebagai Ketua Mahkamah Agung. Sepak terjangnya dalam bidang pengawasan pernah membawanya menduduki posisi Kepala Badan Pengawasan dan Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung. Sederet terobosan seputar metode pengawasan dan pembinaan hakim muncul di era kepemimpinannya.
Pemerintah menaikkan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk segmen pekerja informal yang tidak menerima upah rutin hampir 100 persen. Tujuannya untuk menambal defisit BPJS yang menganga Rp 15,5 triliun tahun lalu. Selain kenaikan tarif ketika pandemi yang membuat peserta makin tak bisa membayar iuran, banyak kebocoran dalam sistem layanan asuransi kesehatan nasional ini. Dari data pasien yang kisruh, kecurangan rumah sakit menaikkan kelas, hingga diagnosis dokter yang memilih tindakan paling mahal akibat tak ada pedoman penanganan penyakit pasien. Jika kekacauan ini dapat dibereskan, BPJS bisa menghemat Rp 47,59 triliun setahun dari sekitar Rp 100 triliun pembayaran klaim.
ANAK LUTUNG. Seekor anak lutung Jawa (Trachypitecus auratus) bersama induknya di Bandung Zoo, Bandung, Jawa Barat, 2 Juni 2020. Koleksi primata dilindungi Bandung Zoo bertambah seekor setelah kelahiran anak lutung yang diberi nama Remon itu pada 3 Mei 2020. Antara Foto/Raisan Al Farisi
Korupsi proyek menara BTS 4G yang menjerat Johnny G. Plate berpotensi merugikan negara hingga Rp 8 triliun. Ditilik dari banyak sisi, kasus proyek BTS Kominfo adalah contoh sempurna korupsi “state capture”--korupsi sistemik yang terjadi ketika kepentingan swasta memengaruhi pembuatan kebijakan demi keuntungan segelintir orang alias berkomplot menggarong uang negara.
Duit korupsi ditengarai mengalir ke sejumlah pengusaha hingga partai politik. Johnny harus berani "menggigit" pihak yang menikmati duit korupsi menara BTS. Sementara itu, kita bolehlah bertepuk tangan. Saatnya menonton “gajah-gajah” besar bertarung sembari memastikan jangan sampai ada “pelanduk” yang menjadi korban.
Jurnalisme berkualitas memerlukan dukungan khalayak ramai. Dengan berlangganan Tempo, Anda berkontribusi pada upaya produksi informasi yang akurat, mendalam dan tepercaya. Sejak awal, Tempo berkomitmen pada jurnalisme yang independen dan mengabdi pada kepentingan orang banyak. Demi publik, untuk Republik.