Ratusan ribu pekerja terseret gelombang pemecatan akibat lesunya industri di masa pandemi Covid-19. Angkanya berpotensi melonjak hingga jutaan, menambah banyak penganggur baru akibat terbatasnya lapangan kerja. Program penyelamatan pemerintah bagi kaum buruh terbentur soal ketersediaan data.

Pembahasan rencana pengadaan alat uji cepat Covid-19 berlarut-larut. Banyak pedagang menawarkan beraneka merek buatan luar negeri.

Tenaga medis berjibaku menangani pasien corona dengan peralatan serba minim. Di tengah segala keterbatasan itu, sejumlah peneliti merilis bakal terjadi ledakan kasus positif Covid-19 di Indonesia. Para ahli memperkirakan fasilitas pelayanan kesehatan tak mampu menampung pasien yang membutuhkan perawatan. Jumlah dokter paru pun tak cukup mengatasi lonjakan tersebut.

Sikap pemerintah dalam menangani virus corona terus menuai kritik. Sejumlah rumah sakit di daerah dan lembaga penelitian juga mempertanyakan sikap Kementerian Kesehatan yang memonopoli pengujian virus. Kekisruhan pun terjadi dalam pengadaan alat pendeteksi corona. Menghindari kericuhan di masyarakat, Presiden Jokowi menolak penyebaran corona disebut sebagai krisis.

Keterbukaan pemerintah mendeteksi dan menangani penyebaran virus corona dipertanyakan oleh dunia internasional dan di dalam negeri. Menteri Luar Negeri pun melobi Badan Kesehatan Dunia. Menunjuk juru bicara penanganan corona, Istana dikabarkan gerah terhadap Menteri Kesehatan.

Anggaran program pengendalian banjir di DKI Jakarta makin terkikis dalam tiga tahun terakhir. Berbagai program Gubernur Anies Baswedan jalan di tempat.