Wawancara



  • Kami Bergerilya Setiap Hari
    Wawancara

    Kami Bergerilya Setiap Hari

    Menurut Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Lia Gardenia Partakusuma penambahan tempat tidur rumah sakit untuk pasien Covid-19 tidak akan menyelesaikan masalah jika persoalan di hulu tidak segera dituntaskan. Apa itu?

  • Kami Sediakan Lebih Banyak Vaksin
    Wawancara

    Kami Sediakan Lebih Banyak Vaksin

    Wawancara dengan Duta Besar Amerika Serikat yang baru, Sung Y. Kim. Ia lahir di Seoul dari orang tua Korea Selatan. Ia paham soal Asia karena karier diplomatiknya ia habiskan di kawasan tersebut. Ini adalah wawancara pertamanya dengan media sejak ia tiba di Jakarta pada Juni 2021. Membicarakan bantuan vaksin, pembelian alutsista, hingga kerja sama mitigasi perubahan iklim.

  • Saya Enjoy Saja
    Wawancara

    Saya Enjoy Saja

    Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir turun tangan dan bergerak cepat mengatasi persoalan ketersediaan oksigen medis dan obat terapi pasien Covid-19. Erick mengerahkan sejumlah BUMN untuk membantu memenuhi pasokan di rumah-rumah sakit rujukan khususnya di Pulau Jawa. Ia juga memerintahkan PT Indofarma dan PT Kimia Farma menggenjot produksi ivermectin dan membanjiri pasar dengan obat itu. Meski belum lulus uji klinis BPOM, Erick mendorong penggunaan ivermectin sebagai obat terapi pasien Covid-19 karena dianggap terbukti berkhasiat di sejumlah negara dengan efek samping minim. Di tengah melonjaknya angka kasus Covid-19, Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini sering terjun ke lapangan untuk menginspeksi pasokan obat terapi dan oksigen medis. Ia juga terus menjalankan tranformasi BUMN, termasuk terlibat dalam pemulihan Garuda Indonesia hingga pemilihan komisaris BUMN.

  • Ini Bukan Soal Uang
    Wawancara

    Ini Bukan Soal Uang

    Lonjakan jumlah kasus Covid-19 pada satu bulan terakhir bakal meningkatkan belanja kesehatan. Kenaikan belanja kesehatan antara lain untuk pembelian 400 juta vaksin dan untuk pengobatan pasien. Kondisi darurat ini membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati harus mengitung kembali kas negara untuk kebutuhan belanja kesehatan. Kementerian Kesehatan menaikkan bujet dari Rp 172 triliun menjadi sekitar Rp 185 triliun untuk belanja kesehatan. Berpengalaman menghadapi krisis moneter 1997-1998 dan menakhodai Indonesia keluar dari dampak krisis ekonomi 2008, Sri Mulyani menganggap pandemi Covid-19 menyuguhkan tantangan yang sama sekali berbeda dari krisis-krisis sebelumnya.

  • Indonesia Mirip Cina Sepuluh Tahun Lalu
    Wawancara

    Indonesia Mirip Cina Sepuluh Tahun Lalu

    Pandemi Covid-19 telah mengubah peta demografi investor pasar modal. Komisaris Bursa Efek Indonesia, Pandu Patria Sjahrir, mengatakan antusiasme investor dari generasi milenial dan generazi Z melonjak tajam sepanjang pandemi. Sejak 2016, jumlah investor muda mencapai lebih dari 1,8 juta. Menurut Pandu, penambahan tertinggi berasal dari investor berusia 28 tahun ke bawah. Perkembangan pesat dunia digital juga telah membuka jalan bagi menjamurnya perusahaan teknologi dan rintisan. Salah satu sektor yang paling banyak diminati investor asing adalah fintech. Pandu, pebisnis dan investor yang juga menjabat Ketua Dewan Pengurus Harian Asosiasi Fintech Indonesia, mengatakan perusahaan-perusahaan fintech kelak tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit konsumtif. Fintech peer to peer lending juga akan memperbanyak porsi pinjaman produktif untuk mendukung sektor UMKM.

  • Demi Herd Immunity, Anak Harus Divaksin
    Wawancara

    Demi Herd Immunity, Anak Harus Divaksin

    Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Aman Bhakti Pulungan khawatir terhadap angka positif Covid-19 pada anak yang terus meningkat di Indonesia. Sejak pandemi merebak, IDAI mencatat sekitar 117 ribu anak telah terinfeksi penyakit akibat virus corona baru itu. Berdasarkan data IDAI, proporsi kasus konfirmasi Covid-19 pada anak mencapai 12,5 persen dengan tingkat kematian 3-5 persen. Menurut Aman, anak-anak merupakan kelompok paling rentan terpapar virus corona dari orang tua dan lingkungan sekitarnya. Dokter anak kerap menerima pasien Covid-19 anak dalam keadaan telah parah sehingga penanganannya tidak bisa maksimal. Dengan lonjakan angka kasus Covid-19 belakangan ini, Aman menyarankan penyelenggaraan sekolah tatap muka pada Juli nanti ditunda. Positivity rate yang jauh melebihi ambang batas 5 persen terlalu berisiko bagi anak.

  • Kami Kehilangan Harapan kepada ASEAN
    Wawancara

    Kami Kehilangan Harapan kepada ASEAN

    Dari tempat persembunyiannya, Dokter Sasa menjalankan tugas diplomasinya untuk pemerintah terpilih Myanmar. Menjabat sebagai Menteri Kerja Sama Internasional dan Juru Bicara Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) Myanmar, ia berpindah dari satu forum diskusi ke forum diskusi lain untuk menggalang dukungan dari komunitas internasional. NUG adalah pemerintah tandingan bentukan koalisi masyarakat sipil prodemokrasi dan anggota parlemen terpilih yang disingkirkan junta militer melalui kudeta 1 Februari lalu. Sasa berkorespondensi dengan para pejabat dan politikus Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, hingga Jepang, tapi belum bisa berkomunikasi dengan ASEAN. Sasa mendesak ASEAN berperan lebih besar dalam penyelesaian krisis di Myanmar, antara lain dengan segera menunjuk utusan khusus untuk memediasi perundingan antara NUG dan junta militer pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing. Ia mengkritik lima poin konsensus hasil KTT ASEAN yang penerapannya nihil di lapangan.

  • Data Kita Ada di Mana-mana
    Wawancara

    Data Kita Ada di Mana-mana

    Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh angkat suara mengenai kasus kebocoran data pribadi 275 juta penduduk Indonesia pada 20 Mei lalu. Ia menggerakkan tim untuk menyelidiki data yang bocor dan mengeceknya di sistem internal Dukcapil. Dari penelusuran itu, Zudan memastikan data yang bocor tersebut bukanlah data kependudukan. Ia khawatir terhadap peretasan karena data Dukcapil adalah big data terbesar keempat di dunia setelah data Cina, India, dan Amerika Serikat. Kendati sistem Dukcapil kini makin canggih, Zudan tak memungkiri infrastruktur di lembaganya masih ketinggalan zaman. Untuk membangun sistem yang kuat, Kementerian Dalam Negeri berencana memungut penerimaan negara bukan pajak dari perusahaan swasta yang mengakses data dari Dukcapil.

  • Harus Ada Tindakan Nyata terhadap Israel
    Wawancara

    Harus Ada Tindakan Nyata terhadap Israel

    Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair al-Shun, mendesak komunitas internasional mengambil tindakan nyata terhadap Israel, seperti blokade ekonomi atau politik. Dengan cara tersebut, ia yakin Israel akan patuh dan menerima solusi politik apa pun dari masyarakat internasional. Dia juga menilai gencatan senjata antara Israel dan Hamas di Gaza beberapa waktu lalu tidak bisa menjadi upaya penyelesaian permanen untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina. Pemerintahan baru Amerika Serikat di bawah Presiden Joe Biden dinilai bisa bersikap lebih adil dalam isu Israel-Palestina. Otoritas Palestina juga menghargai dukungan politik dan bantuan kemanusiaan dari pemerintah dan masyarakat Indonesia.  

  • BRIN Membutuhkan Dukungan Politik
    Wawancara

    BRIN Membutuhkan Dukungan Politik

    Setelah tiga tahun menjadi Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Laksana Tri Handoko mengemban tugas baru. Ilmuwan lulusan Jepang ini diangkat sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) oleh Presiden Joko Widodo. Handoko mendapat mandat mengintegrasikan lima lembaga riset nasional, yakni LIPI, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), serta Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Ia juga diminta mengatasi ketertinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, menciptakan kemandirian teknologi, serta berfokus pada eksplorasi untuk ekonomi digital, green economy, dan blue economy. Seperti yang telah dilakukannya di LIPI, ia akan melanjutkan upaya memulangkan para peneliti yang berdiaspora untuk memperkuat BRIN. Handoko mengatakan BRIN juga membutuhkan dukungan politik untuk mewujudkan riset sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional.

  • Masih Banyak Isu Belum Disentuh Kartunis Asia Tenggara
    Wawancara

    Masih Banyak Isu Belum Disentuh Kartunis Asia Tenggara

    Kartunis Malaysia, Zulkiflee Anwar Ulhaque atau Zunar, akhirnya dapat mewujudkan pameran kartun se-Asia Tenggara. Pameran bertajuk The ASEAN Human Rights Cartoon Exhibition yang berlangsung secara virtual sepanjang Mei 2021 ini menyuguhkan 100 karya dari 37 kartunis asal Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Myanmar. Karya mereka antara lain menggambarkan pelanggaran hak asasi manusia hingga pembatasan kemerdekaan berpendapat di negara masing-masing dan kawasan Asia Tenggara. Zunar, yang dikenal berani mengkritik pemerintah Malaysia, berulang kali dilarang menerbitkan buku, ditangkap, dan bahkan didakwa dengan tuntutan 43 tahun penjara. Ia harus memenuhi panggilan polisi pada 7 Mei lalu karena salah satu karikaturnya di Facebook dianggap menyerempet isu rasisme.

  • Potensi Tafsir Bias Gender Masih Tinggi
    Wawancara

    Potensi Tafsir Bias Gender Masih Tinggi

    Pandemi Covid-19 tak menyurutkan langkah Nur Rofiah menggelar Ngaji Keadilan Gender Islam. Lewat forum dakwah yang digagasnya sejak Ramadan dua tahun lalu itu, doktor ilmu Al-Quran dan tafsir yang mengajar di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta Selatan ini memperjuangkan keadilan gender bagi perempuan. Nur berupaya membangun kesadaran tentang kemanusiaan perempuan yang setara dengan laki-laki. Dia berkenalan dengan isu keadilan gender saat masih kuliah di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, pada 1990-an. Saat itu sedang ramai isu gender dihubungkan dengan Islam di Indonesia. Ketertarikannya semakin besar setelah terjun ke dunia aktivisme dan bersinggungan dengan perempuan korban kekerasan serta perempuan kepala keluarga. Selain aktif sebagai dosen dan aktivis, Nur Rofiah turut menggagas Kongres Ulama Perempuan Indonesia pada 2017.

  • Pembagian Royalti Belum Akurat
    Wawancara

    Pembagian Royalti Belum Akurat

    Musikus kawakan Candra Nazarudin Darusman kembali terlibat dalam upaya memperjuangkan kesejahteraan musikus dan pencipta lagu. Sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Musisi Indonesia (Fesmi), ia diajak pemerintah ikut merumuskan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik. Peraturan yang diteken Presiden Joko Widodo pada 30 Maret lalu itu tidak hanya mengatur pihak-pihak yang wajib membayar royalti, tapi juga menjadi dasar pembuatan pusat data serta sistem informasi lagu dan musik. Sebelum memimpin Fesmi sejak 2019, Candra pernah didapuk sebagai perwakilan Indonesia di World Intellectual Property Organization selama 18 tahun. Ia bertugas di Jenewa, Swiss; dan Singapura masing-masing selama sembilan tahun. Puluhan tahun bergerak dalam penegakan hak kekayaan intelektual, Candra bertekad memperbaiki kehidupan para musikus dan pencipta lagu, antara lain dengan memperbaiki tata kelola royalti. Era digital menyuguhkan medan pertempuran baru bagi Candra dan para sejawatnya.

  • Ini Bukan Soal Kuat-kuatan
    Wawancara

    Ini Bukan Soal Kuat-kuatan

    Mukti Fajar Nur Dewata terpilih memimpin Komisi Yudisial ketika pamor lembaga negara pengawas hakim itu sedang merosot. Publik mulai mempertanyakan eksistensi lembaganya dalam proses penegakan hukum. Mukti memiliki setumpuk pekerjaan rumah, di antaranya memperbaiki hubungan Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung yang kurang harmonis. Batas kewenangan pengawasan hakim yang masih beririsan dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung membuat Komisi Yudisial belum bisa optimal menjalankan tugasnya. Sering kali rekomendasi sanksi untuk hakim nakal yang dikeluarkan Komisi Yudisial justru ditolak Mahkamah Agung. Komisi Yudisial sedang mengkaji rencana pengajuan revisi Undang-Undang Komisi Yudisial untuk memperjelas batas kewenangannya dengan Mahkamah Agung.

  • Kewenangan Kami Masih Dianggap Abu-abu
    Wawancara

    Kewenangan Kami Masih Dianggap Abu-abu

    Ombudsman Republik Indonesia memutuskan turun tangan dalam polemik impor beras pada Maret lalu. Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan pengumuman pemerintah tentang rencana impor 1 juta ton beras telah memicu keresahan publik, terutama petani, karena dilakukan pada masa panen raya. Melalui mekanisme deteksi dini, Ombudsman menyatakan impor beras belum diperlukan sampai Mei 2021. Ombudsman juga menemukan ada potensi maladministrasi dalam pengambilan kebijakan impor beras. Menurut Najih, Ombudsman sudah meningkatkan perannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik. Selain menyelesaikan laporan dan aduan masyarakat, Ombudsman bakal terus meningkatkan pengawasan terhadap kementerian dan lembaga negara. Kepengurusan baru Ombudsman bakal berfokus pada isu pembangunan ekonomi dan dampaknya terhadap pelayanan publik. Najih menilai kewenangan Ombudsman perlu diperluas hingga tingkat kabupaten dan kota.

  • Tanpa Cost Sharing, Tak Akan Cukup
    Wawancara

    Tanpa Cost Sharing, Tak Akan Cukup

    Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengatakan lembaganya masih mengalami defisit Rp 6,3 triliun per Desember 2020. Kenaikan iuran peserta per Januari lalu diharapkan dapat menutup selisih defisit tersebut. Apalagi pemanfaatan dana BPJS Kesehatan dalam satu tahun terakhir menurun akibat pandemi Covid-19. Semua layanan kesehatan untuk pasien Covid-19 ditanggung negara karena pandemi ditetapkan sebagai bencana non-alam. Untuk memperluas kepesertaan jaminan kesehatan, kata Ghufron, BPJS Kesehatan mengembangkan mekanisme pendanaan inovatif dengan menggandeng lembaga-lembaga filantropi untuk membiayai masyarakat yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat atau bahkan membantu pelunasan tunggakan iuran. Dengan begitu, seluruh masyarakat dapat terus mengakses layanan kesehatan yang dijamin BPJS Kesehatan.

  • Herd Immunity Bukan Tujuan Utama Vaksinasi
    Wawancara

    Herd Immunity Bukan Tujuan Utama Vaksinasi

    Ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) Sri Rezeki Hadinegoro mengatakan vaksinasi Covid-19 di Indonesia berjalan cukup lancar walaupun masih mengalami kendala keterbatasan stok vaksin. Tingginya angka kematian Covid-19 pada warga lanjut usia membuat pemerintah mengubah urutan kelompok prioritas penerima vaksinasi. Atas saran ITAGI, lansia yang semula berada di tahap keempat dimajukan ke tahap kedua bersama pelayan publik. Menurut Sri Rezeki, tujuan utama vaksinasi Covid-19 adalah mengurangi tingkat kematian, bukan sekadar mencapai herd immunity. Dalam penanganan pandemi Covid-19, ITAGI terlibat menyusun peta jalan vaksinasi dan memberikan sejumlah rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan.

  • Dana Hibah untuk Pariwisata Tak Terserap Semua
    Wawancara

    Dana Hibah untuk Pariwisata Tak Terserap Semua

    Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Hariyadi Sukamdani ingin agar 121.500 pekerja sektor hotel dan restoran yang tergabung dalam PHRI bisa divaksinasi. Hariyadi mengatakan vaksinasi para pekerja pariwisata sangat penting untuk segera menggerakkan kembali kegiatan turisme, terutama di Bali, yang paling terpuruk. Pemimpin bisnis Grup Sahid dan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia ini mendukung kebijakan pemerintah membuka koridor bebas Covid-19 dengan beberapa negara. 

  • Vaksin AstraZeneca Tidak Mengandung Babi
    Wawancara

    Vaksin AstraZeneca Tidak Mengandung Babi

    Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyatakan vaksin AstraZeneca haram karena diduga memanfaatkan enzim tripsin yang berasal dari babi dalam proses pengembangbiakan virus corona. Fatwa itu berbeda dengan keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito mengatakan enzim tripsin sudah hilang dalam tahap pembuatan vaksin sehingga BPOM menganggap produk akhir vaksin AstraZeneca tidak mengandung babi. Menurut Penny, pemerintah memang sudah memiliki vaksin halal, Sinovac, tapi jumlahnya tak cukup untuk menciptakan herd immunity sehingga pemerintah harus menggunakan berbagai vaksin, termasuk AstraZeneca.

  • Untungnya Keuangan Kami Kuat
    Wawancara

    Untungnya Keuangan Kami Kuat

    Presiden Direktur PT Astra International Tbk Djony Bunarto Tjondro memimpin perusahaan di tengah krisis akibat pandemi Covid-19. Pembatasan sosial berskala besar pada April-Mei 2020 memukul industri otomotif Grup Astra. Penjualan mobil dan sepeda motor merosot tajam akibat lesunya pasar dan daya beli masyarakat. Bisnis Astra kembali menggeliat setelah pemerintah melonggarkan pembatasan sosial mulai pertengahan 2020. Ditopang unit-unit bisnis lain, Astra mampu membukukan pendapatan bersih sebesar Rp 175,05 triliun sepanjang tahun lalu, meski jumlah tersebut turun 26 persen dari tahun sebelumya. Selain mempertahankan lini bisnis utama yang telah mapan, Djony mengatakan, Astra bakal melakukan diversifikasi bisnis akibat pandemi. Kendaraan listrik merupakan salah satu sektor yang dipersiapkan.

  • 12

    Anda memiliki 1 free artikel untuk minggu ini. Dapatkan

    4 artikel gratis setelah Register.